Tata Cara Peralihan Hak Tanah dan Bangunan dengan Akta Jual Beli





Share Button

proses jual beli rumahMenurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. AJB dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Camat untuk daerah tertentu yang masih jarang terdapat PPAT. Secara hukum Peralihan Hak atas tanah dan bangunan tidak bisa dilakukan di bawah tangan.

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan jual beli tanah dan bangunan (untuk selanjutnya hanya disebut jual beli) adalah dengan mendatangi kantor PPAT untuk mendapatkan keterangan mengenai proses jual beli dan menyiapkan persyaratan untuk proses jual beli tersebut. PPAT memiliki wilayah kerja untuk daerah tingkat dua. Jika PPAT berkantor di Jakarta Timur maka ia hanya bisa membuat akta PPAT untuk wilayah Jakarta Timur saja. Demikian Juga jika berkantor di Kota Bekasi, maka ia hanya bisa membuat akta untuk objek yang ada di Kota Bekasi saja.

Sebelum dilakukan jual beli PPAT akan menerangkan langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan jual beli. Kepentingan lainnya adalah untuk menyerahkan asli sertifikat terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian data teknis dan yuridis antara sertifikat dan buku tanah yang ada di kantor pertanahan.

Pemeriksaan sertifikat ke BPN

Pemeriksaan sertifikat ke BPN dilakukan oleh PPAT yang bertujuan untuk mengetahui bahwa objek jual beli tidak dalam sengketa hukum, dalam jaminan, sita atau blokir dari pihak lain. Dimana jika ada catatan di dalam buku tanah yang ada di BPN maka penjual berkewajiban terlebih dahulu untuk menbersihkan catatan tersebut. Jika catatan tersebut berupa blokir maka blokir tersebut harus diangkat terlebih dahulu. Tanpa proses ini jual beli tidak bisa dilaksanakan.

Menyerahkan SPPT PBB dan bukti pembayarannya

Berkas lainnya yang harus diserahkan kepada PPAT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT PBB dan bukti pembayarannya. Penyerahan SPPT PBB sebelum jual beli dilakukan juga diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada tunggakan pembayaran PBB dan menghitung biaya-biaya dan pajak-pajak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak. Dimana penghitungan biaya-biaya tersebut bisa dilakukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Menyerahkan dokumen-dokumen para pihak

Dokumen-dokumen para pihak perlu diserahkan kepada PPAT sebelum dilakukan penandatanganan akta jual beli, hal ini bertujuan supaya PPAT bisa menyiapkan AJB-nya terlebih dahulu sehingga pada saat hari yang disepakati untuk penandatanganan AJB bisa dilakukan dengan segera.

Dokumen yang disiapkan oleh penjual:

  1. Asli sertifikat
  2. Asli SPPT PBB tahun terakhir dan bukti pembayaran
  3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dokumen lainnya mengenai tanah dan bangunan, jika objek jual beli berupa tanah dan bangunan
  4. Fotokopi KTP dan KK suami dan istri
  5. Fotokopi surat nikah, jika sudah menikah. Jika penjual belum menikah diperlukan surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum menikah
  6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (dalam hal pemilik sudah meninggal)
  8. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dilegalisir oleh kelurahan

Dokumen yang disiapkan oleh pembeli:

  1. Fotokopi KTP dan KK
  2. Fotokopi NPWP

Dalam hal salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia

Jika suami atau istri ada yang meninggal dunia maka harus ada persetujuan untuk menjual dari ahli waris tanpa melihat nama yang tercantum di dalam sertifikat, apakah atas nama suami atau atas nama istri. Artinya persetujuan ahli waris tetap diperlukan jika sertifikat atas nama istri dan yang meninggal adalah suami (misalnya).

Dalam hal suami atau istri tidak bisa menandatangani AJB

Ikatan tali perkawinan menyebabkan terjadinya percampuran harta antara suami dan istri, sepanjang tidak ada perjanjian kawin. Maka dalam hal menjual diperlukan persetujuan suami atau istri. Jika suami atau istri karena sesuatu dan lain hal tidak bisa ikut hadir pada saat penandatanganan AJB maka wajib ada surat persetujuan menjual yang dibuat di hadapan notaris, minimal surat persetujuan tersebut dilegalisasi.

