Ini Persyaratan yang Dibutuhkan Developer Untuk Bekerjasama Dengan Bank

Kerjasama developer dengan bank hampir tidak bisa dilepaskan, terlebih bagi developer yang mengerjakan proyek perumahan, karena salah satu sistem penjualan perumahan adalah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Untuk dapat menjalin kerjasama dengan pihak bank tentu saja butuh sejumlah persyaratan yang harus disertakan bersamaan dengan pengajuan proposal kerjasama.

Inilah beberapa persyaratan yang harus disertakan saat mengajukan proposal kerjasama dengan pihak bank.

Surat Permohonan Kerjasama

Surat permohonan berisi permintaan kerja sama yang meliputi maksud dan tujuan dari kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, berikut keuntungan yang bisa diperoleh oleh masing-masing pihak.

Surat Permohonan harus ditulis sesingkat dan sepadat mungkin dengan memperhatikan tata bahasa dan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan serta fokus pada tujuan utama dari pengajuan proposal kerjasama sehingga tidak terkesan bertele-tele. (more…)

Berapakah Besarnya Komisi Broker Properti di Indonesia?

Jasa broker properti terkadang sangat kita butuhkan disaat ingin menjual, membeli atau menyewa properti, terlebih bagi mereka yang awam terhadap dunia properti dan ingin sesegera mungkin menjual, membeli atau menyewa properti dengan harga yang wajar.

Persoalannya, mereka yang awam terhadap dunia properti seringkali tidak tahu, berapa komisi broker properti yang harus diberikan sebagai imbalan jasa atas bantuan yang telah mereka berikan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, satu hal yang harus digarisbawahi bahwa tidak ada aturan yang mengikat tentang seberapa besar komisi yang harus diberikan kepada seorang pialang atau makelar properti.

Nilai tersebut tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Hanya saja, menurut aturan yang tidak tertulis, dalam proses jual beli properti, yang berkewajiban memberikan komisi adalah penerima uang atau penjual, meski ada kalanya atas kesepakatan antara penjual dan pembeli, komisi broker bisa saja ditanggung oleh mereka berdua. (more…)

Contoh PPJB untuk Flipper

Tidak ada aturan yang memuat format baku surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk seorang flipper. Seperti perjanjian lainnya, PPJB juga tunduk kepada pasal-pasal yang termuat dalam Burgerlijk Wetboek (BW)
atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

PPJB harus berisi pasal-pasal yang jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi para pihak yang saling berikatan. Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus mentaati isi perjanjian tersebut dengan i’tikad baik, karena perjanjian tersebut adalah undang-undang bagi mereka, hal ini sesuai dengan pasal 1338 BW yang maknanya Hukum Kebebasan Berkontrak. (more…)

Ini Dia Sumber Pendanaan Proyek Properti Anda

Bisnis developer tidak berbeda jauh dengan bisnis-bisnis yang lain, yaitu sama-sama membutuhkan modal. Bahkan, banyak yang beranggapan bahwa bisnis developer merupakan bisnis high intensive capital atau bisnis padat modal.

Benarkah demikian? Jika penilaiannya hanya dilihat dari sisi besarnya modal yang dibutuhkan untuk merealisasikan sebuah proyek, maka penilaian tersebut tidak salah, karena untuk merealisasikan proyek properti memang membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Namun, jika dilihat dari sumber pendanaan proyek properti, anggapan tersebut harus disingkirkan jauh-jauh, karena sumber pendanaan tidak harus berasal dari internal perusahaan pengembang, tapi juga bisa didapat dari sumber-sumber yang lain.

Artinya, developer pemula dengan modal yang terbataspun bisa membangun proyek properti berskala besar, jika mampu menggali dana dari berbagai sumber.

Berikut sumber-sumber dana yang bisa membantu pembiayaan proyek yang dikembangkan perusahaan developer. (more…)

Cara Menjual Kembali Perumahan Subsidi yang Sudah Dibeli

Sebelum mengupas lebih jauh tentang cara menjual kembali perumahan subsidi, terlebih dahulu harus kita ketahui apa yang dimaksud dengan perumahan bersubsidi.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa perumahan bersubsidi adalah salah satu program dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyediakan rumah yang layak huni lewat bantuan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yaitu dengan memberikan subsidi bunga KPR (Kredit Kepemilikan Rumah).

Karena program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka mereka yang berhak membeli perumahan bersubsidi adalah masyarakat dengan penghasilan Rp. 4 juta kebawah untuk tipe rumah tapak serta masyarakat yang berpenghasilan Rp. 7 juta kebawah untuk tipe rumah susun.

Rumah yang sudah dibeli tersebut nantinya dapat dijual kembali dengan syarat sudah dimiliki selama 5 tahun atau lebih untuk rumah tapak dan sudah dimiliki selama 20 tahun atau lebih untuk rumah susun. (more…)

Page 23 of 63« First...10...2122232425...304050...Last »