pph final properti turun

Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tarif Baru PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dimana PP ini akan berlaku 30 hari sejak tanggal 8 Agustus 2016. Dengan demikian PP No. 34 Tahun 2016 ini akan berlaku mulai tanggal 8 September 2016.

Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa penghasilan atas transaksi tanah/bangunan baik dengan Akta Jual Beli (AJB) atau akta pengalihan hak lainnya seperti Akta Pengoperan Hak ataupun peralihan hak yang masih dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) akan diberlakukan tarif baru, sebagai berikut:

  1. Untuk obyek Non Rusun dan Rumah Sederhana Sehat (RSH), Rumah Sederhana Tapak (RST) oleh Developer, PPh Penjual adalah 2.5% dari nilai transaksi.
  2. Untuk obyek Rusun dan Rumah Sederhana Sehat (RSH), Rumah Sederhana Tapak (RST) oleh Developer besarnya PPh final adalah 1% dari nilai transaksi.
  3. Transaksi kepada pemerintah tarif PPh 0%

Tentu saja peraturan ini disambut positif oleh developer karena akan membuat harga jual properti menjadi lebih rendah, dengan demikian diharapkan semakin banyak masyarakat yang sanggup membeli rumah. Dan pada gilirannya membuat dagangan developer laris manis.

Apa hubungannya dengan harga jual properti? Kan yang dikenakan pajak adalah developer? Memang secara kewajiban PPh adalah kewajiban developer, tapi sebenarnya uangnya sudah diperhitungkan dalam harga jual properti. Untuk diketahui bahwa biaya-biaya yang timbul karena jual beli properti yang menjadi kewajiban developer semuanya sudah diperhitungkan dalam harga jual properti tersebut, seperti PPh final, biaya AJB dan Notaris dan biaya lainnya.

Ada juga developer yang memasukkan kewajiban pembeli ke dalam harga properti, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya-biaya yang timbul karena pembelian dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Ini tergantung kreatifitas dan style developer saja dalam menerapkan marketing gimmick.

Jadi ujung-ujungnya semakin besar pajak yang harus ditanggung oleh developer maka semakin mahallah harga properti tersebut, berlaku sebaliknya jika pajaknya ringan maka harga jual properti bisa ditekan.

Contohnya begini:

Jika harga rumah adalah 500 juta rupiah, maka PPh yang menjadi kewajiban developer adalah 5% dari 500 juta sama dengan 25 juta rupiah.

Nah, dengan adanya PP No. 34 Tahun 2016 Tentang Tarif Baru PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan  tentang PPh 2.5% ini maka kewajiban developer menjadi 12.5 juta rupiah saja. Dengan kondisi ini developer bisa menurunkan harga jual produknya sebesar 12.5 juta rupiah dengan catatan developer tetap pada target keuntungan yang sama.

Jadi harga jual yang awalnya 500 juta bisa diturunkan menjadi 487.5 juta rupiah saja. Efeknya, jika harga rumah turun maka besarnya uang muka pembelian rumah dengan KPR juga turun dan tentu saja cicilan perbulan juga turun.

Ya, pengaruh penurunan pajak PPh final ini akan terasa apabila pembelian rumah dengan KPR dan itu sudah cukup bagus karena saat ini pembelian properti oleh masyarakat masih lebih dominan dengan skema KPR dibanding bayar tunai atau tunai bertahap.

Pengaruhnya lumayanlah tetapi tidak terlalu besar. Hehehehe.

pp-34-2016

Berikut beberapa pasal PP No. 34 Tahun 2016, sisanya bisa didownload pada link di bawah.

Pasal 1

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

  1. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
  2. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya,

terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

(3) Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penghasilan dari:

  1. pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani; atau
  2. pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

Pasal 2

(1) Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebesar:

  1. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
  2. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
  3. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(2) Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

  1. nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah;
  2. nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 beserta perubahannya);
  3. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  4. nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau
  5. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

(3) Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jumlah bruto, yaitu:

  1. nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; atau
  2. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa.

(4) Kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b ke bank/pos persepsi sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bagi orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(3) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan tersebut.

(4) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan ke bank/ pos persepsi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.

(5) Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh orang pribadi atau badan dimaksud bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang bersangkutan yang telah dilakukan penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak.

(6) Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak.

(7) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) meliputi pejabat pembuat akta tanah, pejabat lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli atau tukar-menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a kepada pemerintah, dipungut Pajak Penghasilan oleh bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.

(2) Bendahara pemerintah atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor Pajak Penghasilan yang telah dipungut ke bank/pos persepsi sebelum melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar menukar dilaksanakan.

(3) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar-menukar.

