Memahami Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan, Roya dan Prosesnya

sertifikat hak tanggungan adalahMenurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau yang lebih dikenal sebagai UU Hak Tanggungan, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan terhadap hak atas tanah. Secara gampang dapat kita pahami jika kita mengajukan pinjaman uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya maka sertifikat rumah atau property lainnya kita serahkan sebagai jaminannya.

Proses yang harus dilalui ketika kita mengajukan pinjaman tersebut adalah dengan menandatangani Perjanjian Kredit  (PK) diikuti dengan penandantanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di PPAT berdasarkan PK tersebut. Proses Pemberian Hak Tanggungan ini sama saja antara primary product dari developer atau pinjaman dengan jaminan secondary product.

Bedanya pada primary product adakalanya rumah belum terbangun sehingga developer memerlukan kerjasama dengan bank dan jenis pinjaman pun hanya berupa KPR, sedangkan secondary product rumah sudah ada sehingga pemilik bebas memilih dan mengajukan skema pinjaman kepada kreditur. Skema tersebut bisa berupa KPR juga atau jenis pinjaman lain dengan jaminan sertifikat.

Walaupun sudah ada PK dan APHT yang menyatakan bahwa objek hak atas tanah sudah menjadi jaminan terhadap hutang pemegang haknya, di dalam sertifikat tetap tidak ada pencatatan karena yang berhak melakukan pencatatan adalah Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan masing-masing daerah.

Oleh karena itu berdasarkan kuasa dari kreditur atau bank pemberi kredit, PPAT mengajukan pencatatan kepada Kantor Pertanahan. Seiring dengan proses tersebut, Kantor Pertanahan mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang berisi data-data dan keterangan-keterangan tercantum dalam APHT. Jadi Sertifikat Hak Tanggungan ini berfungsi sebagai bukti bahwa atas objek tersebut dibebankan hak tanggungan, demikian menurut UU Hak Tanggungan.

Setelah proses  pencatatan Hak Tanggungan di sertifikat dan Sertifikat Hak Tanggungan selesai, maka sertifikat dan Sertifikat Hak Tanggungan kembali diserahkan ke PPAT untuk disimpan oleh kreditur sampai hutang dilunasi.

Ketika hutang sudah dilunasi maka bank mengeluarkan Surat Keterangan Lunas dan Surat Roya yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yang berisi permohonan agar catatan Hak Tanggungan segera dihapus.

Dengan dikeluarkannya Surat Roya, maka seluruh berkas-berkas, diantaranya asli sertifikat dan Sertifikat Hak Tanggungan kembali diserahkan kepada pemilik dan pemilik bisa mengajukan penghapusan catatan yang ada disertifikat mengenai Pembebanan Hak Tanggungan atau pembebanan hutang tersebut kepada Kantor Pertanahan.

BPN kemudian menghapus pencatatan Hak Tanggungan pada sertifikat berdasarkan Surat Roya dari kreditur, dan sertifikat kembali bersih…

Proses Roya ini bisa dilakukan sendiri oleh pemilik atau bisa juga dikuasakan kepada Notaris/PPAT. Proses roya ini tidak memakan waktu lama hanya sekitar seminggu bahkan kurang… Silaken dicoba ndiri ya hehehe…

 

Share Button
See more..
Pertanyaan tersebut menarik untuk dibahas terutama bagi anda yang berprofesi sebagai...
PPJB adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani antara konsumen dengan...
Banyak kesalahan yang dilakukan masyarakat dalam pengajuan KPR (Kredit Pemilikan...
Sebelum membahas tentang sertifikat kepemilikan atas rumah susun terlebih dahulu...
Transaksi jual beli dengan kondisi normal hanya butuh waktu dan cara yang sangat...
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang...
Harga property memang cenderung naik tiap tahun, hal ini menyebabkan banyak orang...
Seorang teman saya bercerita bahwa beberapa tahun lalu dia membeli property berupa...
Pendaftaran peralihan hak sertifikat atau yang lebih dikenal dengan istilah balik...
Hak Pakai merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang dapat diberikan berdasarkan...
“Dapatkan cashback 18 juta tiap pembelian unit rumah kami” Kalimat tersebut...
Penguasaan terhadap product knowledge merupakan syarat mutlak yang wajib dimiliki...

Article Tags:

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Tips supaya KPR disetujui Bank - […] administrasi, biaya appraisal, biaya notaris dan PPAT dalam bentuk Akta Jual Beli atau AJB, Akta Pemberian Hak Tanggungan atau …
  2. Pentingnya Menyikapi Seminar Motivasi untuk Developer Property | - […] kembali, seluruhnya diatur oleh peraturan tertulis, baik berupa Undang-Undang seperti UUPA, UU Hak Tanggungan, UU Perumahan dan Pemukiman, maupun …
  3. Proses Jual Beli Rumah Dalam Status PPJB atau Masa KPR - […] akad kredit, yang dalam prakteknya akad kredit ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan AJB dan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT …
  4. www.asriman.com » Ini Penyebab Property Dijual di Bawah Harga Pasar - […] jaminan kredit yang macet juga menyebakan property dijual dengan harga murah. Penjualan bisa melalui mekanisme […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>