Saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih membeli rumah dengan bantuan lembaga pembiayaan dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun bukan berarti tidak mungkin seorang developer properti menjual produknya tanpa bantuan perbankan. Banyak juga saat ini developer yang menjual produknya tanpa
Pak Bagaimana Cara Memulai Sebuah Proyek Properti?
Pertanyaan tersebut sering saya dapatkan melalui pesan WhatsApp (WA). Terhadap pertanyaan ini tentu tidak bisa dibahas dengan WA-ria. Bisa-bisa sehari semalam saya mengetik WA saja 😀 Karena bagaimana cara memulai itulah materi workshop 2 hari yang saya adakan. Pak boleh
Ini Yang Harus Dikuasai Ketika Mulai Menjual Rumah
Dalam menjual sebuah produk, banyak hal yang harus kita kuasai, mulai dari produknya, harga, mutu, bentuk, type, ukuran sampai cara bayar dan syarat serta kondisinya. Demikian juga ketika kita mulai menjual rumah atas proyek properti kita. Banyak hal yang harus
Revisi Surat Nomor UM.01.11-Dp/61 tentang Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2018
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan telah mengirimkan surat kepada semua bank pelaksana subsidi pembiayaan. Isi dari surat tersebut adalah tentang syarat-syarat dicairkannya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi konsumen perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Marketing Mix Dalam Memasarkan Proyek Properti Kekinian
Saat ini memasarkan proyek properti tidak cukup dengan satu atau beberapa cara saja. Harus memanfaatkan semua marketing funnel yang memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya di samping melakukan pemasaran secara online juga dibarengi dengan pemasaran secara offline. Pemasaran secara online Pemasaran secara
Siaran Pers Kementrian Keuangan Republik Indonesia Tentang Penyesuaian Tarif PPN 11% Mulai 1 April 2022
Sehubungan dengan penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
SiPetruk; Sistem Pemantauan Konstruksi
Sipetruk adalah aplikasi yang dibuat oleh PPDPP atau pusat pengelolaan dana pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi para pengembang, gunanya adalah untuk memastikan kualitas hunian yang dibangun. Khususnya hunian yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pembeliannya mendapatkan subsidi dari
Omnibus Law – UU No. 11 Tentang Cipta Kerja Mendirikan BP3, Pengembang Apartemen Wajib Membayar Kompensasi ke Pemerintah
OMNIBUS LAW atau UU No. 11 Tentang CIPTA KERJA yang sudah disahkan DPR tanggal 5 Oktober 2020 lalu dan ditandatangani oleh presiden pada tanggal 2 November 2020, yang salah satunya dalam UU tersebut mengatur tentang pendirian sebuah badan yang mengatur