Masih sering saya mendapati broker properti yang menjualkan tanah-tanah yang secara hukum sudah jelas kepemilikannya. Sudah diketahui secara umum bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Perseroan Terbatas (PT), tetapi masih ada broker menawarkan dalam bentuk girik atau eigendom verponding atau jenis alas hak lain yang belum sertifikat lainnya.

Secara hukum hal ini tidak bisa dibenarkan karena menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) jenis kepemilikan atas tanah yang diakui negara adalah sertifikat, baik sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak pakai dan jenis sertifikat lainnya.

Contohnya adalah tanah di depan Mal Ambassador, Jl. DR. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Sudah jelas-jelas tanah itu dipasang plang nama milik suatu PT dan ada tulisan TIDAK DIJUAL tapi masih banyak mediator yang memasarkan tanah tersebut. Diantara broker itu ada  yang memasarkan tanah tersebut dengan alas hak berupa girik atau beberapa Sertifikat Hak Milik. Melihat nilainya yang besar, mungkin para broker itu kebelet pengen kaya kali ya… hahahaha…

Menurut berita yang saya baca di media bahwa pemilik lahan akan membangun sendiri tanah tersebut dengan  pola partnership dengan investor asing.

Secara logika sebuah PT memasang plang nama dan menguasai secara fisik tentu ada dasar hukumnya, adalah tidak mungkin mereka menguasai lahan yang bukan milik mereka. Bisa terjadi keributan dong..

Atau kalau lokasi masih dalam kondisi sengketa tentu ada pemberitahuan dari yang berwenang seperti Pengadilan, Kepolisian, bahwa atas objek tersebut sedang berjalan proses hukum sehingga tidak dibenarkan melakukan tindakan hukum apapun terhadap lokasi dimaksud.

Lokasi lainnya yang selalu muncul dari mulut para broker adalah tanah yang berlokasi di Jl. Adyaksa, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Masih banyak broker (pada umumnya broker tradisional) yang menawarkan tanah tersebut dengan berbagai embel-embel cerita di belakangnya.

Ada yang menyebutkan bahwa yang akan ditransaksikan adalah verponding, verponding-pun muncul atas nama orang yang berbeda-beda, tergantung broker yang menyebutkan. Masing-masing broker meng-klaim bahwa merekalah yang paling benar. Ada juga yang memasarkan dengan alas hak berupa SHM…

Ketika saya katakan bahwa sebenarnya tanah itu sudah sertifikat dan tercatat atas nama PT lho, eh malah dengan enteng mereka mengatakan bahwa itu sengaja dibuat sandiwara supaya pemilik sebenarnya tidak tercium mediator (hebat sekali bisa menyandiwarakan masalah hukum dan melibatkan instansi negara), supaya ngga rame, katanya… walah walah…

Untuk diketahui bahwa apabila sudah ada sertifikat yang terbit di suatu objek tanah maka pemiliknya yang sah adalah nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut. Apapun tindakan hukum yang akan dilakukan terhadap objek tersebut hanya boleh dilakukan oleh nama yang tercantum dalam sertifikat.

Jika kita berandai-andai bahwa memang sertifikat tersebut cacat hukum dalam proses penerbitannya, maka akan ditempuh jalan panjang untuk menyelesaikannya.

 

kerjasama membeli lahan

 

Langkah pertama adalah membatalkan sertifikat tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Untuk urusan kepemilikan harus didaftarkan perkara di Pengadilan Negeri, yang kalah masih bisa banding, selanjutnya masih bisa melawan di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, terakhir masih ada Peninjauan Kembali (PK) sampai putusan tersebut inkracht van gewijsde atau memiliki kekuatan hukum tetap. Halnya waktu yang diperlukan, ya bisa bertahun-tahun kalau tidak berabad-abad… 😀

Intinya adalah sertifikat yang cacat hukumpun tidak bisa semerta-merta ditransaksikan.. ada proses hukum yang harus dilalui…

