Berbagai pihak memprediksi, bahwa bisnis properti di tahun 2021, akan mulai bergerak, terutama setelah semester kedua. Atau selambatnya di kuartal ke-4. Ada berbagai hal yang menjadi penyebab, diantaranya adalah, kenaikan anggaran subsidi perumahan dari pemerintah melalui PPDPP atau Pusat Pengelolaan
HATI-HATI! Developer yang Menjual Rumah Bisa Dikenakan Sanksi Denda Rp1 Milyar!
Pengembang properti yang melakukan penjualan dan menarik uang dari konsumen lebih dari 80% dari harga rumah sebelum terpenuhinya syarat untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) seperti diatur dalam PP No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
Apakah Masih Bagus Jadi Pengembang di Masa Pandemi Covid19?
“Bang, menurut abang saat ini bisnis properti masih bagus tidak bang” “Tergantung fikiranmu” “Maksudnya bang” “Kalau dalam fikirmu saat ini bisnis properti tidak bagus, itu benar. Tapi kalau menurutmu saat ini bisnis
Gaji 12 Juta Per-Bulan, Bisa Beli Rumah Harga Berapa?
Harga rumah semakin hari semakin mahal, ya memang itulah hukumnya. Karena manusia terus lahir dan bertambah banyak sementara tanah tidak lagi diproduksi. Tidak ada bumi kedua, begitu kata pujangga. Hukum ekonomi supply and demand Hukum ekonomi juga berlaku di sini;
Cepat Sold Out 100% dengan Strategi Harga Progresif
Menetapkan harga progresif adalah salah satu strategi dalam penjualan perumahan. Penetapan harga progresif mengandung pengertian bahwa harga unit rumah berubah karena sesuatu batasan tertentu. Batasannya bisa jadi jumlah unit terjual bisa juga berdasarkan waktu tertentu. Harga progresif berdasarkan unit terjual
Ini Dia SK Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 yang Membatasi Pemilikan SHM Hanya 5 Bidang
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Menimbang: bahwa rumah tinggal merupakan kebutuhan primer
Begini Sistem PPJB Dalam Pemasaran Perumahan Menurut PP No. 12 Tahun 2021 Sebagai Turunan Dari UU Cipta Kerja
Dalam PP No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, sebagai turunan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja atau UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diatur juga
Inilah Kenapa Kebanyakan Orang Menghindari Membeli Tanah Girik
Tanah girik rawan sengketa? Bagi orang yang tidak memahami jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia menghindari membeli tanah yang masih berstatus girik. Karena dalam pandangan mereka membeli tanah girik itu rawan sengketa. Tidak ada kepastian hukum terhadap tanah girik tersebut.