Lain hal jika ada perjanjian kawin yang menyatakan pemisahan harta maka tidak diperlukan persetujuan suami atau istri. Sebab lainnya adalah harta yang diperoleh sebelum pernikahan tidak termasuk harga gonogini. Untuk menentukan objek jual beli ini merupakan harga gonogini atau bukan, bisa dilihat dengan membandingkan tanggal pernikahan dengan tanggal diperolehnya objek jual beli. Jika tanah dan bangunan diperoleh sebelum tanggal pernikahan atau sesudah perceraian maka harta tersebut bukan merupakan harta gonogini.

Penandatanganan Akta Jual Beli

Jika semua syarat-syarat yang diperlukan sudah dilengkapi, seperti dokumen-dokumen di atas, penjual sudah menerima haknya, pajak-pajak sudah dibayarkan, biaya AJB sudah diterima PPAT maka dilakukan penandatanganan AJB dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang pada umumnya karyawan kantor PPAT tersebut.

Balik nama sertifikat

Balik nama sertifikat diajukan oleh PPAT pembuat AJB ke kantor pertanahan setempat. Proses balik nama ini memakan waktu kurang lebih dua minggu. Teknisnya adalah nama yang ada di sertifikat pada awalnya dicoret dan digantikan oleh pembeli dengan mencantumkan dasar peralihannya, yakni nomor dan tanggal AJB beserta PPAT yang membuatnya.

Dan sertifikat sudah selesai dibaliknama ke atas nama pembeli…. its very that simple :)

 

Artikel lainnya:

1. Tanah dijual di Cibubur Jakarta Timur, luas 4.8 Hektar

2. Tanah dijual di Bekasi Barat, luas 5 Hektar

3. Tanah dijual di Kuningan Jakarta Selatan luas 3.8 Hektar

4. Tanah dijual di Jl. TB. Simatupang luas 6850 m2

Share Button
See more..
Memahami Pengertian PPJB, PJB dan AJB
Dalam proses jual beli benda-benda tetap seperti tanah, rumah, apartemen ataupun property lainnya sering...
Panduan Cara Developer Mengakuisisi Lahan Sampai Pemecahan Sertifikat
Ada beberapa langkah yang harus dilalui seorang developer dalam mengakuisi lahan atau membeli tanah....
Tandatangan Dulu atau Transfer Dulu?
Pertanyaan diatas merupakan sebuah kisah nyata. Silahkan lanjut dibaca... Jual beli atas benda tidak...
Panduan Cara Menjual Tanah Warisan
Menjual tanah warisan pada dasarnya sama saja prosesnya dengan proses jual beli biasa. perbedaan hanya...
Biaya-Biaya yang Timbul Dalam Proses Jual Beli Rumah Second
Dalam proses jual beli property (seperti rumah, tanah dan lain-lain) diperlukan biaya-biaya. Biaya-biaya...
Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Jual Beli
Mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah...
Cara aman membeli rumah yang masih dalam jaminan hutang
Transaksi jual beli dengan kondisi normal hanya butuh waktu dan cara yang sangat singkat dan sederhana....
Proses Jual Beli Rumah Dalam Status PPJB atau Masa KPR
PPJB adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani antara konsumen dengan developer. PPJB...

Article Tags:

45 Responses to “ Tata Cara Peralihan Hak Tanah dan Bangunan dengan Akta Jual Beli ”

  1. […] itu antara lain provisi, administrasi, biaya appraisal, biaya notaris dan PPAT dalam bentuk Akta Jual Beli atau AJB, Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT, Akta Pengikatan Jual Beli atau PJB, biaya balik […]

  2. […] yang serius. Selanjutnya tinggal tentukan hari transaksi dengan janjian di kantor notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah […]

  3. Ya Allah, weblog ini sgt membantu. Terima kasih banyak ya bos atas wawasannya :)

  4. Assalamualaikum, afwan mau tnya kalau pengalihan hak selain jual beli (hibah, waris, APHB) apakah perlu menggunakan AJB? apakah prosedur pengalihan haknya jg sama seperti ini? jazakallah.

  5. Dear Bela,
    Peralihan hak atas tanah bisa dengan AJB, Akta Hibah, APHB, Risalah Lelang, Turun Waris. Jadi masing-masing proses itu sesuai dengan kondisi subjek dan objek tanahnya. Jika peralihan haknya adalah jual beli maka peralihan hak tersebut menggunakan Akta Jual Beli, begitupun jika peralihan haknya berupa hibah, maka proses peralihan hak tersebut menggunakan akta hibah begitu seterusnya. Semua akta-akta tersebut sudah tersedia blankonya di kantor PPAT, kecuali turun waris, peralihan cukup berdasarkan Surat Keterangan Waris dan proses lelang berdasarkan risalah lelang.
    Prosedur peralihan untuk semua jenis peralihan diatas sama, yaitu dibuatkan akta peralihan di PPAT atau Balai Lelang untuk selanjutnya di daftarkan di Kantor Pertanahan setempat.
    Demikian semoga membantu

  6. Assalamualaikum…mau tanya kalau untuk balik nama bisa hanya dengan ajb saja dan sertifikat aslinya ga? Soalny udh ga tau penjual rmh ini tgl dmn krn beli rmh ini itu nenek sy blg skitar tahun 85 dan hny memiliki sertifikat asli sm ajb saja apa bisa dibalik nama atas nama nenek sy? Proses nya bagaimana y?

  7. Dear Cita,
    Untuk mengajukan balik nama atas sertifikat cukup dengan asli AJB dan asli sertifikat.
    Syarat formal lainnya yaitu:
    -Bayar BPHTB
    -SPPT PBB tahun berjalan
    -Identitas para pihak, bisa dimintakan di PPAT yang membuat AJB tahun tersebut
    Intinya adalah untuk pengajuan balik nama tidak memerlukan lagi si penjual dulunya

    Semoga membantu

  8. Assalamualaikum….
    saya mau membeli rumah SHM, hanya saja nama di sertifikat masih pemilik lama,bukan nama penjualnya yg skr. apakah bisa langsung dibalik nama atas nama saya?
    Bagaimana caranya dan kira2 biayanya sampai berapa?
    Terima kasih.

  9. Dear Yahya,
    Harus dilihat dulu peralihan dari pemilik lama ke penjual sekarang dengan akta apa. Jika menggunakan Akta Jual Beli hanya saja belum balik nama harus diajukan balik nama terlebih dahulu ke atas nama penjual sekarang. Jika tidak menggunakan AJB bisa dengan menghadirkan pemilik yang dulu yang namanya tercantum di sertifikat. Jadi jual beli seakan-akan dari pemilik lama ke anda.
    Biaya-biaya yang bisa saya cantumkan hanyalah berupa pajak-pajak. Penjual diwajibkan membayar PPH sebesar 5% dari transaksi atau NJOP (mana yang lebih besar) dan pembeli diwajibkan membayar BPHTB yang besarnya juga 5% dari nilai transaksi atau NJOP setelah dikurangi terlebih dahulu dengan pengurangan yang sesuai dengan daerahnya. Biaya lainnya hanya berupa biaya akta yang besarnya lebih kurang 1% dari nilai transaksi dan biaya balik nama yang bersifat negotiable.

    Demikian semoga membantu

  10. terima kasih atas nfonya..mu nanya nih kalok jual beli hanya sampai kepala desa itu sah gak.. sertifikat tanah juga tidak ada, trims bantuannya

  11. Assalammualaikum.
    Saya mau jual tanah, tp anak2 saya menuntut haknya sedangkansertifikat atas nama saya. Apakah jual beli saya bisa dibatalkan mereka. (suami saya tlh meninggal)
    Mohon penjelasannya

  12. Waalaikumsalam Wr Wb,
    Hukum kita menganut sistem percampuran harta apabila sudah terikat dalam tali perkawinan, kecuali ada perjanjian kawin. Dalam kasus Bu Dewi Nur memang anak-anak memiliki hak setengah dari nilai harta warisan tersebut dimana hak mereka mewakili hak dari ayah mereka atau suami dari Ibu Dewi Nur yang sudah meninggal. Mengenai nama yang tercantum dalam sertifikat tidak mempengaruhi kepemilikan harta tersebut, sama saja apabila sertifikat tercantum atas nama suami atau atas nama istri saja. Dalam praktek jual beli terhadap tanah warisan tersebut diperlukan persetujuan dari anak-anak sehingga jual beli tidak bisa dilaksanakan apabila tidak ada persetujuan dari anak-anak tersebut.
    Demikian semoga membantu

