Pacu Penjualan dengan Menurunkan Target Profit untuk Mendulang Untung

Bagi developer menjual secepat mungkin dan sebanyak mungkin adalah wajib hukumnya. Apalagi proyek dikerjakan dengan modal minim, sehingga cash flow adalah segala-galanya.

Banyak yang harus dibayarkan seiring perjalanan waktu seperti membayar cicilan kredit kontruksi, pembayaran kepada suplier atau bisa jadi termin pembayaran harga tanah kepada pemilik lahan sudah jatuh tempo.

Karena anda adalah tipe bisnis properti modal dengkul alias ahlinya kerjasama lahan.. hehehe.. (more…)

Share Button

Pemerintah Mengesahkan PP No. 64 Tahun 2016 tentang PEMBANGUNAN PERUMAHAN MBR

Akhirnya pemerintah mengesahkan PP No. 64 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. PP ini merupakan pengaturan lebih lanjut Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sudah diluncurkan pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2016.

Dalam PP ini kelihatan bahwa pemerintah ingin mempercepat, mempermudah dan mempermurah perijinan untuk pembangunan perumahan bagi MBR. Untuk lebih jelasnya berikut pasal demi pasal PP No. 64:

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

(more…)

Share Button

Cara Meningkatkan Sertifikat Hak Pakai Menjadi SHM

Hak Pakai merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang dapat diberikan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria atau UU No. 5 Tahun 1960. Menurut Pasal 42 UUPA, Hak Pakai hanya bisa diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. (more…)

Share Button

Cara Meningkatkan Status Tanah Garapan Menjadi SHM

Selain girik, masih ada beberapa status tanah yang belum sertifikat, diantaranya adalah tanah garapan. Tanah garapan adalah tanah yang belum dilekati sesuatu hak dan dikerjakan atau diambil manfaatnya oleh pihak lain. Pihak lain ini dinamakan penggarap, dimana penggarap ini dengan persyaratan tertentu bisa memohonkan sesuatu hak atas tanah tersebut.

Si penggarap mengerjakan dan mengambil manfaat tanah itu berdasarkan surat garapan yang diberikan oleh pihak yang berhak, dalam hal ini biasanya yang berhak adalah Negara. Dengan demikian jenis tanah ini bisa dikatakan sebagai tanah negara yang diambil manfaatnya oleh si penggarap berdasarkan surat garap. (more…)

Share Button

Kapan Waktunya Pembayaran Harga Tanah dalam Kerjasama Lahan?

Seperti dibahas sebelumnya bahwa kerjasama lahan antara developer dengan pemilik tanah menyepakati bahwa harga tanah tidak dibayar dimuka oleh developer. Kesepakatan kerjasama lahan ini berdasarkan akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Nama aktanya bisa saja Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama Lahan atau Perjanjian Kerjasama Pembangunan Proyek Perumahan atau apapun tergantung style Notarisnya. (more…)

Share Button
Page 3 of 4612345...102030...Last »