(4) Bendahara pemerintah atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak.

pp 34 tahun 2016

Silahkan download PP No. 34 Tahun 2016 secara lengkap pada link di bawah:

https://drive.google.com/file/d/0Bxq6B0F0mYz4emRubWpCaWdmVG8/view?usp=sharing

 

Share Button
Lihat artikel lainnya:
Dalam proses jual beli property (seperti rumah, tanah dan lain-lain) diperlukan...
Setiap transaksi yang terjadi di bidang real estate dikenakan pajak, karena dalam...
Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran...
Dalam proses jual beli benda-benda tetap seperti tanah, rumah, apartemen ataupun...
Mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU...
Transaksi jual beli dengan kondisi normal hanya butuh waktu dan cara yang sangat...

Article Tags:

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tarif Baru PPh Final 2.5% atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dapatkan Update Terbaru Tentang Properti

Masukkan nama dan email anda di form di bawah ini, kami akan kirimkan update di inbox anda.

87 thoughts on “Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tarif Baru PPh Final 2.5% atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

  • August 11, 2016 at 1:01 am
    Permalink

    Artikelnya manfaat sekali pak Asriman (y)

    Reply
  • August 22, 2016 at 7:01 am
    Permalink

    Mohon maaf ijin tanya, pph ini untuk penjualan mulai 8 september 16, sedangkan untuk penjualan sebelum itu apakah tetap diperhitungkan sebesar 5% atau mengikuti peraturan yang baru 2,5% ?

    Reply
    • August 22, 2016 at 10:08 am
      Permalink

      Lihat tanggal AJB-nya. Jika tanggal AJB sebelum tanggal 8 September 2016 maka PPh yang berlaku tetap 5%. Namun jika AJB dilakukan tanggal 8 dan setelahnya maka PPh yang dikenakan adalah 2,5%.

      Reply
    • October 11, 2016 at 3:05 am
      Permalink

      Pak maaf mau tanya, apakah peraturan inj juga berlaku di daerah Bekasi? Karena menurut developer saya katanya di Bekasi belom berlaku.

      Reply
      • October 11, 2016 at 1:39 pm
        Permalink

        PP itu berlaku di seluruh Indonesia. Aneh kalau developer tidak tahu.

        Reply
      • December 17, 2016 at 1:08 pm
        Permalink

        mhn penjelasnya pak adakah dasar hukum yg menjlaskn bahwa pph berdasarkan tgl ajb dn bukan tgl transaksi, soalnya ajb sy nopember pph sy ditolak saat validasi alasanya transaksinya terjadi sebelum peraturan baru

        Reply
        • December 19, 2016 at 3:58 am
          Permalink

          Secara hukum, terjadinya transaksi setelah ditandantanganinya AJB. Kok transaksi di pisahkan dengan AJB?
          Jika transaksi yang dimaksud adalah PPJB, maka saat ini menurut PP 34 Tahun 2016 tersebut memang benar bahwa PPh sudah harus dibayarkan walaupun transaksi masih PPJB.

          Tapi menurut saya, dalam kasus ini PPh harus dibayar sesuai tanggal AJB karena hukum tidak berlaku surut (retroaktif). Jadi PP 34 Tahun 2016 hanya berlaku untuk transaksi setelah PP tersebut berlaku (9 September 2016).

          Reply
  • August 24, 2016 at 9:20 am
    Permalink

    Boleh saya mengajukan 2 pertanyaan pak Asriman?
    1. kalau penjualnya adalah pribadi bukan developer (rumah second), apakah jadi 2.5% atau tetap 5%?

    2. apakah PPh 2.5% hanya berlaku buat penjual saja sehingga pembeli tetap 5%, ataukah berlaku keduanya.

    Reply
    • August 24, 2016 at 11:03 am
      Permalink

      1. Iya. seluruh PPh baik seceondary atau primary dikenakan 2,5% untuk rumah non subsidi (Untuk rumah subsidi PPh 1%)
      2. Yang 2,5% adalah PPh (pajak penjual), pajak pembeli (BPHTB) tetap 5%.

      Reply
  • August 31, 2016 at 3:40 am
    Permalink

    Terima kasih info tentang ini sangat bermanfaat.
    Semoga website ini terus menyajikan info yang menarik dan bermanfaat bagi pengunjung dan pembaca.

    Reply
  • September 5, 2016 at 10:25 am
    Permalink

    Maaf Pak..mau tanya..
    Kalau untuk apartemen bagaimana Pak..?
    Saya beli tahun 2012. Pemecahan sertifijat atau AJB baru bs dilakukan tahun ini oleh developer. Saya dikenakan 5% atau 2.5% ya BPHTB nya..? Karena biaya BPHTB ini beserta selisih NJOP nya semua ditanggung pemilik unit.

    Mohon infonya Pak.

    Terima kasih

    Reply
    • September 5, 2016 at 12:49 pm
      Permalink

      Iya. PPh 2,5% untuk jual beli apartemen (non rusunami).

      Reply
  • September 6, 2016 at 5:09 pm
    Permalink

    Salam Kenal Pak Arisman

    Apakah pph final ini langsung berlaku seluruh Indonesia setelah tgl 8 sept 2016 atau menunggu diterbitkan dulu melalui tiap pemda ?

    Klien saya akan melakukan AJB pada tgl 13 sept 2016, apakah langsung mengikuti pph final 2,5% tsb

    Trims

    Reply
    • September 7, 2016 at 12:10 am
      Permalink

      Iya. Langsung berlaku sesuai tanggal ditetapkan karena sebuah PP berlaku untuk seluruh Indonesia.

      Reply
  • September 9, 2016 at 5:40 am
    Permalink

    Pak

    Terima kasih informasi nya sangat membantu,, saya coba menghubungi call center pajak untuk confirmasi tapi tidak dapat di hubungi. pak sy punya pertnyaan,

    1. Apakah penurunan pajak ini hanya untuk penjual ( Developer ) atau juga berlaku bagi Pembeli ? karena sy akan rencana akad atau AJB minggu2 depan ? setau sy akan berlaku bagi pembeli juga , 2,5 % ?

    Jawaban anda sangat bermanfaat bagi sy, terima kasih

    Reply
    • September 9, 2016 at 10:20 am
      Permalink

      Saat ini hanya PPh (pajak penjual) yang dikurangi menjadi 2,5%. BPHTB atau pajak pembeli masih 5%. Rencananya memang ada wacana BPHTB juga 2,5%.

      Reply
  • September 14, 2016 at 1:27 am
    Permalink

    Salam kenal pak Arisman,
    Pertanyaan saya:
    Apakah PPh final ini berlaku juga untuk jual beli tanah pertanian atau tanah tanpa bangunan.

    Reply
    • September 14, 2016 at 1:39 pm
      Permalink

      Iya berlaku untuk tanah dan atau tanah dan bangunan

      Reply
  • September 15, 2016 at 12:54 pm
    Permalink

    Aslkm.. Malam Pa Arisman..
    Ada beberapa pertanyaan neh pak, maklum masih awam. :
    1. Orang tua saya punya tanah, namun rencana akan saya buatkan Jual Beli/Hibah kepada saya. sedangkan saya mau urus BPHTB dan PPH nya. sedangkan dari awal punya tanah tidak ada bukti Pajaknya. cuma sebatas Girik saja. Bagaimana solusinya pa.
    2. Saya sudah urus Formulir BPHTB nya atas surat rumah saya sesuai dengan PBBnya. dan saya pun akan membayar PPH atas nama tsb, pertanyaannya apa syarat dan bagaimana cara pengurusannya, sedangkan BPHTBnya kalo dari notarisnya sudah ada.
    3. Pembayaran PPH di bayarkannnya dimana ya pak?

    Reply
    • September 15, 2016 at 4:05 pm
      Permalink

      1. Ajukan dulu sertifikat ke BPN, nanti akan diminta bikin SPPT PBB lebih dahulu. Karena syarat untuk membuat sertifikat itu salah satunya SPPT PBB-nya. Pengurusan sertifikat nanti akan dikenakan biaya BPHTB.
      2. Kalimatnya membingungkan, sebaiknya tanya ke notaris yang mengurusnya. Gampang kok.
      3, Pembayaran PPh dilakukan di bank tapi koordinasik dulu dengan notaris.

      Reply
  • September 16, 2016 at 6:05 am
    Permalink

    Assalamualaikum pak Arisman…
    Mohon bantuan informasi prihal PPh final,
    Kami melakukan pembelian tanah pertanian belum bersertipikat (status letter C/ Petok) pada tahun 2011 tapi belum dilegalkan…. Dan pada saat sekarang diberlakukan PPh final, kami ingin memanfaatkan dengan mengajukan penyertifikatan… akan tetapi dari petugas pajak melakukan validasi penilaian harga tanah tersebut diatas NJOP seharusnya.

    Pertanyaannya,
    1. Apakah betul yang disampaikan petugas pajak bahwa PP No. 34 Tahun 2016 tidak berlaku untuk penertipikatan….
    2. Jika harapan kami bahwa PP No. 34 Tahun 2016 memberlakukan juga untuk kegiatan penyertipikatan, bukti apa yang dapat kami tunjukkan pada petugas pajak.

    Reply
    • September 18, 2016 at 10:55 pm
      Permalink

      Peraturan itu tidak berlaku mundur (non-retroaktif). Jadi jika ada pembelian pada tahun sebelum berlakunya peraturan tersebut (belum membayar PPh-nya), maka transaksi masih memakai peraturan yang berlaku saat itu.

      Reply
  • September 19, 2016 at 7:07 am
    Permalink

    slamat siang n salam kenal pak, mhn pencerahan terkait permasalahan saya sbb : tahun 2011 saya membeli KSB di perumahan seharga 145jt, hrg tsb include ppn, sarpras, ajb. exclude bphtb. setiap kami minta AJb pihak developer mempersulit dengan alasan KSB hrs dibangun. Th 2016 ini kami memulai pembangunan rmh, tetapi develop berusaha memeras kami dengan membuat aturan pajak yg tdk masuk akal, kami berhasil mendapatkan hrg npop 200jt, yg mjd pertanyaan kami
    1. apakah dibenarkan jika develop menarik selisih ppn yg sdh kami bayarkan dari 145jt ke 200jt, krn tnyt develop blm membyrkan ppn yg sdh kami byr di tahun 2011
    2. develop tdk mau membyr pph final yang mjd kewajibannya
    trimakasih atas saran n masukannya pak.

    Reply
    • September 19, 2016 at 2:12 pm
      Permalink

      1. Jika terjadi dispute seperti ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat perjanjian (harusnya dalam bentuk PPJB) yang ditandatangani saat terjadi kesepakatan di tahun 2011. Tinggal dilihat pasal-pasalnya. Dalam perjanjian tersebut harus disepakati hak dan kewajiban masing-masing.
      2. Sama dengan jawaban nomor 1, lihat perjanjiannya, PPh menjadi kewajiban siapa.

      Reply
  • September 20, 2016 at 2:48 am
    Permalink

    Selamat pagi pak asriman, saya mau tanya. Saya beli rumah dengan perjanjian jual beli sementara pd tahun 2010 yang ajb nya baru akan dibuat tahun ini. Pph yang akan dikenakan 2.5% atau 5%?
    Kemudian dlm pjb sementara dikatakan bahwa penjual merasa rugi karena pihak saya meminta perubahan cara pembayaran dari kpr ke cicilan, sehingga penjual karena hal itu dikenakan pertambahan pajak dari pemerintah (bphtb) yg sblmnya tidak ada. Mengapa penjual bisa mengatakan demikian?

    Terima kasih

    Reply
    • September 20, 2016 at 1:25 pm
      Permalink

      Saya jawab pertanyaan yang pertama saja ya. AJB yang akan dilakukan saat ini dikenakan PPh 2,5%.
      Sedangkan pertanyaan kedua, saya tidak begitu paham maksudnya.

      Reply
  • September 23, 2016 at 1:38 pm
    Permalink

    Selamat malam pk arisman, rencana sy mau beli apartemen second. Utk sementara krn dana terbatas sy blm bisa balij nama, maka akan dibuatkan ppjb lunas. Apakah ppjb lunas ada masa berlakunya?
    Apakah dg ppjb lunas, maka bila nanti sy balik nama tdk perlu mencari pemilik lama nya?
    Bisa tidak pph penjual dibayarkan terlebih dahulu dan pembeli menerima bukti bayar pajak nya utk nanti digunakan sbg balik nama?
    Berapa umumnya utk harga ppjb lunas di notaris?
    Utk pph penjual sebenar nya dihitung dr harga jual atau njop?
    Terima kasih atas jawban nya..

    Reply
    • September 23, 2016 at 10:17 pm
      Permalink

      -Dalam PJB lunas itu dicantumkan alasan kenapa belum bisa dibuatkan AJB. Misalnya karena pembeli belum punya uang untuk membayar pajak.
      -Tidak ada pembatasan waktu berlakunya PJB lunas.
      -Kalau sdh PJB lunas, tidak perlu lagi menghadirkan pemilik lama untuk tandatangan AJB. Karena bertindak sebagai penjual adalah pembeli juga berdasarkan kuasa yang ada di PJB lunas.
      -Memang PPh harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum PJB ditandantangani.
      -Harga jasa akta PJB lunas sama dengan AJB. Kecenderungan 1%.
      -Harusnya PPh dihitung berdasarkan nilai transaksi.