  13. Ass.. Mau tanya saya beli rumah pas uang muka pemiliknya masih hidup, pas mau dilunasi udah meninggal. gimana ya bikin surat perjanjian jual belinya? boleh ga minta diemailkan contohnya. terima kasih sebelumnya

  14. Jika pembayaran DP diikuti dengan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli maka Bapak tinggal mengikuti pasal-pasal dalam akta tersebut. Jika hanya berupa komitmen atau Pengikatan Jual Beli di bawah tangan maka untuk melanjutkan proses Bapak harus berhubungan dengan ahli warisnya

    Semoga membantu

  15. apa perlu hitam di atas putih, jika penjual sering didapati ragu pastinya tingkat penwaran?

  16. terima kasih atas informasinya.
    maaf mau tanya,,kenapa ya misal membuat sertifikat tanah membutuhkan waktu yang sangat lama.,padahal sudah habis banyak biaya,karena sebenarnya lewat jasa orang.,mohon pencerahannya rincian biaya dalam pembuatan sertifikat tanah??terima kasih sebelumnya..

  17. Assalamualaikum. Saya mau bertanya mengenai perkara rumah peninggaln mama saya tpi sertifikat aslinya ada di adik tirinya yaitu Tante saya sedangkan Tante saya itu sudh engga ada dn sertifikat aslinya hilang trus bagaimana caranya untuk mengurusnya soalnya saya tidak tau caranya saya ini anak Satu-satunya Otomatis saya ini ahli waris yg sah…tpi anak dri adik tiri mama saya mengambil hak saya jdi bagaimana saya bingung…, kira2 dikantor PBB ada foto copyan

  18. Assalamualaikum,
    Saya mau tanya saya kan mau beli rumah sedangkan rumah tersebut belum memiliki sertifikat. ⱭPª saja yg diperlukan untuk jual beli apabila kondisi nya seperti itu? Dan bagaimana nanti ke depan nya apabila saya mau membuat sertifikat rumah tersebut ⱭPª saja yang diperlikan. Terima kasih

  19. Saya mau tanya, saya mau menjual tanah kavling atas nama saya yang saya beli sendiri setelah saya menikah, suami pengangguran dan tidak pernah memberikan nafkah, sekarang dia pergi entah ke mana saya tidak tahu dan tidak bisa dihubungi, bagaimana proses akta jual belinya, terima kasih

  20. Siang pak, numpang tanya :
    Kalau PPJB rumah yg masih nyicil dengan developer, di tengah jalan nama pengen diganti ke nama anak atau saudara kandung, apakah pergantian nama tersebut harus membayar BPHTB ? padahal belum ada AJB. Terima kasih atas penjelasannya pak Asriman.

  21. Siang pak, ijin bertanya :
    Mengenai salah satu persyaratan penjual dalam AJB adalah menyediakan foto copy NPWP.
    Kalau Nama pemilik di sertifikat Hak Milik adalah wanita sudah berusia 75 tahun dan tidak memiliki NPWP dan tidak memiliki aktifitas produksi lagi, apakah diwajibkan memiliki NPWP dalam pengurusan AJB atas rumah yang dijualnya.

    Terima kasih sebelumnya untuk penjelasan dari Pak Asriman.

  22. Tetap diwajibkan memiliki NPWP walaupun sudah lanjut usia. Pembuatan NPWP saat ini bisa ditunggu di kantor pajak setempat. Laporan pajaknya nanti bisa dibuat nihil saja.

    Terima kasih

  23. pagi pak..
    saya mau menanyakan, jika pihak penjual tidak memiliki buku/akta nikah dan KK masing-masing suami istri ini pisah (suami kk sendiri, istri kk bersama dengan anak-anak) apakah jual bisa dilaksanakan dan apabila bisa apa yang harus kita lakukan untuk proses jual beli tersebut pak..?
    dari penjelasan pihak kedua mereka melangsungkan pernikahan hanya dengan adat tidak ada surat menyurat apapun tentang pernikahan mereka..
    mohon penjelasannya pak, apa yang harus kita lakukan..?
    terimakasih, mohon penjelasannya pak..

  24. Secara hukum mereka tidak ada perkawinan, artinya atas tanah tersebut dianggap hanya milik pihak yang tercantum dalam sertifikat. Jadi jika pihak tersebut ingin menjual tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Dalam komparisi akta dicantumkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melangsungkan perkawinan secara hukum Indonesia.

    Demikian semoga membantu

  25. Malam, saya mau tanya. Ibu saya mau jual rumah,rmh tsb berada d komplek baru dlu dibeli alm. Ayah namun sertifikat hak miliknya atas nama ibu. Saat ke notaris ibu sy hanya buat SHM tanpa ada AJB dan Imb. Apa ibu saya harus buat Ajb dlu sbln transaksi jual beli

  26. Karena SHM sudah atas nama Ibu maka untuk menjual tanah tersebut bisa langsung dilakukan. AJB nantinya akan ditandatangani oleh ahli waris dari Ayah, yaitu Ibu dan anak-anaknya.

    Semoga membantu

  27. sore pak,saya mau tanya saya mau membeli rumah di surabaya cuma rumah tersebut masih dalam proses kpr dan akan dilunasi oleh pemilik tetapi menunggu pembayaran dari saya ( posisi bank kpr ada di makasar ). apa yg harus saya lakukan agar saya tidak tertipu / memiliki dasar hukum yg kuat buat saya dikarenakan jumlah uang muka untuk pelunasan cukup banyak (rencana penjual sendiri yg akan mengurus ke makasar ) .. terima kasih

  28. Dear Pak Dedy,
    Kondisi ini bisa disiasati dengan bantuan notaris. Jadi silahkan Bapak melunasi hutang pemilik ke bank sehingga keluar surat roya. Tetapi sertifikat aslinya nanti akan diambil oleh notaris sehingga tidak ada peluang pemilik akan berbuat curang. Setelah sertifikat di kantor notaris bisa dilakukan transaksi dengan melengkapi jumlah pembayaran ke pemilik dipotong dengan bantuan pelunasan hutang pemilik ke bank.
    Tetapi pemilik musti setuju dan percaya bahwa notaris berada di posisi netral yang akan membantu proses transaksi.

    Demikian semoga membantu

  29. Malam pak maaf mau tnya sedikit aku berniat sembeli sebuah rmh Surat2 AJB notaris-tanda tangan Ahli waris sm Riwayat tanah tersebut tpi PBB tidak adamenurut penjual itu tanahnya asalnya dari Girik yg saya tnyakan apakah bisa di buat Sertifikat klo surat2 PBB tidak ada terima kasih

  30. Membuat sertifikat harus melampirkan SPPT PBB tahun terakhir. SPPT PBB tersebut bisa diajukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Jadi sebelum diajuin permohonan sertifikat harus dilakukan pengajuan permohonan SPPT PBB terlebih dahulu. Tanpa adanya PBB permohonan sertifikat tidak bisa diajukan.
    Permohonan SPPT PBB cukup melampirkan alas hak atau bukti kepemilikan dan foto copy KTP dan KK pemilik saat ini.

    Demikian semoga membantu

  31. […] hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. Sementara mengenai pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Mengenai Pendaftaran […]

  32. […] kelengkapan formal seperti data-data mengenai subjek dan objek jual beli, PPAT akan menyiapkan Akta Jual Beli […]

  33. […] SPJ tidak ada posisinya dalam proses jual beli. SPJ tersebut hanya berfungsi sebagai penambah keyakinan bagi pihak terkait bahwa tanah tersebut […]

  34. Saya mau tanya bang…saya ingin membeli tanah berikut bangunan sebuah rumah. Dan tidak memiliki sertifikat. Tanah trsbut hanya memiliki ajb saja..gimana untuk solusinya?

  35. Tanah dengan alas hak berupa AJB saja bisa dijual belikan. Berdasarkan AJB tersebut bisa dimohonkan sertifikat ke kantor pertanahan setempat. Sebaiknya kosultasi dengan notaris setempat.

  36. Bang, saya mau tanya
    kalo pemblokiran sertifikat bisa dilakukan gak bang, kalo sertifikatnya masih di BTN?

  37. Selamat siang,
    Saya barusan membeli tanah dan sertifikat dibuat atas nama saya. Saya berencana agar balik nama sertifikat menjadi milik istri saya. Bagaimana sebaiknya prosesnya dan berapa biaya yang dibutuhkan?
    Terima kasih.

  38. Bisa memblokir sertifikat dengan melampirkan alasan pemblokiran. BPN akan melihat apakah blokir tersebut bisa diterima.

  39. Balik nama sertifikat bisa dilakukan berdasarkan akta-akta yang dibuat oleh PPAT, seperti akta jual beli, akta hibah dll. Tapi balik nama dari suami ke istri tidak bisa dilakukan.

  40. Dear Pak Asriman,

    Solusi atau bagaimana cara mensiasati agar bisa dibalikkan nama dari suami ke istri. Mengingat dana mayoritas dari pemberian orang tua istri. mertua saya dan sudah terlanjur memakai nama saya sebagai suami. Dab ternyata mertua menginginkan tanah tersebut atas nama istri.
    Terima kasih.

  41. Jual beli suami istri itu dilarang undang-undang pak, seperti tercantum dalam Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)
    Kalau keinginan itu tetap akan dilaksanakan, cara yang bisa ditempuh adalah menjual dulu objek itu kepada orang lain kemudian dijual lagi kepada istri Bapak. Resikonya Bapak harus membayar pajak-pajak jual beli seperti BPHTB dan PPh.

    Demikian semoga membantu

  42. Dear Pak Asriman…
    saya mau beli tanah dri seorang tngan kedua. Tpi sertifikat msh atas nama pemilik pertama. Kira2 pajak jual beli yg nanggung saya atau penjual dgn pemilik setifikat?
    Mksh

  43. -Jika dibuat akta jual beli dari orang pertama kepada pembeli sekarang, pajak penjual dibuat atas nama orang yang namanya di sertifikat. Uangnya terserah dari siapa saja. Dan pajak pembeli ditanggung oleh pembeli sekarang.
    -Jika sertifikat dibaliknama terlebih dahulu ke atas nama orang kedua, orang kedua juga dikenakan pajak-pajak selayaknya jual beli. Orang pertama sebagai penjual dan orang kedua sebagai pembeli. Kemudian balik nama ke atas nama orang ketiga atau Bapak Shidiq maka pajak-pajak dibayarkan lagi, dimana orang kedua sebagai penjual dan Bapak sebagai pembeli.

    Demikian semoga membantu

  44. Saya dalam proses pembelian rumah second melalui KPR. saat ini KPR saya sudah disetujui. Pemilik rumah berdomisili jauh di Sulawesi sedangkan saya dan rumah yang akan saya beli di Bekasi. Untuk proses AJB notaris meminta penjual menyerahkan dokumen asli sertifikat, PBB dan IMB untuk di cek ke BPN. Tapi si penjual tidak mau menyerahkan dengan alasan takut tertipu,dan hanya mau menyerahkan kalau saya membayar DP dulu 50%. Padahal saya sudah membayar tanda jadi sebesar 6 juta sebelum KPR saya di setujui. Apa yang harus saya lakukan Pak. Supaya transaksi ini bisa tetap berjalan tanpa merugikan salah satu pihak. Terima kasih. Salam

  45. Dear Ade,
    Tahapan jual beli memang harus menyerahkan asli dokumen ke notaris supaya dicek ke instansi berwenang. Sangat keterlaluan penjual itu sampai tidak percaya kepada notaris. Harusnya dia percaya ke Notaris. :)
    Kalau percaya sama penjual ya turuti kemauannya. Kalau ragu mengenai kejujuran penjual itu kita harus mengambil sikap karena apa jaminannya sertifikatnya benar, sementara ia sudah minta uang 50%. Sangat beresiko bagi pembeli cara seperti ini.

Discussion Area - Leave a Comment




XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>