Banyak hambatan dalam penyediaan perumahan
Dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, terdapat banyak hambatan. Hambatan tersebut diantaranya adalah terbatasnya akses pembiayaan perumahan, masih banyak rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni.
Hambatan selanjutnya adalah masih rendahnya pemenuhan terhadap standar keandalan bangunan dan keserasian dengan lingkungan. Dan hambatan terakhir adalah pengembangan kota yang tidak terstruktur (Urban Sprawl).
Akses pembiayaan yang terbatas
Akses pembiayaan perumahan belum menyeluruh terhadap masyarakat yang membutuhkan rumah. Saat ini perbandingan antara nilai KPR dengan PDB masih sekitar 3,2%.
Baca juga: Ini jadwal workshop developer properti untuk pemula
Hal ini disebabkan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
Selain itu lembaga keuangan sangat selektif dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan. Mereka hanya fokus terhadap masyarakat yang berpenghasilan tetap sehingga pembayaran cicilan perumahan lebih terjamin.
Sementara masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap lebih banyak jika dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan tetap.
Dengan demikian hanya sebagian kecil saja masyarakat yang mendapatkan akses pembiayaan.
Padahal secara kemampuan mencicil rumah, banyak orang yang tidak berpenghasilan tetap ini sebenarnya sanggup sanggup mencicil.
Ke depannya, mungkin pemerintah bisa membuat regulasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan non fix income. Seperti pedagang bakso, pedagang pakaian di pasar, tukang pangkas rambut, pedagang sayur dan lain-lain.
Karena para masyarakat non fix income ini sanggup mencicil Rp1 juta per-bulan, untuk perumahan subsidi.
Banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni
Saat ini masih terdapat 43,49% masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Rumah tidak layak huni bisa dilihat dari lokasinya yang berada di tempat yang tidak layak.
Masih banyak rakyat Indonesia yang tinggal di lokasi kumuh yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
Selanjutnya lingkungan yang kurang bagus ini bisa berakibat buruk pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.
Masih rendahnya pemenuhan terhadap standar keandalan bangunan dan keserasian dengan lingkungan
Saat ini masih banyak rumah yang tidak memenuhi syarat keandalan bangunan. Termasuk dalam hal ini adalah kekuatan atau struktur bangunan.
Dengan kondisi struktur bangunan yang tidak sesuai dengan standar kekuatan, maka jika terjadi gempa, bangunan tersebut sangat beresiko dan membahayakan penghuni.
Akan lebih berbahaya lagi jika bangunan berada di lokasi yang resiko gempanya tinggi, seperti sepanjang pesisir barat pantai Pulau Sumatera, sepanjang pesisir pantai selatan Pulau Jawa dan daerah resiko gempa lainnya.
Selain itu rumah yang dibangun banyak yang tidak serasi dan selaras dengan lingkungan. Pembangunan rumah atau tempat tinggal lainnya hanya berdasarkan keinginan pemilik saja.
Pengembangan kota yang tidak terstruktur (Urban Sprawl)
Banyak kota-kota di Indonesia yang dibangun tidak berdasarkan perencanaan yang baik. Kota dibiarkan berkembang secara alamiah sehingga tidak tertata dan tidak memenuhi estetika sebuah kota.
Lihat artikel lainnya:- Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3 Untuk Mempercepat Penyediaan Hunian Bagi MBR
- Ini Dia Pengertian Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut UU No. 1 Tahun 2011
- Triumvirat Penyediaan Perumahan Bagi MBR
- Pengembangan Perumahan Berbasis Komunitas
- Azas Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman: Kesejahteraan
- Berapa Sebaiknya Lebar Jalan Akses Sebuah Perumahan?
- Revisi Surat Nomor UM.01.11-Dp/61 tentang Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2018
- Kebutuhan Hunian Merupakan Kebutuhan Primer Manusia
- BP Tapera: ASN Semakin Mudah Memiliki Rumah
- Ini Alasan Gampangnya Menjual Properti
- Urgensi Bantuan PSU Untuk Perumahan Subsidi
- Program Subsidi BP2BT Dihapus
- Dahsyatnya SiKasep, Sebuah Aplikasi untuk Membeli Rumah Subsidi
- Penjelasan Tentang Terbitnya PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Omnibus Law – UU No. 11 Tentang Cipta Kerja Mendirikan BP3, Pengembang Apartemen Wajib Membayar Kompensasi ke Pemerintah
