Saat ini masih banyak tanah-tanah yang memiliki alas hak berupa Eigendom Verponding. Apa itu Eigendom Verponding? Dalam hukum pertanahan Indonesia dapat diartikan bahwa EV adalah hak tanah yang berasal dari hak-hak Barat.

Tapi sebenarnya EV itu diterbitkan pada zaman Belanda untuk orang Warga Negara Indonesia. Jadi tidak mutlak juga pengertiannya jika disebutkan bahwa EV adalah hak tanah Barat.

Secara harfiah diartikan bahwa Eigendom adalah hak milik tetap atas tanah dan Verponding adalah surat tagihan pajak atas tanah atau tanah dan bangunan dimaksud.

Saat ini verponding tersebut berupah menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB). Sedangkan eigendom diharuskan dikonversi menjadi jenis hak atas tanah seperti di atur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Konversi hak dari eigendom tidak selalu menjadi hak milik, karena pengkoversian harus memperhatikan persyaratan pemberian suatu hak yang diatur dalam UUPA.

Sebenarnya konversi harus dilakukan setelah UUPA diundangkan, atau paling lama dua puluh tahun setelahnya, namun karena ketidaktahuan masyarakat atau keitdakmampuan mengurus konversi hak eigendom menjadi sertifikat sampai saat ini masih banyak tanah-tanah yang masih melekat hak berupa Eigendom Verponding.

Sampai saat inipun pemerintah melalui Kantor Pertanahan masih melayani konversi dari Eigendom Verponding menjadi sertifikat asalkan syarat konversi seperti diatur dalam undang-undang terpenuhi.

Syarat yang pasti adalah asli surat-surat bukti Eigendom Verponding-nya musti diserahkan ke Kantor Pertanahan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran hak dan history kepemilikannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Workshop Developer Properti di Indonesia yang Wajib Anda Ikuti

Tak dipungkiri bahwa saat ini masih banyak tanah-tanah dengan alas hak Eigendom Verponding yang masih bersengkarut. Sebagai contoh sebidang tanah di daerah Jakarta Selatan yang merupakan tanah dengan alas hak berupa Eigendom Verponding seluas lebih kurang dua hektar.

Di EV-nya tercatat atas nama seorang WNI asal Belanda, saat ini banyak pihak yang mengakui kepemilikan atas tanah tersebut. Oleh pihak yang berwenang dibuatkan silsilah dari pemilik dari dulu sampai sekarang. Yang mana silsilah tersebut menurut saya agak dipaksakan.

Diceritakan bahwa si pemilik dulunya menikah dengan seorang WNI yang sampai meninggalnya tidak memiliki keturunan. Dengan demikian ahli waris adalah saudara-saudari dari si istri.

Dapat dibayangkan saudara-saudarinya tentu banyak sekali karena sampai sekarang sudah empat generasi.

Setelah dihitung seluruh pihak yang mengaku dan diakui sebagai ahli waris adalah sekitar lima ratus orang… wuaaa kebayang kan ribetnya mengurus limaratus orang. Sampai saat ini belum ada penyelesaian atas tanah tersebut.

Secara realitaspun saat ini memang banyak pula tanah-tanah Eigendom Verponding yang sudah dikuasai oleh pihak lain atau tanah dikuasai oleh bukan pemegang EV.

Perlu diketahui bahwa jika di lokasi tanah tersebut sudah dikuasai pihak lain apalagi pihak yang menguasai tersebut sudah memegang sertifikat yang sah, maka secara hukum merekalah pemiliknya.

 

Karena dalam proses penerbitan sertifikat tersebut sudah melalui prosedur yang diatur undang-undang diantaranya pengukuran di lokasi oleh petugas Kantor Pertanahan, pengumuman kepada masyarakat bahwa atas tanah dimaksud sedang dimohonkan sertifikat di BPN.

Masyarakat sebenarnya diberi tanggang waktu untuk melayangkan keberatan terhadap proses pembuatan sertifikat atas tanah tersebut.

Setelah sertifikat terbitpun masyarakat yang merasa dirugikan memiliki waku 5(lima) tahun untuk mengajukan penuntutan atas terbitnya sertifikat. Setelah itu masa penuntutan dinyatakan kadaluwarsa sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Penulis: Asriman A. Tanjung
Founder and Mastercoach of PropertyLearningTechnologies, Inc.
Author book of Cara Benar Meraih Sukses di Bisnis Properti
Owner of asriman.com | #1 Property Blog in Indonesia

Masukkan Nama dan Email Utama Anda untuk Mendapatkan Info Detil dan Jadwal Workshop Developer Properti

Lihat artikel lainnya:
Warga Negara Asing (WNA) diperbolehkan memiliki property (dalam hal ini difokuskan...
Tentang UUPA Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok...
Karena sering menerima tawaran tanah dari pembaca blog atau kenalan, kadang saya...
Masih sering saya mendapati broker properti yang menjualkan tanah-tanah yang...
Hak Pakai merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang dapat diberikan berdasarkan...
Ada beberapa langkah yang harus dilalui seorang developer dalam mengakuisi lahan...

Article Tags:

Eigendom Verponding adalah…
Tagged on:

35 thoughts on “Eigendom Verponding adalah…

  • December 5, 2015 at 4:08 pm
    Permalink

    Mau tanya nih pak Asriman, Sertifikat Hak milik tdk diperbolehkan utk PT , apakah Pt yg bergerak dibidang non property jg termasuk , trmksh

    Reply
    • December 5, 2015 at 4:17 pm
      Permalink

      SHM tidak boleh dimiliki oleh semua PT, baik PT yang bergerak di bidang property ataupun bukan.

      Reply
  • February 19, 2016 at 12:28 am
    Permalink

    Mau tanya pak Asriman, saya sebagai ahli waris tidak pernah menjual tanah milik orang tua saya tetapi dulu orang tua saya sempat menjaminkan surat tanah tsbt, namun tiba-tiba tanah tsbt sekarang sudah beralih nama pemiliknya malahan sudah 3(tiga)kali ganti nama pemiliknya?gimana cara saya untuk mendapatkan hak saya kembali?terimakasih pak

    Reply
    • February 19, 2016 at 11:34 pm
      Permalink

      Kalau melihat sepintas masalah Bapak, sangat sulit untuk Bapak mendapatkan tanah itu kembali, karena sudah beberapa kali peralihan hak. Jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan ke pengadilan tentang kepemilikan tanah itu.
      Pertanyaannya adalah Apa bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut yang Bapak pegang?

      Reply
  • February 23, 2016 at 7:32 pm
    Permalink

    Comment sekedar bertanya pak , saya mempunyai surat tanah warisan yang berstampel jepang , dan luas nya tidak di ketahui ….bagaimna cara saya memperbaharui surat tersebut, trimah kasih.

    Reply
    • February 25, 2016 at 10:26 pm
      Permalink

      Saya masih kurang jelas, tanah berstempel Jepang itu jenisnya termasuk tanah apa.
      Tapi yang pasti untuk meminta kejelasan terhadap status tanah tersebut adalah dengan menanyakan ke pejabat negara. Langkah awal bisa ditanyakan ke Kantor Desa, kemudian bisa langsung dibawa surat-suratnya ke Kantor Pertanahan setempat. Dari kantor BPN Ibu akan diarahkan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mensertifikatkannya.

      Reply
  • April 5, 2016 at 6:49 am
    Permalink

    sekedar tanya pak, masalah tanah eigendom , apakah mungkin tanah eigendom diserobot kepemilikannya oleh orang lain yang tidak memegang dokumen eigendom tersebut, apakah bisa dokumen eigendom untuk dijual belikan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas jawabannya.

    Reply
  • April 18, 2016 at 4:53 am
    Permalink

    Status tanah EV
    Sekarang ditempati oleh pihak lain dalam kurun waktu cukup lama (+/- belasan tahun)
    * Apakah tanah yg masih status EV yg sudah ditempati oleh Pihak lain (bukan pemegang EV) bisa di sertifikat oleh mereka ?
    * Bgmn langkah2 untuk mengkonversi EV dengan kondisi yg ada

    Terima kasih….

    Reply
    • April 18, 2016 at 10:23 pm
      Permalink

      * Apakah tanah yg masih status EV yg sudah ditempati oleh Pihak lain (bukan pemegang EV) bisa di sertifikat oleh mereka ? Jelas tidak bisa karena mereka tidak memiliki alas haknya. Jika sudah terbit sertifikat di tanah tersebut sementara Bapak memegang asli EV-nya bisa diperkarakan di pengadilan, hakimlah yang memutuskan mana yang benar.
      * Bgmn langkah2 untuk mengkonversi EV dengan kondisi yg ada? Langsung saja ajukan ke BPN setempat, BPN akan meminta beberapa persyaratan seperti Rekomendasi dari Kelurahan, Planning Tata Kota dan persyaratan lainnya.

      Reply
      • April 19, 2016 at 4:18 am
        Permalink

        Apakah rt setempat bersedia membantu ? Dikarenakan status tanah tersebut sudah lama dibiarkan sehingga dikhawatirkan banyaknya pihak tertentu yg memamfaati kondisi yg ada. Terima kasih atas informasinya…

        Reply
  • April 24, 2016 at 2:32 pm
    Permalink

    Mohon dibantu jawab pak Asriman, saya sedang ada masalah untuk pengurusan surat tanah yg masih berstatus Verdedal (surat tanah jaman belanda) menjadi Surat hak Milik.
    Surat itu masih tangan pertama yaitu ayah saya,ayah saya masih ada sampai sekarang dan bukti surat” asli masih ada serta lembar pengukurannya, yg jadi pertanyaan saya adalah knp pd saat saya ingin meminta surat pengesahan/ surat pengantar dari kelurahan dipersulit..,padahal sebelumnya saya minta pendapat ke bpn bahwa bisa diproses..semua bukti asli dan keterangan ayah saya jg sudah lengkap..,lalu kenapa di kelurahan berkata lain, bahwa ini tidak bisa diproses..apa kelurahan punya hak untuk mencekal,sedangkan pihak BPN sudah memberi lampu hijau untuk pengurusannya..?
    Terimakasih sebelumnya

    Reply
    • April 24, 2016 at 11:10 pm
      Permalink

      Jika BPN mengatakan bahwa tanah bisa diproses permohonan sertifikatnya maka seharusnya pihak kelurahan juga mengatakan hal yang sama. Karena posisi BPN lebih tinggi dibandingkan kelurahan secara struktural di pemerintahan.

      Reply
      • June 13, 2016 at 12:21 pm
        Permalink

        Pa asriman saya ada pertayaan kalau surat tanah jaman blanda bisa di sertifikatkan atau tidak? Luas tanah tersebut 5000 sekian hektar,satu pulau itu tanah leluhur.

        Reply
        • June 13, 2016 at 2:32 pm
          Permalink

          Jika surat-suratnya jelas bisa diajukan sertifikat ke BPN setempat

          Reply
  • June 25, 2016 at 2:11 am
    Permalink

    Pak Asriman, saya baru belajar menjadi broker tanah,..kebetulan saya mendapat penawaran penjualan sebidang tanah yang cukup luas yang sertifikatnya masih EV,.
    nah..
    . apakah dengan bukti EV saja saya bisa menawarkan tanah tersebut ke calon konsumen, termasuk perusahaan-perusahaan besar?..apakah itu cukup kuat dipercaya?

    Demikian pak pertanyaan saya, terima kasih sebelumnya

    Reply
    • June 25, 2016 at 4:31 am
      Permalink

      Tanah dengan alas hak berupa EV bisa dimohonkan sertifikat, asalkan di lokasi belum terbit sertifikat. Karena saat ini banyak orang yang mengaku memiliki tanah dengan dasar EV pada tanah yang sudah sertifikat.

      Reply
      • June 28, 2016 at 12:18 am
        Permalink

        Terima kasih atas reply-nya Pak ::)
        Sedikit menyambung..Apakah sebagai broker, bisa mempersilahkan calon pembeli bisa mengecek sendiri status tanah yang ditawarkan ?..melalui Notaris yang dipercaya mereka?..karena pihak penjual mengatakan demikian kepada saya, agar calon pembeli sendiri percaya atas status tanah bersetifikat EV tersebut

        Reply
  • September 20, 2016 at 4:26 am
    Permalink

    Yth Pak Arisman,

    Surat rumah orang tua adalah Verponding Indonesia (VI). Kami ingin proses jadi SHM tapi keburu hilang suratnya. Kami masih sempat scan dari surat asli-nya. Bagaimana dengan perihal prosedur pengurusan kehilangan surat tanah VI tsb, sementara orang tua sudah pindah ke daerah lain (ganti KK)?
    Mohon pencerahannya juga apakah harus urus kehilangan surat VI dulu atau saat pelaporan bisa sekalian pengajuan ke BPN untuk langsung lanjut proses pengurusan jadi SHM?

    Reply
    • September 20, 2016 at 1:29 pm
      Permalink

      Jika terjadi kehilangan surat berharga harus dibuat laporan hilangnya ke kepolisian.
      Setelah itu bisa dilakukan pengurusan di BPN berdasarkan BAP kehilangan tersebut.

      Sebaiknya ke BPN terlebih dahulu untuk memastikan langkah-langkah yang harus dilakukan.

      Reply
  • December 25, 2016 at 4:10 am
    Permalink

    Selamat pagi bapak , sedikit cerita kakek.nenek saya memiliki tanah di daerah belakang gereja blenduk semarang jateng setelah saya telusuri ternyata tanah tersebut belum bersertifikat dan hanya setumpuk berkas kepemilikan hak belanda ,EV . Saya pernah urus ke bpn semarang namun tidak ada kejelasan dr pihak tsb , jika saya.jual dalam keadaan apa adanya apakah bs dan syah secara hukum ? Mohon info nya

    Reply
    • December 25, 2016 at 12:59 pm
      Permalink

      Bisa saja tanah EV dijual asalkan ada pembeli yang bersedia membeli. Secara hukum tidak masalah jual beli tanah dengan alas hak EV asalkan EV tersebut sah dan diakui oleh instansi terkait.
      Nanti pembeli yang mengurus sertifikat tanah tersebut berdasarkan EV.

      Reply
  • January 7, 2017 at 11:10 pm
    Permalink

    Selamat pagi pak,.. kami adalah penghuni tanah status EV dr eyang buyut kami hingga sekarang secara turun temurun, sampai skrg blum kami sertifikat kan, kami berniat mau mendaftarkan pensertifikatn, yg mau sy tanyakan adalah bgmana kami mulai mengurus tapi bukti surat EV nya belum kami temukan/ hilang..,bagaimanakah yg harus kami lakukan pak?…trima kasih.

    Reply
    • January 8, 2017 at 9:40 am
      Permalink

      Surat EV yang hilang bisa dibuat laporan ke polisi. Berdasarkan laporan polisi tersebut nanti bisa diurus sertifikatnya di BPN.
      Bawa semua bukti kepemilikan tanah tersebut ke BPN seperti foto kopi EV, surat rekomendasi tentang kepemilikan tanah dari kelurahan/desa, PBB dan bukti pembayarannya.

      Reply
  • January 24, 2017 at 3:16 pm
    Permalink

    Tanya dong mas Arisman, kalau rumah yg ditinggal sertifikatnya eigendom atas nama perusahaan belanda, dan cuma ada photo copynya apakah bisa dibuatkan sertifikat hak milik?

    Reply
    • January 25, 2017 at 3:13 am
      Permalink

      Jika riwayat kepemilikan dari asal sampai dengan pemilik sekarang jelas, maka tanah tersebut bisa dimohonkan sertifikatnya. Langsung saja datang ke kantor BPN untuk mengetahui syarat-syaratnya.

      Reply
  • February 19, 2017 at 3:47 pm
    Permalink

    Malam mas, terimakasih atas penjelasannya, sm dgn yg lain mas, “verpondin” kami memiliki tnh di jakarta dgn luas 4000m. Surat verpondingnya nya br ditemukan, sudah di cek di kelurahan dr data nama pemiliknya msh sama dengan yg tertulis di verponding, pajak terakhir di bayarkan th 63, apakah dari data yg ada dikelurahan itu menjadi patokan bahwa tanah tsb memang masih kepunyaan kel. Kami dan tidak ada pihak lain yg mencoba menguasainya? Dan dari pp yg ada 24/1997 apakah saat ini verponding itu masih dapat di konversi menjadi SHM, mengingat sdh banyak warga yg tinggal disana dan ada isu bahwa tanh tsb akan diambil oleh pemba sebagai tanah negara. Mohon dibantu arahannya mas, karena keterbatasan dana, ilmu dan kenalan yg kita tidak punya, kuatir nantinya tnh tsb akan ada yg mencoba mengambil alih. Sedang banyak keluarga kami yg tinggal di rumah kontrakan padahal ada tnh atas nama nenek yg lumayan dijakarta. Terimakasih mas, smoga selalu di berikan kesehatan dan kesuksesan.

    Reply
    • February 20, 2017 at 12:45 am
      Permalink

      Jika verpondingnya benar, maka berdasarkan surat tersebut bisa dimohonkan sertifikatnya. Halnya tentang warga harus disosialisasikan dengan persuasif tentang kepemilikan tanah. Biasanya wargapun menyadari bahwa mereka tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang mereka tempati.
      Kalau tanah akan diambil pemda, pemda tidak bisa mengambil alih tanah masyarakat secara sembarangan. Harus ada dasar yang jelas.

      Saran saya segera lakukan pengurusan sertifikat untuk mendapatkan hak keluarga atas tanah tersebut.

      Reply
      • February 20, 2017 at 5:13 am
        Permalink

        Terimakasih banyak mas atas informasi dan jawabannya.

        Reply
  • February 24, 2017 at 6:06 pm
    Permalink

    Saya sekarang menempati tanah ev tp bukti suratnya itu hilang…tp dr thn 2012 dulu sama desa d kasi surat pajak ket…itu tnah yg kami tempati kog tanas kas kelurahan…apakah itu masih bisa d sertifikatkan…terima kasih

    Reply
    • February 25, 2017 at 11:44 pm
      Permalink

      Bisa disertifikasi, datang ke BPN dengan membawa surat tersebut, nanti BPN akan menyebutkan syarat apa saja yang harus dipenuhi.

      Reply
  • July 21, 2017 at 11:14 pm
    Permalink

    Tanah saya Verponding Indonesia luasnya 60 m2 yg sy beli pada thn 2003 dan sdh AJB sekarang sy mau buat SHM yg ingin saya tanyakan apakah tanah tersebut bisa dibebaskan pembayaran SSP dan BPTHB nya? Bagaimana cara mengurusnya ? Mohon penjelasannya pak terima kasih

    Reply
    • July 28, 2017 at 1:16 am
      Permalink

      Untuk tanah yang berada di Jakarta, NJOP sampai dengan 2 Milyar dibebaskan pembayaran BPHTB. Tetapi untuk didaerah lain tergantung kebijakan pemda setempat. Daerah lain di Indonesia NJOP sampai dengan 60 Juta juga nihil pembayaran.

      Reply
      • July 28, 2017 at 2:55 am
        Permalink

        Maaf pak tapi sy sdh bolak balik ke BPN, Notaris dan kantor pajak semua informasi yg saya dapat tanah verponding tdk bs dibebaskan ssp dan bphtb bahkan sy hrs byr sesuai undang2 yg berlaku thn ini. Dgn tanah satu2nya luas 60 m2 sy beli pd thn 2003 dgn hrg 45 jt sy hrs byr ssp dan bphtb nya +/- 26 jt. Mohon infformasinya pak apa kah sy msh bs dibebaskan atau memang hrs byr? Terima kasih

        Reply
  • December 4, 2017 at 4:43 am
    Permalink

    Assalamualaikum, sedikit cerita, di keluarga saya punya sedidang tanah di surabaya, yang sedang bersengketa dengan keluarga Buyut (Kakek Ortu saya), EV masih Atas nama Buyut, sudah di sidangkan Di Pengadilan, sidang pertama dimenangkan pihak lawan, setelah naik banding, lalu akhirnya dimenangkan pihak keluarga ahli waris, tetapi ada rumor baru, tanah di lokasi sudah pecah pecah dan sebagian di sertifikatkan, Pertanyaan saya, apa masih bisa di telusuri siapa, dan bagai mana cara mengetahui yang menandatangangi selaku ahli waris saat Sertifikat itu bisa keluar, dan apa masih mungkin EV lama itu masih berlaku dengan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah dimenangkat pihak ahli waris tadi ?, Terima Kasih.

    Reply
    • December 4, 2017 at 10:22 pm
      Permalink

      Masalah perdata tidak bisa dilihat dari rumor yang beredar, harus berdasarkan bukti tertulis. Jika di tanah tersebut sudah muncul hak-hak baru dalam bentuk sertifikat maka itu sudah menjadi pemilik sertifikat. Jika ada orang yang memegang EV yang asli maka itu bisa dituntut ke pengadilan tentang kepemilikan tanah tersebut. Nanti di pengadilan akan dibuka semua bukti kepemilikan. Hakimlah yang memutuskan tentang kepemilikan tersebut.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *