Inilah langkah yang harus Anda lakukan di tahap awal proyek yaitu mengurus legalitas tanah.

Legalitas tanah yang dimaksud di sini adalah jenis alas hak yang melekat pada tanah, apakah alas haknya sudah sertifikat, masih berupa tanah bekas milik adat atau yang lebih dikenal dengan nama girik, masih berupa akta jual beli, tanah kas desa, surat keterangan tanah, tanah garapan, eigendom verponding atau jenis hak lainnya.

Jika tanahnya masih belum bersertifikat, maka tanah tersebut harus dimohonkan sertifikatnya terlebih dahulu sebelum dikembangkan menjadi proyek properti.

Karena salah satu syarat untuk mengajukan perijinan proyek adalah sertifikat tanah.

Sebagai gambaran, ini syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk memohonkan sertifikat atas nama Perseroan Terbatas (PT):

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. Dalam formulir mencantumkan luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
  2. Pernyataan penguasaan tanah secara fisik dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat.
  3. Pernyataan tanah tidak sengketa dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat.
  4. Surat keterangan riwayat tanah dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat.
  5. Surat kuasa apabila dikuasakan.
  6. Fotokopi identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon dan kuasanya apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket penerimaan berkas.
  7. Fotokopi tanda daftar perusahaan, akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
  8. Ijin lokasi atau surat ijin penunjukan penggunaan tanah.
  9. Proposal tentang rencana pengusahaan tanah.
  10. Bukti kepemilikan tanah/alas hak atas tanah, seperti girik dan lain-lain.
  11. Akta pelepasan hak atau akta-akta peralihan lainnya—jika ada.
  12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
  13. Bukti lunas pembayaran PBB dengan melampirkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan membayar tunggakan pembayaran PBB tahun sebelumnya apabila terdapat tunggakan. Misalnya pengurusan dilakukan pada tahun 2017 maka bukti pelunasan pembayaran PBB tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya harus dilampirkan. Biasanya seluruh tunggakan yang tercatat di sistem pembayaran PBB harus dilunasi. Berapa tahun? Mungkin 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang.
  14. Melampirkan bukti Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SS BPHTB).
  15. Melampirkan bukti Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP) sesuai dengan ketentuan.

Baca juga: Workshop Developer Properti di Indonesia yang Wajib Anda Ikuti

Jika pengurusan sertifikat tanah sebagai orang pribadi, maka syarat untuk mengajukan permohonan sertifikat adalah:

  1. Berkas formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. Dalam berkas formulir mencantumkan luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
  2. Pernyataan penguasaan tanah secara fisik dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat.
  3. Pernyataan tanah tidak sengketa dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat.
  4. Surat keterangan riwayat tanah dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat.
  5. Surat kuasa apabila dikuasakan.
  6. Fotokopi KTP dan KK pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
  7. Bukti kepemilikan tanah/alas hak atas tanah, seperti girik dan lain-lain.
  8. Akta-akta peralihan jika ada.
  9. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
  10. Bukti lunas pembayaran PBB dengan melampirkan STTS dan membayar tunggakan pembayaran PBB tahun sebelumnya apabila terdapat tunggakan.
  11. Menyerahan bukti SS BPHTB.
  12. Melampirkan bukti SSP sesuai dengan ketentuan.

Secara umum berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mensertifikatkan tanah:

  1. Mendaftarkan berkas di loket pelayanan kantor pertanahan setempat.
  2. Membayarkan biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah sesuai dengan Surat Perintah Setor (SPS).
  3. Melakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah ke lokasi. Pengukuran dilakukan oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan didampingi oleh pemilik/kuasanya untuk menunjukkan batas-batas tanah.
  4. Penerbitan Surat Keputusan (SK) hak atas tanah oleh kepala kantor pertanahan/kepala kantor wilayah/kepala BPN RI.
  5. Pembayaran BPHTB.
  6. Pembayaran Uang Pemasukan (UP) ke kas negara dan pembayaran biaya pendaftaran SK hak.
  7. Pembukuan hak dan penerbitan sertifikat.
  8. Penyerahan sertifikat.

Lamanya waktu pengurusan sertifikat sebagai berikut:

  1. 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m2.
  2. 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m2 sampai dengan 150.000 m2.
  3. 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m2.

Masukkan Nama dan Email Utama Anda untuk Mendapatkan Info Detil dan Jadwal Workshop Developer Properti

Lihat artikel lainnya:
Karena sering menerima tawaran tanah dari pembaca blog atau kenalan, kadang saya...
Warga Negara Asing (WNA) diperbolehkan memiliki property (dalam hal ini difokuskan...
Pembebasan lahan adalah kegiatan membeli tanah kepada penduduk dalam jumlah besar...
Ada beberapa langkah yang harus dilalui seorang developer dalam mengakuisi lahan...
Sebelum mengakuisisi lahan untuk dijadikan proyek properti anda harus memastikan...
Mengurus perijinan proyek merupakan langkah wajib yang harus Anda lakukan ketika...
Begini Cara Mensertifikatkan Tanah untuk Dibangun Proyek Properti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *