Contoh PPJB untuk Flipper

Tidak ada aturan yang memuat format baku surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk seorang flipper. Seperti perjanjian lainnya, PPJB juga tunduk kepada pasal-pasal yang termuat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). PPJB harus berisi pasal-pasal

Share Button

Proses Jual Beli Rumah Dalam Status PPJB atau Masa KPR

PPJB adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani antara konsumen dengan developer. PPJB dilakukan supaya ada ikatan antara pemilik rumah dalam hal ini developer dengan pembeli dalam hal ini konsumen untuk melakukan jual beli terhadap rumah yang disepakati. Pasal-pasal dalam

Share Button

Memahami Pengertian PPJB, PJB dan AJB

Dalam proses jual beli benda-benda tetap seperti tanah, rumah, apartemen ataupun property lainnya sering kita mendengar istilah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Pengikatan Jual Beli (PJB), Akta Jual Beli (AJB). Kesemua istilah tersebut adalah cara peralihan hak atas tanah dan

Share Button

Tanpa Modal Dapat Untung Ratusan Juta dari Flipping

Untuk terjun sebagai pebisnis properti anda bisa menjadi flipper, yaitu orang yang kerjaannya membeli properti untuk kemudian dijual lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Seorang flipper bisa melakoni profesinya dengan tanpa modal. Kok bisa? Simak cerita berikut. Pak Rendy

Share Button

Apa Saja Tugas Bagian Legal di Sebuah Proyek Properti?

Pada pelaksanaan sebuah proyek properti, tugas divisi legal adalah mengurus dan mempersiapkan seluruh urusan legalitas proyek, seperti legalitas perusahaan, legalitas tanah, hingga legalitas ketika terjadi penjualan. Sebuah proyek properti tidak akan bisa dilaksanakan dan dijual jika urusan legalitas belum clear.

Share Button

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tarif Baru PPh Final 2.5% atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tarif Baru PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dimana PP ini akan berlaku 30 hari sejak tanggal 8 Agustus 2016. Dengan demikian PP No. 34 Tahun 2016 ini akan berlaku mulai tanggal 8

Share Button
Page 1 of 41234