Tata Cara WNA Menjadi Developer di Indonesia

Harga properti di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain

Seorang teman saya menceritakan bahwa dia punya kenalan seorang Warga Negara Asing (WNA) dari Malaysia yang tertarik berinvestasi di bidang properti di Indonesia.

Tapi teman saya bingung, terutama karena dia tidak tahu bagaimana tata caranya seorang WNA bisa membuka usaha di Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini bisnis properti di Indonesia masih menjadi sektor yang seksi untuk digeluti.

Ditambah dengan analisa dari para pakar bahwa harga properti di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan harga properti di negara lain terutama negara tetangga, walaupun persentase kenaikan harga properti di Indonesia terutama Jakarta dan Bali mengalahkan kota-kota besar lainnya, seperti Dubai, Miami, Shanghai, Kuala Lumpur, Singapura dan lain-lain.

Artinya masih terbuka ruang untuk kenaikan harga di masa datang yang akan menguntungkan bagi investor ataupun penggiat properti lainnya.

Faktor lainnya adalah banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang tentu saja membutuhkan hunian untuk tempat tinggal.

Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa beberapa tahun belakangan ini kemampuan beli masyarakat golongan menengah meningkat.

Peraturan tentang WNA Berusaha Bidang Properti di Indonesia

Menurut Perpres No. 111/2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, bahwa bidang usaha property terbuka untuk investasi asing dengan syarat kepemilikan saham tidak melebihi 55%.

Dengan adanya peraturan ini maka WNA harus menggandeng WNI baik dalam bentuk perseorangan atau badan hukum dalam kepemilikan saham sejumlah minimal 45%.

Hal ini juga sejalan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dimana Perseroan Terbatas didirikan oleh minimal dua orang.

Cara mendirikan PT developer properti dengan WNA sebagai pemegang saham

Langkah pertama adalah dengan mengajukan ijin kepada Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM), setelah itu membuat akta pendirian PT di hadapan Notaris sampai terbitnya SK PT dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (Depkumham) yang menandakan sahnya PT sebagai badan hukum.

Mengiringi pengurusan SK PT juga diurus perijinan yang lazim dilakukan untuk mendirikan PT secara umum seperti Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP, SIUP, TDP, keanggotaan asosiasi, dan lain-lain.

Seluruh proses pengurusan tersebut bisa diserahkan kepada Notaris atau biro jasa, sehingga bisa lebih menghemat waktu dan energi untuk mempersiapkan pekerjaan lainnya.

Setelah itu? Ya beli tanah dan bangun jadi proyek… its done!

• Aspek Hukum WNA Membeli Properti di Indonesia
• Begini Aturannya Orang Asing Atau WNA Membeli Rumah Dan Apartemen Di Indonesia
• Properti Amat Menguntungkan sebagai Sarana Investasi
• Ini Dia Aturan Tentang Perolehan Dan Harga Rumah Tempat Tinggal Untuk Orang Asing Setelah UU Cipta Kerja Disahkan
• Hubungan Mesra Seorang Investor Properti dan Agennya
• Tanda Terima Sertifikat Membawa Petaka
• Apa yang Dimaksud dengan Tapera, Pesertanya, dan Besar Iurannya
• Begini Cara Memilih Broker Properti yang Bagus untuk Investor Properti
• Backlog Perumahan; Penjegal Indonesia Emas 2045?
• Mudah Banget Menjadi Investor Properti—Baca Ini
• Bagaimana Kondisi Bisnis Properti di Tahun 2021?
• Property, I Love You!
• Rumah Subsidi Dijual Komersial, Bagaimana Menghitung Harga Jualnya? Dan Tambahan Biaya Konsumennya
• Nikmati Gurihnya Bisnis Properti
• Lahannya Seksi, 14Ha, Yakin Sudah Mampu?