Developer properti adalah orang atau perusahaan yang membangun lahan kosong menjadi produk properti seperti perumahan, apartemen, pergudangan, bangunan komersial seperti mall, pusat perbelanjaan atau properti lainnya.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengembang, seorang developer wajib melengkapi proyek yang akan dibangunnya dengan perizinan sesuai peraturan yang berlaku.
Karena banyak sekali perizinan yang wajib dilengkapi oleh seorang developer ketika membangun proyek. Semua perizinan tersebut bermuara kepada diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah tempat dibangunnya proyek tersebut.
Pengurusan PBG saat ini diajukan secara online melalui website resmi yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu simbg.pu.go.id.
Untuk mendapatkan PBG banyak persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Persyaratan yang wajib dipenuhi adalah pengesahan siteplan dari dinas terkait, Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) atau DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Namun untuk mendapatkan pengesahan siteplan ini seorang developer wajib memenuhi banyak reomendasi-rekomendasi dari dinas-dinas terkait.
Salah satu rekomendasi yang diperlukan adalah rekomendasi dari Dinas Pemakaman. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek permukiman (perumahan atau apartemen) sudah memiliki cadangan tanah untuk pemakaman.
Developer wajib menyediakan tanah untuk pemakaman calon penghuni proyeknya seluas minimal 2% dari luas lahan proyek.
Rekomendasi selanjutnya yang diperlukan adalah rekomendasi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan rekomendasi ini adalah untuk memastikan bahwa pembangunan proyek tidak mengganggu lingkungan hidup. Atau proyek yang sedang dibangun tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup sekitar.
Jika proyek dengan skala menengah sampai kecil tidak memerlukan rekomendasi AMDAL, cukup rekomendasi UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan). Analisis UKL/UPL lebih sederhana dibandingkan dengan AMDAL.
Selanjutnya sebuah proyek properti wajib mengurus rekomendasi Peil Banjir, Pemadam Kebakaran, Tempat Pembuangan Sampah Sementara, rekomendasi dari dinas pertanian, rekomendasi Penerangan Jalan Umum (PJU).
Selain itu dari warga, desa/lurah dan camat juga perlu rekomendasi yang menyatakan bahwa baik warga, kepala desa/lurah dan camat tidak keberatan terhadap pembangunan proyek.
Semua rekomendasi-rekomendasi ini merupakan syarat diprosesnya pengesahan siteplan dan PBG.
Kewajiban seorang developer properti
Developer properti wajib menyediakan properti yang aman dari sisi legalitas untuk konsumen atau para pembelinya. Jangan sampai ketika proyek sudah dibangun atau sudah dibeli oleh konsumen ternyata tanah yang dibangun proyek tersebut sengketa dengan pihak lain. Artinya ada pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut.
Hal ini akan merugikan pembeli karena haknya atas properti tersebut akan terganggu oleh pihak lain. Apalagi nantinya permasalah tersebut berlanjut di pengadilan. Sehingga nanti akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Dimana putusan pengadilan bisa saja merugikan konsumen.
Kewajiban developer selanjutnya adalah menyediakan produk properti sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada konsumen. Baik dari sisi spesifikasi, mutu bangunan dan waktu serahterima.
Konsumen sepakat untuk membeli setelah melihat detil dari produk tersebut. Jika properti tersebut belum dibangun maka yang menjadi pedoman bagi pembeli adalah spesifikasi teknis seperti yang tertera di dalam marketing tools atau di dalam Surat Pemesaran Rumah (SPR).
Karena wajib hukumnya seorang developer mencantumkan detil properti sejelas mungkin ketika terjadi pembelian.
Selain itu developer juga wajib menjaga kualitas bangunan, baik dari sisi material maupun dari sisi akurasi pemasangan masing-masing material tersebut.
Satu hal lagi yang wajin diperhatikan oleh seorang developer ketika menjual produknya kepada masyarakat adalah waktu pembangunan sampai serahterima sampai dengan ditandataganinya Berita Acara Serah Terima (BAST).
Hak seorang developer
Setelah membangun proyek dan menjualnya, developer berhak mendapatkan pembayaran terhadap penjualan proyeknya tersebut.
Di samping itu, seorang developer juga berhak mendapatkan perlindungan hukum jika ada pembeli yang tidak beritikad baik. Selain mendapatkan perlindungan hukum seorang developer juga berhak membela dan mempertahankan diri dari kemungkinan gangguan dari pihak lain, termasuk dari pembeli yang beri’tikad jahat.
Lihat artikel lainnya:- Pentingnya Legalitas Dalam Pengembangan Sebuah Proyek Properti
- Begini Tahapan Mengurus Perizinan Proyek Properti Sesuai dengan Peraturan Terbaru
- Syarat Permohonan PKS ke Bank yang Musti Di-upgrade
- Kenapa Anda Perlu Ikut Workshop Developer Properti?
- Ini Yang Diperhatikan Ketika Anda Akan Membeli Rumah Baru Dari Developer
- Ini Tahapan Dalam Mengurus PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung
- Kapan Sebaiknya Memulai Membangun Fisik Proyek
- Ini Dia Kelengkapan Legalitas Sebuah Proyek Properti
- Ini Perijinan yang Wajib Anda Urus untuk Memulai Proyek Properti
- Ini Dia Perizinan Lengkap yang Dibutuhkan untuk Pembangunan Perumahan
- Inilah Kenapa Jangka Waktu Sebuah Proyek Properti Lama
- Inilah Kenapa Dirimu Perlu Mempersiapkan Modal Awal Proyek Untuk 6 Bulan Pertama
- Kalau Belum Siap Bikin PT Untuk Menjadi Developer, Orang Perorangan Saja Dulu
- Pentingnya Mempersiapkan Modal Awal Untuk Proyek
- Begini Cara Menjadi Developer Kecil-kecilan