Tanah lainnya yang tergolong fenomenal tapi tidak se-fenomenal tanah di atas adalah:

  • Tanah ex, Khong Guan di Jl. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan (saya juga tidak tahu kenapa dinamakan ex. Khong Guan), luas +/- 3,4 Ha, tanah ini sudah sertifikat, kalau ada yang nawarin alas hak yang aneh-aneh anda bisa telaah sendiri..
  • Tanah di Jl. Rasuna Said, para broker sangat hapal yaitu tanah Kavling 3-4, sebelah gedung Allianz, luas +/- 1,5 Ha, tanah ini juga sudah sertifikat.
  • Tanah di Jl. Gatot Subroto dan Tendean atau lebih keren dikenal sebagai Gatsuten seluas 1,5 Ha. Tanah ini ada plang nama tentang siapa yang menguasai secara fisik dan dasar penguasaannya. Silaken diliat sendiri ke lokasi dan tanya-tanya ke penjaganya. Kalau ada broker yang nawarin yang aneh-aneh ya silaken ditelusuri penawaran broker itu, itupun kalau anda masih punya banyak waktu untuk dihabiskan (baca=dibuang-buang). 😀
  • Tanah di Jl. TB. Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, dikenal sebagai tanah Balai Kerajinan, luas 1,8 Ha, bersertifikat, masih dalam proses hukum.
  • Tanah depan City Walk Jl. KH. Mas Mansyur, luas +/- 3 Ha, tanah ini ada putusan pengadilan seperti tertera di lokasi.
  • Tanah samping Apartemen Slipi, Jl. S. Parman, Jakarta Barat, luas 1,2 Ha, sudah sertifikat.

Semua tanah-tanah ini masih banyak dipasarkan oleh para mediator tanpa terlebih dahulu mengenal siapa pemiliknya. Biasanya infonya mereka langsung ke kuasa jual, tangan kanan pemilik, orang kepercayaan pemilik, Notaris pemilik, lawyer pemilik dan lain-lain. Lalu akan dijadwalkan ketema ketemu ketema ketemu ketema ketemu yang ujung-ujungnya ketema ketemu lagi… hehehehee….

Dan jika tidak terjadi transaksi karena suatu sebab maka para broker akan saling menyalahkan. Broker pembeli menyalahkan penjual yang ngga bener, tentu saja broker penjual mengatakan pembelinya yang ngga punya uang!!

Dan masih banyak lagi tanah-tanah lain yang diklaim bisa dijual oleh mediator. Saya tidak dalam posisi membahas masalah-masalah tanah di Jakarta ini, seperti: siapa yang bersengketa, apa masalah sengketanya dan lain-lain. Saya hanya melihat dari kaca mata penguasaan secara hukum dan proses hukum yang sedang berjalan.

Memang jika ada tanah-tanah tersebut yang masih berstatus sengketa pasti bisa diselesaikan secara hukum tergantung niat para pihak yang bertikai saja. Tapi kita tidak tahu kapan masa itu akan terjadi…

Jadi, untuk para broker yang menawarkan tanah-tanah ini, be professional ya para broker…

Mungkin itu sebabnya tanah-tanah ini jarang dipasarkan oleh professional agent yang sudah memiliki nama. Mereka para professional agent tentu memiliki SOP tertentu dalam me-listing. Lagian mereka pasti khawatir kalau ikut memasarkan barang-barang kayak begini, brand mereka bisa turun pangkat dari professional agent menjadi non professional agent atau lebih dikenal sebagai broker tradisional atau bahkan BIONG tanah… hehehehe…

Share Button
Lihat artikel lainnya:
Saat ini masih banyak tanah-tanah yang memiliki alas hak berupa Eigendom Verponding....
Hak Pakai merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang dapat diberikan berdasarkan...
Warga Negara Asing (WNA) diperbolehkan memiliki property (dalam hal ini difokuskan...
Ada beberapa langkah yang harus dilalui seorang developer dalam mengakuisi lahan...
Tentang UUPA Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok...
Seringkali kita sebagai developer mendapatkan tanah yang menguntungkan untuk...

Article Tags:

Tanah-tanah Fenomenal di Jakarta

Dapatkan Update Terbaru Tentang Properti

Masukkan nama dan email anda di form di bawah ini, kami akan kirimkan update di inbox anda.

8 thoughts on “Tanah-tanah Fenomenal di Jakarta

  • November 26, 2014 at 8:19 am
    Permalink

    Banyak memang yg cuma asal brodkes tanah dijual,, asal gampang doanng modal jempol,, giliran ditanya kroscek spec nya Beda,, nah utntuk mencari agent yg pro,, ada kah agent yg professional yg bs membantu??

    Reply
  • February 12, 2016 at 9:46 am
    Permalink

    Pak Asriman ,tanah depan ambasador itu bukannya milik pt pujiadiprestise & co yg tersangkut kasus BLBI? Dan infonya mau dilepas utk mengembalikan dana BLBI??

    Reply
    • February 13, 2016 at 12:01 am
      Permalink

      Silahkan cek ke BPN, jangan percaya kata orang. 🙂

      Reply
  • April 7, 2016 at 5:01 am
    Permalink

    Saya pernah melihat Sertifikat Asli lahan depan Mall Ambassador. Lahan itu milik salah satu Developer yang sudah lama berdiri dan cukup terkenal. Dan menurut “beliau” lahan itu tidak dijual karena direncanakan akan menjadi masterpiece Developer tsb. 3D Images perencanaan sudah pernah direlease di kalender Developer tersebut tahun 2015. Saat ini pemilik sedang dalam proses untuk menjual aset lain untuk membiayai pengembangan.
    Bahkan pada saat bertemu dengan developer lain yang merupakan pemilik sebelumnya (pemegang izin lokasi) hal yang berkaitan dengan kepemilikan ini telah dikonfirmasi.
    Semoga info ini bermanfaat bagi rekan-rekan mediator agar tidak buang-buang waktu untuk menawarkan.

    Reply
    • April 7, 2016 at 1:45 pm
      Permalink

      agree pak… 😀

      Reply
  • April 13, 2016 at 8:55 am
    Permalink

    @Bung arisman bgmn dgn sts tanah yg di (wisma Rusia) Denpasar Rasuna said luas 11.200m2…terus Rasuna said kav 18 Exwindas luas 16.000m2…trus Rasuna said blkng KPK (jl.H.cokong luas 36.000m2..terus jl Mega kuningan kav 66-67 luas 12.000 m2…. yg saya mau tanya anda data dr mana bhwa Ex KhonGuan jl.Satrio kav 21 sdh sertifikat? mohon pencerahan pak !

    Reply
    • April 14, 2016 at 3:13 am
      Permalink

      Cek ke BPN pak, saya tidak dalam kapasitas menjawab tanah-tanah itu milik siapa…

      Reply
  • April 14, 2016 at 5:01 am
    Permalink

    Setuju pak Asriman. Bagaimanapun juga setiap dokumen pemilikan tanah yang diterbitkan oleh BPN adalah produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ada yang merasa keberatan, banyak cara untuk mengajukan keberatan ataupun gugatan kepada BPN. Bukan dengan cara merasa dokumen yang dimiliki adalah yang paling benar. Banyak aspek hukum dan teknis yang harus menjadi pertimbangan. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Namun jika memang merasa dokumen yang dimiliki benar tidak perlu khawatir. Banyak contoh kasus yang berhasil dalam mengajukan gugatan. Contohnya pembatalan kurang lebih 170 Sertifikat di Sawangan.

    Jadi jika ingin melakukan kegiatan di bisnis properti, terutama tanah, lakukan dengan cara yang benar sesuai koridor hukum yang ada bukan mengandalkan rumor, katanya … atau foto copy dokumen yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hanya buang waktu, tenaga dan biaya.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *