Contoh Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

contoh surat perjanjian sewa menyewaSeperti perjanjian pada umumnya, Perjanjian Sewa Menyewa Rumah juga tunduk kepada KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) khususnya Pasal 1548, dimana yang dimaksud dengan Perjanjian Sewa Menyewa adalah suatu perjanjian yang mana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu. (more…)

Tata Cara WNA Menjadi Developer di Indonesia

bagaimana cara wna jadi developerSeorang teman saya menceritakan bahwa dia punya kenalan seorang Warga Negara Asing (WNA) dari Malaysia yang tertarik berinvestasi di bidang properti di Indonesia. Tapi teman saya bingung, terutama karena dia tidak tahu bagaimana tata caranya seorang WNA bisa membuka usaha di Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini bisnis properti di Indonesia masih menjadi sektor yang seksi untuk digeluti. Ditambah dengan analisa dari para pakar bahwa harga property di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan harga property di negara lain terutama negara tetangga, (more…)

Cara Mudah Menerapkan Sistem Referral dalam Marketing Property

referral-marketing-properti

Sistem referral dalam pemasaran property (khususnya rumah) memiliki impact yang besar untuk memacu penjualan. Karena dengan sistem referral ini kita bisa memperoleh data konsumen yang potensial tanpa bersusah payah.

Keefektifan sistem referral ini sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan seperti perbankan dengan sistem member get member dalam menggaet nasabah dan pemasaran kartu kredit, juga dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi.

Menurut Tung Desem Waringin dalam bukunya Marketing Revolution sistem referral dalam aplikasi pemasaran perumahan bisa dilakukan dengan memberikan produk-produk populer seperti TV LED atau furniture dan lain-lain kepada referrer.

Dimana hadiah ini sudah dianggarkan dalam program marketing kita atau dengan menganggarkan dalam harga produk secara langsung. (more…)

Tata Cara Peralihan Hak Tanah dan Bangunan dengan Akta Jual Beli

cara-ajb

Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain.

AJB dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Camat untuk daerah tertentu yang masih jarang terdapat PPAT.

Untuk diketahui bahwa wilayah kerja PPAT adalah berdasarkan daerah tingkat dua. Jika PPAT berkantor di Jakarta Timur maka ia hanya bisa membuat akta PPAT untuk wilayah Jakarta Timur saja.

Demikian Juga jika berkantor di Kota Bekasi, maka ia hanya bisa membuat akta untuk objek yang ada di Kota Bekasi saja.

Secara hukum, Peralihan Hak atas tanah dan bangunan tidak bisa dilakukan di bawah tangan tanpa AJB. Jika suatu peralihan hak sudah dibuatkan secara bawah tangan maka untuk mengajukan baliknama sertifikat tersebut harus dibuatkan lagi AJB di PPAT. (more…)

Biaya-Biaya yang Timbul Dalam Proses Jual Beli Rumah Second

cara menghitung bphtb rumahDalam proses jual beli property (seperti rumah, tanah dan lain-lain) diperlukan biaya-biaya. Biaya-biaya tersebut ada yang resmi dibayarkan kepada negara atau pemerintah daerah dan ada juga biaya untuk pejabat yang melaksanakan jual beli tersebut yang bersifat negotiable.

Biaya yang resmi dibayarkan tersebut seperti biaya pengecekan sertifikat, biaya akta jual beli untuk PPAT/Notaris termasuk biaya pembuatan kuasa-kuasa bila diperlukan, biaya pengikatan jual beli, Pajak Penghasilan (PPh) final, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya balik nama sertifikat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Biaya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) jika pembelian dengan bantuan lembaga pembiayaan dan biaya lain-lain.

1. Biaya Pengecekan Sertipikat

Pengecekan sertipikat dilakukan ke kantor pertanahan setempat sebelum proses jual beli dilakukan. Pengecekan sertipikat diperlukan untuk memastikan bahwa sertifikat tidak ada catatan seperti blokir, sita atau catatan lainnya.

Jika sertifikat dalam keadaan terblokir atau ada catatan apapun di sertifikatnya maka sertifikat tidak bisa dilakukan pengecekan. Selanjutnya transaksi jual beli tidak bisa dilaksanakan. Pelaksanaan transaksi bisa dilakukan apabila catatan yang ada pada sertifikat diangkat terlebih dahulu. (more…)

Page 44 of 55« First...102030...4243444546...50...Last »