Bank Central Amerika Serikat atau yang lebih dikenal The Fed, berencana akan melakukan Tapering, hal ini dilakukan seiring membaiknya perekonomian USA. Terus apa dampak yang akan terjadi, khususnya pada bisnis propert?. Sebelum bicara dampak, sedikit penjelasan apa itu Tapering dari
Bebas PPN Harus Diperpanjang dan Bisa Juga Untuk Rumah Inden Harusnya
Bebas dan pengurangan PPN diatur dengan PMK Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021 tentang penghapusan PPN untuk rumah dibawah 2 miliar dan pengurangan PPN untuk rumah Rp2 – 5 miliar, menghapus PPN untuk penjualan perumahan dengan spesifikasi seperti
WOW! Membeli Rumah Saat Ini Bebas PPN
Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 0% atau PPN ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan selama enam bulan ke depan. Terhitung tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Agustus 2021. Dimana tarif PPN ini sebenarnya adalah 10%, kecuali
Tips Properti: Cara Mudah Menganalisa Segmentasi Pasar dan Besarnya Pangsa Pasar Yang Bisa Diperoleh
Ketika akan mengembangkan suatu proyek di lokasi tertentu amat penting untuk mengetahui target pasar yang bisa dibidik. Karena jika salah dalam menganalisa target pasar maka nantinya akan sulit untuk menjual, ujung-ujungnya proyek menjadi terkendala. Inilah langkah penting yang harus dilakukan
Pak Menteri Sumbang Tanah, Koh Aguan Sumbang Uang, Apakah Menyelesaikan Masalah?
Program 3 juta rumah pertahun oleh pemerintah sudah mulai berjalan dan digeber dengan kencang. Salah satu pertandanya adalah pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Tangerang. Pembangunan proyek perumahan tersebut di atas lahan milik perusahaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Gempita Developer Menyambut Bebas PPN dan BPHTB
Entah dari mana awalnya, entah siapa yang memulai beredar semacam flyer di grup-grup WA yang menyatakan bahwa beberapa pajak dalam pembelian properti akan dihapuskan. Pajak-pajak tersebut adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
Program 3 Juta Unit Rumah Tiap Tahun, Masalah dan Solusinya
Melihat angka backlog perumahan yang demikian besar, pemerintah memutuskan untuk membuat kementrian khusus untuk mengurus perumahan. Nama kementriannya adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kementrian ini dikepalai oleh seorang menteri dan wakil menteri. Kementerian PKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan
Kerjasama Lahan: Begini Strategi Menawarkan Laba yang Menarik Kepada Pemilik Lahan
Kerjasama lahan sering disepakati antara pemilik lahan dangan developer. Kerjasama lahan dapat diartikan sebagai kerjasama antara pemilik lahan dan developer untuk mengembangkan proyek di tanah pemilik lahan. Dengan pengertian ini pemilik lahan memiliki kewajiban untuk menyediakan lahannya sementara pengembang memiliki