Pada dasarnya apapun tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pemilik terhadap kepemilikan benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan tidak memerlukan persetujuan dari siapapun, kecuali suami/istri terhadap harta bersama atau harta gono gini. Seorang suami memerlukan persetujuan istri untuk melakukan
Inilah yang Dimaksud dengan Pembangunan Hunian Berimbang Sebagaimana Diatur Dalam PP No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Sebagai Turunan Dari UU Omnibus Law Cipta Kerja
Tentang hunian berimbang, tercantum di dalam Pasal 21 PP No. 12 Tahun 2021, yang berbunyi; Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan hunian Berimbang. Tetapi pembangunan perumahan dengan konsep hunian berimbang ini tidak wajib bagi badan hukum
Pemerintah Mengesahkan PP No. 64 Tahun 2016 tentang PEMBANGUNAN PERUMAHAN MBR
Akhirnya pemerintah mengesahkan PP No. 64 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. PP ini merupakan pengaturan lebih lanjut Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sudah diluncurkan pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2016. Dalam
Azas Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman: Kesejahteraan
Dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan bahwa ada 12 asas dalam melaksanakan pembangunan peruamahan dan kawasan permukiman. Asas yang pertama adalah kesejahteraan. Dimana asas kesejahteraan ini mengandung pengertian bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
Apakah Surat Jual Beli di Bawah Tangan Atas Tanah dan Bangunan Sah Secara Hukum?
Banyak pertanyaan yang masuk ke inbox email saya tentang keabsahan jual beli di bawah tangan, apakah sah secara hukum? Surat jual beli bawah tangan sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Untuk menjawab ini, ada dua kondisi;
Kelebihan Dan Kekurangan Menggunakan Investor Orang Pribadi dan Perbankan
Jika anda ingin menjadi developer properti atau ingin mengembangkan sebuah proyek properti tetapi tidak punya modal, maka Anda harus menggandeng orang lain untuk membiayai proyek Anda sebagai investor. Investor ini bisa orang pribadi perorangan atau sebuah badan usaha atau lembaga
Keuntungan Menggunakan Professional Broker Vs Broker Tradisional
Sebuah cerita tentang broker tradisional Untuk mengetahui dan merasakan keuntungan menggunakan jasa professional broker atau property agent dalam menjual atau mencari properti, saya menceritakan pengalaman yang saya alami ketika melisting properti yang saya dapat dari broker tradisional. Suatu waktu saya
Dampak Himbauan Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Proyek Properti oleh Pak Menteri
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam proyek konstruksi dan properti mulai tahun ini. Alasannya kebijakan itu diambil, dengan salah satu pertimbangannya adalah, pewajiban belanja produk dalam negeri ini diyakini dapat segera memulihkan