Download KepmenPUPR No. 242/KPTS/M/2020 Tanggal 24 Maret 2020 di sini Pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan peraturan tentang penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Nomor: 242/KPTS/M/2020, tanggal 24 Maret 2020. Peraturan ini untuk menggantikan peraturan
Pemerintah Mengesahkan PP No. 64 Tahun 2016 tentang PEMBANGUNAN PERUMAHAN MBR
Akhirnya pemerintah mengesahkan PP No. 64 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. PP ini merupakan pengaturan lebih lanjut Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sudah diluncurkan pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2016. Dalam
Pemberlakuan Sertifikat Elektonik Ditunda
Pemerintah akhirnya memutuskan menunda pemberlakuan sertifikat elektronik, hal ini karena pertimbangan banyaknya polemik dan perdebatan di tengah masyarakat. Perdebatan tersebut khususnya tentang keresahan masyarakat terhadap penerapan aturan ini. Peraturan tentang pemberlakuan sertifikat elektronik itu sendiri terdapat dalam Peraturan Menteri (Permen)
Sekelumit Mengenai Sertifikat, IMB dan SPPT-PBB
Apakah Yang Dimaksud Dengan Sertifikat Tanah dan Bangunan, IMB dan SPPT PBB? Ada beberapa dokumen yang melekat pada suatu objek berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, diantaranya Sertifikat, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Strategi Ampuh Menjadi Developer Properti Syariah
Peluang bisnis properti syariah di Indonesia Developer properti syariah berpeluang besar memainkan peran di Indonesia karena mayoritas penduduk kita beragama muslim. Ceruk pasar yang bisa dimasuki sangat luas dan dalam. Perkembangan terkini memperlihatkan bahwa semakin banyak konsumen yang menginginkan
Begini Cara Merancang Pemasaran Perumahan yang Tepat Sasaran
Membuat program marketing yang tepat sasaran Untuk menjadi marketing properti yang sukses hanya diperlukan beberapa hal yang harus dilakukan, satu diantaranya adalah membuat program marketing yang tepat sasaran. Seorang marketing harus memahami cara memasarkan properti kepada pangsa pasar yang dituju. Memahami kalangan
Mengapa Legalitas Lahan Untuk Perumahan Lebih Baik SHGB an Perusahaan?
Kenapa harus HGB jika bisa SHM Saya baru saja kedatangan tamu, teman lama yang sekarang menjadi developer. Proyek perdana dia di Cianjur seluas 8.000 m2 dengan perijinan atas nama perusahaan, namun sertifikat sudah pecah dalam bentuk SHM perorangan an
Apa yang Harus Diperhatikan Dalam Membangun Perumahan
“Ane lagi galau ne boss” Sahut teman saya ketika baru duduk di Citos, tempat biasa ketemu rekan bisnis di bilangan Jakarta Selatan. “Kenapa bro?” tanya saya. “Perumahan yang ane bangun belom laku-laku juga” dia mulai bercerita. “Padahal harga yang ane