Tentang boleh tidaknya developer menjual tanah kaveling ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 tantang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dimana apabila developer melanggar akan ada sanksi pidana. Sanksi pidana berupa denda dan atau penjara. Oleh karena itu tentang larangan
Tips Properti: Cara Mudah Menganalisa Segmentasi Pasar dan Besarnya Pangsa Pasar Yang Bisa Diperoleh
Ketika akan mengembangkan suatu proyek di lokasi tertentu amat penting untuk mengetahui target pasar yang bisa dibidik. Karena jika salah dalam menganalisa target pasar maka nantinya akan sulit untuk menjual, ujung-ujungnya proyek menjadi terkendala. Inilah langkah penting yang harus dilakukan
Pentingnya Menguasai Product Knowledge bagi Tenaga Marketing
Penguasaan terhadap product knowledge (PK) amat penting dipunyai oleh seorang tenaga marketing. Karena dengan menguasai product knowledge-lah seorang tenaga marketing sanggup meyakinkan orang lain untuk membeli apa yang dijualnya. Dengan menguasai PK ia dapat menceritakan dan menyampaikan tentang produk yang
Pak Menteri Sumbang Tanah, Koh Aguan Sumbang Uang, Apakah Menyelesaikan Masalah?
Program 3 juta rumah pertahun oleh pemerintah sudah mulai berjalan dan digeber dengan kencang. Salah satu pertandanya adalah pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Tangerang. Pembangunan proyek perumahan tersebut di atas lahan milik perusahaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
ROCK! Cicilan 300 Ribu Tenor 40 Tahun, Nyicil Rumah Setara Nyicil Hape
Pemerintah saat ini penuh gebrakan, beberapa waktu lalu beredar informasi bahwa dalam pembelian properti, pemerintah akan menggratiskan PPN dan BPHTB. Tentu saja ini disambut baik oleh insan properti. Karena jika ini diberlakukan maka konsekuensinya amat serius. Tentu saja konsekuensi dalam
Gempita Developer Menyambut Bebas PPN dan BPHTB
Entah dari mana awalnya, entah siapa yang memulai beredar semacam flyer di grup-grup WA yang menyatakan bahwa beberapa pajak dalam pembelian properti akan dihapuskan. Pajak-pajak tersebut adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
Program 3 Juta Unit Rumah Tiap Tahun, Masalah dan Solusinya
Melihat angka backlog perumahan yang demikian besar, pemerintah memutuskan untuk membuat kementrian khusus untuk mengurus perumahan. Nama kementriannya adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kementrian ini dikepalai oleh seorang menteri dan wakil menteri. Kementerian PKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan
Cara Mudah Mengecek Legalitas Tanah untuk Dibangun Proyek Properti
Legalitas tanah amat penting untuk dipastikan sebelum tanah tersebut diakuisisi dan akan dibangun proyek properti. Karena apapun yang terjadi terhadap tanah ketika tanah tersebut sudah diakusisi dan dibangun proyek properti melekat kepada developer. Jika tanah tersebut bermasalah maka developer wajib