      Reply
  • September 30, 2016 at 9:28 am
    Permalink

    Selamat malam pak arisman, saya beli rumah dgn ajb thn 2014. Tapi pph final penjual blm di bayar. Klo skrg saya mau bayar pph finalnya, bisa apa tidak? dan bgmn cara saya membayar pph final tsb? karena sbg syarat pendaftaran sertifikat tanah di BPN. Terima kasih.

    Reply
    • September 30, 2016 at 3:28 pm
      Permalink

      Langsung dibayar saja Pak, minta bantuan Notaris. PPh final dibayarkan sesuai dengan perolehan tahun terjadi transaksi. Berarti lihat di AJB tahun 2014 tersebut berapa transaksinya, itulah dasar pengenaan PPh final

      Reply
  • October 1, 2016 at 3:02 am
    Permalink

    Selamat siang pak
    Mau tanya
    Saya beli apartemen rusun dr 3 tahun lalu
    Cicilan sudah lunas dan skrg disuruh ajb oleh developer
    Tetapi saya masih kena bphtb 5%
    Apakah perpres yg bphtb jd 2.5% ini memang belum berlaku?
    Kl iya kira2 kapan berlakunya? Krn saya sedang pikir apakah perlu menunda ajb atau melakukannya sekarang
    Terima kasih

    Reply
    • October 1, 2016 at 1:52 pm
      Permalink

      BPHTB masih 5% pak belum 2,5%

      Reply
      • October 2, 2016 at 12:37 am
        Permalink

        Bukankah katanya (dan jg di artikel bapak) bphtb mau jd 2.5% per 8 sep 2016?
        Skrg sudah lewat sebulan tp msh blm berlaku.
        Apakah ada kabar kapan akan berlakunya?
        Atau saya yg salah mengerti?
        Tolong pencerahannya

        Terima kasih

        Reply
  • October 15, 2016 at 1:26 am
    Permalink

    mohon informasi misal kita jual tanah sesuai njop harga 50 jt , apakah pphnya 50 jt x 2.5% atau sesuai aturan lama tidak kena pajak.

    Reply
    • October 15, 2016 at 8:50 am
      Permalink

      Pphnya=50jt x 2.5%

      Reply
  • October 18, 2016 at 3:29 am
    Permalink

    Mohon pencerahannya pak,
    saya ada cicil rumah ke developer selama 12 bulan terhitung januri 2016 dan rencana AJB November ini (cicilan dipercepat). Bulan Jan-Agt PPHTB dibayar 5% sedangkan Sep-Okt 2,5%. Apakah ini sudah betul Pak? karena saya beserta Notaris mau validasi dan bayar BPHTBnya ditolak karena dianggap PPHTB masih kurang bayar (harus 5%).
    Terima kasih

    Reply
    • October 19, 2016 at 3:39 am
      Permalink

      BPHTB masih 5% bu. Yang 2,5% PPh final penjual (kewajiban developer).
      Harusnya notarisnya tahu masalah ini.

      Reply
  • October 24, 2016 at 6:21 am
    Permalink

    Mau tanya nih kalo lokasi perumahan di kabupaten bogor tapi kantor di kabupaten bekasi dan lapor pajaknya di bekasi utk validasi pph finalnya di bogor atau di bekadi ya trims

    Reply
    • October 24, 2016 at 1:46 pm
      Permalink

      Validasi PPh menurut kedudukan subjeknya (Pemilik sertifikat).
      Kasus ini berarti validasi di Bekasi

      Reply
  • October 26, 2016 at 11:04 am
    Permalink

    Kalau rumah subsidi, pajaknya 1% dari bruto?

    Reply
    • October 26, 2016 at 1:07 pm
      Permalink

      yup

      Reply
  • October 29, 2016 at 7:56 am
    Permalink

    Salam Pak

    saya mau menanyakan. apakah bisa menunda pembayaran pajak pengalihan tanah dan bangunan menunggu lunas dulu baru dibayar pajak?

    Terima kasih,

    Reply
    • October 29, 2016 at 2:07 pm
      Permalink

      Saat ini PPh harus dibayarkan walaupun masih PPJB.
      BPHTB harus dibayarkan sebelum tandatangan AJB.
      Jadi sebelum lunas BPHTB tidak usah dibayar dulu, PPh saja yang wajib.

      Reply
  • November 5, 2016 at 5:25 pm
    Permalink

    Selamat malam pak. Salam kenal…
    Saya berencana beli rumah baru (cluster) dengan harga 400 juta yg ditawarkan developer yang pada saat ini rumahnya belum jadi. Saya sudah bayar DP dengan hanya pakai kwitansi yg di ttd manager marketing diatas materai. Rencananya sisanya mau dibayarkan lunas 300 juta (cash keras) pada saat penandatanganan PPJB dihadapan notaris.

    Pertanyaan saya ada 2:
    1. Apakah cara yg saya ambil itu sudah benar? Mending buat PPJB atau PJB lunas? Kalau salah tolong pencerahannya!

    2. Informasi dari developernya untuk saat ini pembuatan PPJB itu dikenakan pajak 2 % dari 400 juta (harga jual). Dan yang bayar itu pembeli. Apa itu benar?

    Sebelumnya terima kasih…

    Reply
    • November 6, 2016 at 6:03 am
      Permalink

      1. Sebaiknya menggunakan PJB lunas, dimana salah satu pasalnya mengatakan bahwa AJB dilaksanakan setelah rumah selesai dibangun (serah terima), sertifikatnya sudah dipecah ke atas nama developer (jika sertifikat belum dipecah) dan setelah pajak-pajak dibayarkan.
      2. Pembuatan PPJB tidak ada kena pajak, yang ada adalah biaya notaris. Kalau pajak peralihan dikenakan 2,5% sesuai PP 34 2016.

      Reply
  • November 10, 2016 at 4:08 am
    Permalink

    selamat siang, pak.
    saya mau tanya, kalau harga NJOP misalnya 2m trs harga jualnya 1 m. pph kekurangannya harus kita bayarkan lg ga? soalnya td ada yg bilang skrg ga pake NJOP lg.
    dan skrg pph 2,5%, itu maksudnya gmna ya pak? saya kurang paham. thank’s

    Reply
    • November 10, 2016 at 2:09 pm
      Permalink

      Berarti PPh adalah 2,5% x 2M = 50juta

      Reply
  • November 18, 2016 at 8:58 am
    Permalink

    Pak Arisman,
    1. Apakah Peraturan tersebut berlaku juga untuk Pengalihan Hak Bangunan Ruko?

    Mohon informasinya, Terimakasih

    Reply
    • November 19, 2016 at 5:36 am
      Permalink

      Iya. Berlaku untuk ruko dan properti apapun.

      Reply
  • November 23, 2016 at 1:19 pm
    Permalink

    Pak Arisman

    Saya ingin menanyakan apakah saya pribadi (bukan developer) menjual rumah di kenakan pajak penjualan 5% atau 2.5%? Karena saya membaca PP No.34/2016 menyatakan bahwa 2.5% untuk WP usaha pokok jual rumah (developer). Mohon pencerahannya. Terima kasih

    Reply
    • November 23, 2016 at 10:15 pm
      Permalink

      Sebagai pribadi juga dikenakan PPh 2,5%

      Reply
  • November 24, 2016 at 3:00 pm
    Permalink

    Pak Arisman,
    Salam kenal saya rencana mau menjual sebidang tanah yg merupakan harta waris dan dikuasakan ke saya dalam hal ini yg saya ketahui adanya kewajiban pajak yg harus dipenuhi
    – Pajak penjual
    – Pajak pembeli
    – Pajak pengalihan harta atau waria
    – Bphtb waris,bphtb penjual dan pembeli
    Mohon dibantu share brp besarnya ketetapan pajak untuk masing2 item tersebut (rumus hitungnya) dan kemana saya harus bayar. Apakah prosentasenya dihitung dr njop atau harga transaksi

    Terimakasih

    Reply
  • December 6, 2016 at 9:38 am
    Permalink

    Pak Arisman,

    Selamat sore. Kantor saya kebetulan perusahaan kecil di bidang developer. denger2 tiap pembayaran angsuran Uang Muka inden perbulannya sudah harus dibayar yah pak PPh finalnya ?

    Kalo sertifikat belum dipecah, bagaimana yah pak pengisian NOP nya di SSP digital?karena sertfikat masih induk.

    kalo PPJB sudah terhutang ? kalo belum dipecah artinya kita tidak bisa bayar PPH yah pak?

    Terima kasih sebelumnya

    Reply
    • December 11, 2016 at 12:39 am
      Permalink

      Kewajiban membayar PPh timbul ketika penandatanganan PPJB. Penandatanganan PPJB sebaiknya dilakukan setelah sertifikat dipecah.

      Reply
  • December 7, 2016 at 5:44 am
    Permalink

    Selamat Siang, Pak Asriman. Saya mau bertanya, apakah pembayaran PPh Peralihan Hak bisa diangsur(2X angsur)? Jika bisa apakah pembayaran disetiap angsuran itu menggunakan kode billing yang berbeda?

    Reply
    • December 11, 2016 at 12:37 am
      Permalink

      PPh sekali bayar Bu

      Reply
  • December 12, 2016 at 2:39 pm
    Permalink

    Salam kenal pak,,
    Saya mw bertanya , .
    Saya membeli rumah KPR dan dikenakan uang Dp dan administrasi,
    Dan saat ini akan melakukan akad.
    Apakah saya harus membayar BPHTB juga pak?
    TERIMA KASIH PAK SAYA TUNGGU JAWABANYA..

    Reply
    • December 13, 2016 at 4:18 am
      Permalink

      Iya. Bapak wajib membayar BPHTB

      Reply
  • December 24, 2016 at 10:32 am
    Permalink

    Halo pak,

    Saya pada february 2017 nanti akan menjual rumah dengan harga yang sama ketika saya beli dengan developer di tahun 2015, melalui pengalihan PPJB. Status saya ini sedang dalam proses cicilan DP rumah ke Developer (belum akad kredit). Menurut developer harga jual saya nantinya (2017) harus lebih tinggi dari harga saya beli di 2015, karena untuk hitung PPh pengalihan 2,5%. Apakah ada sanksi atau resiko kalau saya mau jual dengan harga yang sama ketika saya beli?

    Reply
    • December 24, 2016 at 11:46 pm
      Permalink

      Tidak ada sanksi Pak, silahkan saja.

      Reply
    • December 24, 2016 at 11:47 pm
      Permalink

      Tidak ada sanksi Pak, silahkan saja menjual dengan harga berapapun.

      Reply
  • January 6, 2017 at 3:12 am
    Permalink

    Salam kenal pak..
    Jika kakak kandung saya menghibahkan rumah ke saya apakah:
    1. saya tetap harus membayar PPh 2,5 % dan BPHTP 5% dari harga NJOP/harga pasar
    2. apakah harga pasar harus berdasarkan harga yang ditentukan oleh daerah masing-masing (tidak berdasarkan NJOP lagi)
    Trims sebelumnya pak atas segala infonya..

    Reply
    • January 8, 2017 at 9:57 am
      Permalink

      1. Hibah ke samping (antar saudara atau kepada siapapun selain orang tua kandung dan anak kandung) dikenakan PPh 2,5% dari NJOP.
      2. Untuk peralihan berdasarkan hibah dasar pengenaan PPh dan BPHTB adalah NJOP.

      Reply
  • January 10, 2017 at 6:21 pm
    Permalink

    salam kenal pak, saya mau tanya
    1. Apakah PPh atas PPJB harus di validasi? mengingat PP 34 belum ada peraturan pelaksananya?
    2. Bagaimana dengan PPHB tidak Lunas apakah membayar PPh bisa diangsur setiap kali pembeli membayar lkepada penjual baru penjual menyetorkan pajaknya/ penjual membayar langsung sekaligus ketika pembayaran sudah lunas??
    mohon jawabannya pak, terimakasih.

    Reply
    • January 11, 2017 at 11:25 pm
      Permalink

      1. Jika Akta PPJB akan digunakan untuk keperluan tertentu dan mengharuskan PPh yang sudah divalidasi maka PPh tersebut wajib divalidasi. Lagipula sebaiknya setiap pembayaran PPh divalidasi setelah disetorkan. Kalau tidak PPh tersebut belum bisa dijadikan bukti pembayaran.
      2. Dalam PP 24 itu tidak mengatur tentang PPJB lunas dan PPJB tidak lunas, berarti ketika ditandatangani PPJB maka kewajiban PPh sudah timbul

      Reply
  • January 16, 2017 at 3:33 pm
    Permalink

    selamat malam pak, mau tanya apakah bapak menpunyai artikel yg membahas mengenai tambahan disc 25% bagi pembayaran BPHTB rumah bersubsidi? dan apakah ada undang2 yg menguatkan statement tersebut? terimakasih

    Reply
    • January 16, 2017 at 11:18 pm
      Permalink

      Ini belum ada undang-undangnya

      Reply
      • January 18, 2017 at 10:42 am
        Permalink

        kalau begitu apakah rumah bersubsidi tetap harus membayar BPHTB sebesar 5% itu pak? terimakasih

        Reply
  • January 25, 2017 at 11:42 pm
    Permalink

    Salam kenal Pak Asriman,
    Mohon bantuannya, saya bru saja melakukan pembelian over kredit rumah dan dibuatkan ppjb. Apakah yg harus dibayarkan PPh saja atau BPHTB juga? Terima kasih

    Reply
    • January 26, 2017 at 10:04 am
      Permalink

      PPh saja dulu saat ini, nanti BPHTB setelah akan dilunasi, atau setelah penandatanganan AJB.

      Reply
  • February 3, 2017 at 3:31 am
    Permalink

    Pak saya mau tanya. Jika developer menjual rumah sangat sederhana (RSS) ditahun 2011. Ketika itu dilalakukan PPJB melalui notaris, nilai jual pada saat itu berkisar 50 jt rupiah. Sedangkan AJB dilakukan pada awal tahun 2017. Nah yg saya tanyakan berapa persen besaran pajak yang mesti dibayar pihak developer sebagai penjual dan berapa persen untuk pihak pembeli ?thanks pak.

    Reply
    • February 3, 2017 at 11:35 pm
      Permalink

      Developer membayar PPh sebesar 5%, dan pembeli 5%.
      Karena PPJB dilakukan tahun 2011 yang masih berlaku aturan tentang PPh 5%.

      Reply
    • February 3, 2017 at 11:36 pm
      Permalink

      Developer membayar PPh sebesar 5%, dan pembeli 5%.
      Karena PPJB dilakukan tahun 2011 yang masih berlaku aturan tentang PPh 5%…

      Reply
    • February 3, 2017 at 11:36 pm
      Permalink

      Developer wajib membayar PPh sebesar 5%, dan pembeli juga 5%.
      Karena Pengikatan dilakukan tahun 2011 yang masih berlaku aturan tentang PPh 5%…

      Reply
    • February 3, 2017 at 11:37 pm
      Permalink

      Dveloper wajib membayar PPh sbesar 5 persen, dan pembeli juga 5%.
      Karena Pengikatan dilakukan tahun 2011 yang masih berlaku aturan tentang PPh 5%…

      Reply
  • February 13, 2017 at 11:12 am
    Permalink

    Maaf pak, mau tanya agak melenceng tp masih seputar pajak.
    Kalo untuk pengurusan validasi pajak ssp yg transaksi nya dilakukan tahun 2010, tapi pengajuan validasi nya tahun 2017 dan misalkan njop 2017 sudah lebih tinggi dari harga transaksi di tahun 2010 itu?? Apakah akan terjadi kurang bayar pajak? Atau seperti apa mekanisme dan aturan nya? Trimakasih.

    Reply
    • February 15, 2017 at 2:03 am
      Permalink

      Pembayaran pajak dilakukan menurut waktu dan jumlah transaksi. Jika transaksi dilakukan tahun 2010 maka pajak dibayarkan menurut transaksi 2010 tersebut. Atau menggunakan NJOP tahun 2010 tersebut.

      Reply
  • February 14, 2017 at 10:08 am
    Permalink

    Pak sya mau tanya,
    1. Apakah setelah pp ini berlaku utk transaksi jual beli dengan sertipikat masih induk,notaris tdk boleh mengeluarkan ppjb sebelum pph dibayarkan?
    2. Utk transaksi sebelum pp 34/2016 dikeluarkan namun ppjb blm dibuat dan pajak blm dibayarkan apakah sekarang notaris masih diperbolehkan membuat akta ppjb terlebih dahulu meskipun pajak blm dibayarkan? Trimakasih

    Reply
    • February 15, 2017 at 1:57 am
      Permalink

      1. Iya betul. Bayar PPh dulu baru teken PPJB
      2. Sebelum ada PPJB di Notaris, transaksi secara hukum belum terlaksana, walaupun sudah ada ikatan jual beli di bawah tangan. Hitungannya adalah setalah PPJB dilaksanakan di hadapan Notaris.

      Reply
  • February 15, 2017 at 8:30 am
    Permalink

    maaf pak mau tanya kalau kita PT usaha rumah subsidi untuk bayar Pph nya berapa yaaa..??

    Reply
    • February 16, 2017 at 2:21 am
      Permalink

      dua setengah persen

      Reply
  • February 16, 2017 at 6:43 am
    Permalink

    pak maaf tanya kalau PP NOMOR 34 TAHUN 2016 pasal 2 ayat 1.a itu kok 1% itu gimana mohon untuk bisa dijelaskan

    Reply
    • February 16, 2017 at 2:09 pm
      Permalink

      PPh untuk rumah RSS 1% bukan 2,5%

      Reply
  • February 16, 2017 at 8:47 am
    Permalink

    MAAF YANG SAYA MAKSUD PP.34 TAHUN 2016 PASAL 2 AYAT 1. b

    Reply
  • February 21, 2017 at 1:32 pm
    Permalink

    saya ingin bertanya pak : apakah perhitungan PPh jual beli tanah kosong senilai 70 juta ada Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, karena di BPHTB ada nila NPOPTKP sebesar 60 juta. Terima kasih pak

    Reply
    • February 22, 2017 at 10:55 am
      Permalink

      PPh-nya adalah 2,5% x 70 juta

      PPh tidak dikurangi NPOPTKP

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *