SHM tidak boleh dipecah lebih dari 5 bidang
Negara mengatur kepemilikan tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM), dimana masyarakat hanya boleh memiliki maksimal 5 (lima) bidang saja atau dengan luas keseluruhan kepemilikan SHM tersebut tidak lebih dari 5000 m2 (Lima ribu meter persegi).
Pengaturan tentang hal ini seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal.
Pada kenyataannya kepemilikan tanah lebih dari 5 (lima) bidang atau luasan tidak lebih dari 5000 m2 ini sering terjadi terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat land lord (tuan tanah) dari keluarga terdahulu sehingga memiliki tanah dalam jumlah banyak.
Kepemilikan tanah yang berasal dari kepemilikan dengan sejarah keluarga akan melekat kepada ahli warisnya. Hal ini menyebabkan si pemilik saat ini bisa saja memiliki tanah dalam jumlah besar.
Tanah warisan yang merupakan kepemilikan secara turun temurun umumnya masih dalam bentuk girik atau tanah milik adat, jika belum pernah didaftarkan bidang tanahnya ke Kantor Pertanahan.
Disinilah muasal kepemilikan tanah dalam jumlah yang sangat luas yang dimiliki oleh seorang pribadi dalam bentuk SHM.
Karena tanah yang berasal dari girik akan langsung dikonversi menjadi SHM jika didaftarkan ke Kantor Pertanahan.
Jadi tidak aneh jika ada orang yang memiliki tanah dengan luas ribuan meter persegi bahkan hektaran dengan status tanah Sertifikat Hak Milik.
Masalah akan timbul jika pemilik sertifikat SHM tersebut akan memecah sertifikat miliknya menjadi bidang-bidang yang lebih kecil, apalagi jika si pemilik ingin membangun tanahnya tersebut menjadi proyek properti sudah barang tentu tanahnya harus dipecah menjadi banyak bidang sesuai dengan siteplan yang disahkan oleh instansi terkait.
Ini akan menjadi kendala karena peraturan hanya membolehkan seorang memiliki SHM tidak lebih dari 5 (lima) bidang.
Bagaimana solusinya?
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, jalan yang bisa ditempuh oleh si pemilik jika ingin mengajukan pemecahan sertifikat sesuai dengan keinginannya (walaupun lebih dari 5 bidang) adalah dengan mengajukan pemecahan sertifikat disertai dengan membuat Surat Pernyataan Pemecahan yang menyebutkan alasan pemecahannya, yaitu janji akan dialihkan kepada pihak lain.
Dengan demikian sertifikat nanti akan beralih haknya kepada pihak lain. Sehingga si pemilik tidak lagi memiliki bidang tanah yang melanggar peraturan pembatasan kepemilikan.
Redaksional Surat Pernyataan Pemecahan
Tidak ada panduan yang ajeg tentang format surat pernyataan pemecahan bidang tanah, yang paling penting adalah dalam surat pernyataan tersebut memuat pernyataan yang menyatakan bahwa si pemilik memecah bidang tanah miliknya dengan tujuan akan dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-bagian.
Perkara kapan akan dialihkan itu urusan lain.
Berikut bisa dijadikan contoh untuk membuat Surat Pernyataan Pemecahan Bidang Tanah.
SURAT PERNYATAAN PEMECAHAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
- Nama: Padli Aulia
- Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 17 Maret 1979
- Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 32, Bandung
- NIK No.: 1234567890
Terlebih dahulu menerangkan:
-bahwa saya adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No. 1/Kel. Jagakarsa seluas 9000 m2 (Sembilan ribu meter persegi) menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2010, yang saya peroleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 2/2011 yang dibuat di hadapan Ir. Irwandi, SH., Notaris/PPAT Jakarta Selatan.
-bahwa saya akan megalihkan tanah saya tersebut kepada pihak lain secara sebagian-sebagian.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini saya mengajukan pemecahan sertifikat saya tersebut kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan rencana pemecahan seperti gambar terlampir. (Lampirkan rencana pemecahan, boleh berupa sket kasar saja).
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 15 Maret 2016
Yang Membuat Pernyataan
Meterai 6000
Padli Aulia
Seperti terlihat di atas bahwa surat pernyataan dibuat cukup simpel. Yang terpenting adalah maksud pemecahan sertifikat sudah tercantum di dalamnya yaitu sertifikat akan dialihkan kepada pihak lain.
Kapan waktunya sertifikat tersebut dialihkan kepada pihak lain?
Ya belum tentu dan tidak usah dicantumkan batasan waktunya.
Dengan adanya Surat Pernyataan ini sudah tidak ada masalah lagi berapapun luas tanahnya dan berapapun rencana jumlah bidang pemecahannya karena secara legalitas dasar kepemilikan masing-masing bidang tanah sudah terakomodasi oleh surat pernyataan ini.
- Cara Memecah SHM yang Luas dan Lebih Dari 5 Bidang Sekaligus
- Ini Dia SK Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 yang Membatasi Pemilikan SHM Hanya 5 Bidang
- Ini Dia Aturan Tentang Perolehan Dan Harga Rumah Tempat Tinggal Untuk Orang Asing Setelah UU Cipta Kerja Disahkan
- Cara Meningkatkan Status Tanah HGB menjadi SHM
- Langkah Mudah Menjadi Developer Pribadi
- Fungsi Surat Keterangan Tidak Sengketa Dalam Permohonan Sertifikat Tanah Girik
- Begini Cara Menjadi Developer Kecil-kecilan
- Apa Sih yang Dimaksud Dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah?
- Apakah yang Dimaksud Dengan Tanah Girik? Bagaimana Cara Mengurusnya Menjadi Sertifikat?
- Cara Meningkatkan Sertifikat Hak Pakai Menjadi SHM
- Apakah Aman Membeli Tanah Girik Yang Tidak Ada Giriknya?
- Begini Cara Mensertifikatkan Tanah yang Tidak Ada Surat-Suratnya
- Perbedaan Antara Sertifikat Tanah Elektronik dan Sertifikat Manual
- Ketika Membeli Rumah dari Developer, Apakah Sertifikatnya Langsung SHM atau HGB Dulu?
- Pengertian-Pengertian Pada PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Tags
- https://asriman com/bagaimana-cara-menghadapi-peraturan-pemecahan-5-bidang-tanah-untuk-memecah-sertifikat/
- pecah shm perumahan
trim keteranganganya sangat berguna,,,….saya mahasiswa baru fak hukum trim…
Saya punya tanah luas 25.000 m2 HGB lebih dari 25 tahun dimiliki
Ingin saya pecah dan ditingkatkan ke Hak milik, untuk kemudian saya jual pada 1 orang/perusahaan..solusinya bagaimana?
Terima kasih
Peningkatan hak sertifikat menjadi hak milik harus ada syarat IMB untuk rumah tinggal.
Solusinya, harus dibuat perencanaan perumahan, lalu urus IMB induk atas tanah keseluruhan selanjutnya sertifikat dipecah-pecah sesuai IMB/siteplan. Setelah setelah sertifikat dipecah dan IMB sudah ada barulah diajukan peningkatan hak menjadi SHM.
Saya membeli tanah kavling dari tangan ke dua..Sedangkan pembeli pertama membeli tanah tersesebut sudah 3 tahun. sampai sekarang proses pemecahan sertifikat belum juga selesai.. pertanyaanya Saya sebagai pembeli ke 2 bagai mana cara pengurusan soal balik nama dari tangan pertama..
tergantung apakah pembayaran pembeli pertama ke pemilik sudah lunas atau belum jika sudah lunas harus dibuatkan ajb nya. ajb itu sebagai dasar untuk baliknama.
informasi yg sangat bermanfaat. terimakasih. saya jd ingin belajar lebih banyak lagi.
Apakah solusi ini bisa diterapkan di kantor pertanahan kabupaten/kota seluruh Indonesia?
Apakah cara ini bisa diterapkan diBPN seluruh Indonesia?Mohon penjelasannya terima kasih
Pagi pa, saya mo tanya
baagaimana cara nya membangun perumahan di atas lahan 10 ha secara peroroangan/independen (tanpa pt developer) ?
Thanks
harus bertahap kecil-kecil supaya tidak melanggar peraturan.
kelihatannya untuk luasan segitu harus menggunakan pt.
Saya punya tanah lebih dari 20 lokasi di kabupaten Bantul , kemudian salah satu lokasi tanah saya ada yg minat, karena luas nya 6000 meter lebih ,kebanyakan pembeli hanya ingin beli sebagian, saya sudah konsultasi sama notaris, katanya saya tidak bisa pecah SHM jika masih perseorangan , saya disuruh buat PT. Bagaimana cara pecah SHM dengan tetap mempertahankan perseorangan?
aturannya memang tidak boleh memecah sertifikat lebih dari 5 bidang
Saya dr Pekanbaru. Org tua Saya punya tanah induk status SHM dg luas 2300 M²,skrg lagi kerjasama dengan seseorang utk pembangunan Ruko dg luas tanah yg dikerjasamakan 544 M². Ketika ingin dilakukan pemisahan/pemecahan dari surat induk pihak BPN mewajibkan turun status hak dulu dari surat induk SHM ke HGB.penjelasan dr notaris pihak bpn berpatokan berdasarkan UU no 1 tahun 2011. kita keluarga kaget… Mohon solusinya bang?
Terimakasih 🙏🙏🙏
Apakah untuk pengetikan AJB dari sebagian tanah sertifikat tetap menulkan batas-batas
Saya punya tanah luas 1418mtr statua pekarangan d2. Mau dipecah jadi 4 namun ditolak karena berada dikawaaan horti kultura, itu alasannya. Apakah alasan itu logis? Twrima kasih
Sy ingin memisahkan tanah punya bp sy dr saudara” sy,bp sy sudah almarhum tp ibu sy masih ada,dan sertifikat aslinya d gadaikan oleh saudara sy bagaimana solusinya.dan apa saja syarat”nya y jika sy ingin pisah sertifikatnya??
Terima kasih
Sy ingin memisahkan tanah punya bp sy dr saudara” sy,bp sy sudah almarhum tp ibu sy masih ada,dan sertifikat aslinya d gadaikan oleh saudara sy bagaimana solusinya.dan apa saja syarat”nya y jika sy ingin pisah sertifikatnya??
Terima kasih
pertama musti diambil dulu asli sertifikatnya, tentu dengan membayar hutang sesuai besar yang digadaikan.
karena untuk memisahkan sertifikat harus ada sertifikat asli.
lalu sertifikat dibaliknama ke atas semua ahli waris. lalu dibuatkan akta pembagian hak bersama (APHB)
Saya membeli tanah kavling dari tangan ke dua..Sedangkan pembeli pertama membeli tanah tersesebut sudah 3 tahun. sampai sekarang proses pemecahan sertifikat belum juga selesai.. pertanyaanya Saya sebagai pembeli ke 2 bagai mana cara pengurusan soal balik nama dari tangan pertama..
ada org yg menjual sebagian tanahanya kepada org lain . luas tanah org tsb 4500m dan dijual kpd pembeli pertama seluas 2000 m
setelah proses pemecahan sertifikat dengan pembeli pertama , org itu menjual lagi tanahnya kpd 2 org yg pertama dg luasan 6 x 15 dan yg 1 lagi dg luasan 7 x 15
setelah itu pembeli mengurus pemecahan sertifikat jd disini sertifikat tsb sdh dipecah sebanyak 5 x .
pembeli ke 2 dan ke 3 tdk dpt mengambil sertifikat tsb karena harus melengkapi berkas krk , dan harus membuat krk .
setelah itu pembeli ke 2 dan ke 3 inj membuat krk atas nama masing2 . apakah jika krk sdh jadi pembeli ini bisa mengambil sertifikat tsb . trimakasih
harusnya bisa
Kak saya punya Tanah tegalan seluas 3600m2 distatus sertifikat tsb tanah Sawah, terus jalur nya hijau hortikultura setelah saya cek diBPN.
Adapun lokasi tanah di daerah desa di kabupaten Banjarnegara.
Yang saya tanyakan
Apakah tanah tersebut tidak bisa dikeringkan?
Sedangkan fisik tanah tersebut sudah 1.berbatasan dengan pemukiman warga
2. sudah tidak ada irigasi dan sawah selama lebih dari 30 tahun.
3.tanah saya sudah dikelilingi jalur kuning pemukiman warga.
dikeringkan itu maksudnya gimana ya. diubah menjadi peruntukan perumahan atau gimana.
kalau sekedar untuk dikeringkan saja mah ngga masalah
Saya mau membeli tanah SHM yg sudah dipecah menjadi 5. Tanah yg saya beli adalah pecahan kelima dg luas 250 M2. Setelah tanah itu menjadi atas nama saya, apakah bisa saya pecah kembali menjadi 2 atau 3 bidang?
bisa banget
Kak, kami Ada tanah sekitara 4000m2 ,pengennya mau di petak petak / kavling, Dan dijual perkavling , kami harus memulainya Dari mana dulu ya , mengurus ijin usaha dulu atau memecah sertifikat dulu
ajukan saja pemecahan sertifikat ke BPN, nanti BPN akan memberikan syarat2nya
Surat global dari pemecahan 5 bidang dengan pemilik yang berbeda
Maka serti yg di terbitkan berapa,
Dan serti globalnya di pegang oleh siapa
pemecahan itu atas nama diri sendiri dulu, maksudnya jika sertifikat atas nama si A, maka nanti akan muncul 5 sertifikat atas nama si A.
Halo kakak, mohon bantuannya. Saya akan melakukan pemecahan sertifikat menjadi 4 bagian dengan luas tanah 6000m2. Kira2 per bidang itu kena brpa kakak ya? Dan apakah ada cara hitungnyaa ? Tolong di bantu . TerimKasih
Mohon solusinya kak
Saya sama teman2 ada 18 orang beli tanah nyicil d THN 2016 , THN 2019 semua udah pda lunas, ketika mau d pecah menjadi 18 bidang notaris menyarankan utk bikin pt dulu dan biaya nya bikin pt sangat lah mahal, Ahir saya dan teman2 sampai skrg blm bisa memecah sertivikat udah hampir 7 THN
Tolong solusi nya kak
membeli tanah kaveling kok disuruh membuat pt
Halo kak.. Mohon infonya. Saya punya tanah 9000 m, sertifikat SHM. Ada tawaran kerja sama dari developer untuk bangun 60unit rumah. Kalau seperti itu apakah saya bisa pecah sertifikat menjaidi 60 dengan surat pernyataan pemecahan di atas?
harusnya bisa