Ramai kontroversi di masyarakat tentang pemberlakuan sertifikat tanah elektronik mulai tahun 2021 ini berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.
Dalam beberapa keterangan oleh pejabat berwenang di kementrian Agraria dan Tata Ruang masyarakat mendapati informasi bahwa sertifikat fisik atau analog yang ada di tangan masyarakat saat ini akan ditarik dan diganti dengan sertifikat eletronik.
Jadi wujud sertifikat elekronik ini seperti sebuah lembaran sertifikat yang memuat data tanah, tetapi tidak selengkap sertifikat fisik. Dalam sertifikat elektronik itu nanti hanya ada NIB atau Nomor Identifikasi Bidang.
Beda dengan sertifikat fisik yang memuat semua data tentang tanah. Mulai dari NIB, Nomor Surat Ukur, Petunjuk tentang asal tanah, riwayat penerbitan sertifikat sampai dengan peralihannya ke pemilk sekarang.
Lagi pula sertifikat elektronik itu nanti dikirim ke alamat elektronik atau email pemilik. Nanti pemilik bisa mencetak sendiri.
Berita simpang siur tentang penarikan sertifikat fisik ini tentu saja membuat masyarakat khawatir terutama tentang kemanan hak kepemilikannya terhadap properti miliknya. Karena data-data online secara eletronik rentan terhadap tindak kejahatan.
Terlebih masyarakat belum tahu tingkat keamanan data di pusat data kemenrian ATR nantinya. Memang perlu dipertanyakan apa urgensinya merubah sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik? Mungkin lebih baik jika program PTSL atau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau pensertifikatan massal yang sudah berjalan ditingkatkan lagi intensitasnya karena saat ini masih banyak bidang-bidang tanah yang masih belum bersertifikat.
Tetapi informasi penarikan sertifikat fisik segera dibetulkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.
Ia menegaskan bahwa sertifikat fisik masih berlaku apabila belum dialihkan ke bentuk elektronik. Ia pastikan juga sampai saat ini BPN masih memberlakukan sertifikat fisik, sehingga tak akan ditarik.
Tidak lupa pak menteri mengimbau masyarakat agar berhati-hati apabila ada orang yang mengaku petugas BPN, dan ingin menarik sertifikat fisik. Ia pastikan bahwa BPN tidak akan pernah menarik sertifikat. Jadi jika ada orang mengaku dari BPN ingin menarik sertifikat, jangan dilayani.
Nantinya pemberlakukan sertifikat elektronik ini dilakukan secara bertahap dan ada suatu daerah yang akan menjadi pilot project terlebih dahulu. Jadi tidak ujug-ujug langsung menarik sertifikat di tangan masyarakat.
Selain itu prioritas awal sertifikat elektronik ini adalah aset instansi pemerintah dan BUMN sebelum meng-elektonikkan sertifikat masyarakat.
Lihat artikel lainnya:
- Pemberlakuan Sertifikat Elektonik Ditunda
- Perbedaan Antara Sertifikat Tanah Elektronik dan Sertifikat Manual
- Apakah yang Dimaksud Dengan Tanah Girik? Bagaimana Cara Mengurusnya Menjadi Sertifikat?
- Pengertian-Pengertian Pada PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Apa Sih yang Dimaksud Dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah?
- Cara Memohonkan Sertifikat Jika Tidak Ada Surat-Surat Tanah
- Berapa Lama Proses Girik Menjadi Sertifikat
- Bagaimana Cara Mengecek Keabsahan Tanah Girik?
- Horayyyy… Dengan OSS Mengurus SIUP dan TDP Cukup 30 Menit, Online
- Segera Urus Jika Sertipikat Kena Dampak Banjir
- Fungsi Surat Keterangan Tidak Sengketa Dalam Permohonan Sertifikat Tanah Girik
- Bagaimana Memperpanjang HGB Yang Sudah Berakhir Tapi Pemilik Juga Sudah Meninggal?
- Bagaimana Cara Menghadapi Peraturan Pemecahan 5 Bidang Tanah untuk Memecah Sertifikat?
- Cara Memecah Sertifikat Tanah secara Pribadi
- Tata Cara Pengecekan Sertifikat dan Persyaratannya
