Panduan Cara Menjual Tanah Warisan





Share Button

cara menjual tanah warisanMenjual tanah warisan pada dasarnya sama saja prosesnya dengan proses jual beli biasa. perbedaan hanya terletak pada pihak penjual dan pajak-pajak yang timbul karena jual beli tersebut. Jika dalam jual beli biasa penjual atau orang yang namanya tercantum di sertifikat hadir untuk menandatangani akta jual beli, namun pada proses jual beli tanah warisan ini yang menjadi penjual adalah ahli waris dari orang yang meninggal (pewaris) dan adanya kewajiban membayar pajak waris.

Siapa saja ahli waris harus dibuktikan secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Waris (SKW). Untuk WNI asli, SKW dibuat dibawah tangan dengan ditandatangani oleh dua orang saksi dan disahkan oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat, sementara untuk WNI keturunan Tionghoa dan Eropa SKW dibuat dengan akta notaris dan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing seperti Arab dan India SKW dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.
Adakalanya untuk kasus tertentu SKW dibuatkan dengan penetapan pengadilan atau yang lazim disebut fatwa waris. SKW dengan Penetapan Pengadilan dibutuhkan terutama untuk kondisi ahli waris terdiri dari banyak orang yang berpotensi menimbulkan sengketa. Hal ini bisa terjadi jika pewaris merupakan orang dengan tingkatan yang sudah jauh secara vertikal dalam hubungan kekeluargaan.

Contoh:

Akan dijual sebidang tanah Eigendom Verponding atas nama Louis Van Gaal. Maka yang harus menandatangani akta jual beli (atau akta pengoperan) adalah ahli waris dari Louis Van Gaal. Hal ini mungkin saja terjadi karena tanah Eigendom Verponding dulunya banyak yang diberikan ke atas nama orang Belanda. SKW untuk kasus seperti ini harus dengan penetapan pengadilan karena menyangkut kondisi yang sudah sangat kompleks dan berpotensi sengketa tentang siapa saja ahli waris. Pengadilan berhak menetapkan siapa saja ahli waris dari Louis Van Gaal tersebut setelah mendengarkan dan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Didalam SKW tersebut dicantumkan nama dan identitas seluruh ahli waris yang berhak atas bidang tanah yang dijual.

Dalam hal ahli waris tinggal di lokasi yang berjauhan

Jika ada ahli waris tinggal di lokasi yang berjauhan dengan objek tanah, maka untuk menandatangani akta jual beli bisa memberikan kuasa untuk menjual berupa akta notaris atau legalisasi kepada salah seorang ahli waris lainnya. Akta kuasa untuk menjual bisa dibuat di hadapan notaris tempat si ahli waris berada. Kuasa untuk menjual ini tidak bisa dibuat di bawah tangan saja. Dimana pada saat pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT, asli akta kuasa untuk menjual tersebut harus dilampirkan.

Baliknama ke seluruh ahli waris

Sertifikat atas nama pewaris bisa diajukan balik nama ke atas nama seluruh ahli waris ke Kantor Pertanahan dengan melampirkan SKW. Dalam pengajuan balik nama ini tidak ada proses jual beli, peralihan haknya hanya karena warisan atau dalam istilah populer disebut turun waris.

Syarat-syarat lain yang dibutuhkan dalam pengajuan balik nama turun waris:

  1. Asli sertifikat
  2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)
  3. Surat Keterangan Kematian Pewaris
  4. Fotocopy KTP dan KK (Kartu Keluarga) seluruh ahli waris
  5. Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  6. Surat kuasa jika dikuasakan

Dalam hal sertifikat atas nama suami, tapi yang meninggal istri

Jika sertifikat atas nama suami, tapi yang meninggal istri, maka sertifikat tersebut tidak perlu dibaliknama ke seluruh ahli waris. Tapi bisa saja dilakukan karena tidak ada aturan yang melarang jika pemegang hak ingin membaliknama sertifikat tersebut ke atas nama seluruh ahli waris. Beberapa kantor pertanahan mewajibkan permohonan juga menyertakan pernyataan besaran (dalam prosentase) masing-masing hak ahli waris.

Jika tanah ini akan dijual maka seluruh ahli waris (dalam hal ini anak-anaknya) harus turut memberikan persetujuan dalam akta jual beli karena di dalam tanah tersebut terdapat harta bersama (milik istri) yang menjadi milik anak-anaknya.

Penghitungan pajak-pajak dalam proses jual beli tanah dan warisan

1. BPHTB Waris

Walaupun dalam proses jual beli tidak ada balik nama ke atas nama ahli waris namun dalam prakteknya tetap dianggap sebagai perolehan hak oleh ahli waris, sehingga ahli waris dikenakan BPHTB dengan perhitungan sebagai berikut:

{5% (NJOP – NJOPTKP)} x 50%

NJOP: Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP: Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Nilai NJOPTKP berbeda untuk masing-masing daerah, sebagai contoh NJOPTKP untuk DKI Jakarta Rp. 300 juta.

2. Pajak Penghasilan (PPH)

Sebagai pihak yang menjual atau memperoleh penghasilan dalam suatu perbuatan hukum maka ahli waris diwajibkan membayar PPH.

Besarnya PPH yang harus dibayarkan:

5% x Harga Transaksi/NJOP (mana yang lebih besar)

3. BPHTB Pembeli

Besarnya BPHTB pembeli dihitung seperti proses jual beli biasa, yaitu:

{5% (NJOP – NJOPTKP)}

Nilai NJOPTKP berbeda untuk masing-masing daerah, sebagai contoh NJOPTKP untuk DKI Jakarta Rp. 80 juta. Untuk daerah lain besarnya NJOPTKP berbeda, bisa diketahui dengan menanyakan ke PPAT setempat.

Kewajiban memikul atas timbulnya pajak-pajak tersebut dibebankan secara proporsional, yaitu BPHTB Waris dan PPH dipikul oleh ahli waris dan BPHTB pembeli ditanggung oleh pembeli. Sedangkan biaya akta jual beli bisa dipikul secara bersama-sama oleh penjual dan pembeli atau sesuai kesepakatan. Berdasarkan AJB, PPAT mengajukan balik nama ke Kantor Pertanahan.

Dalam hal seluruh ahli waris sepakat untuk memberikan tanah warisan tersebut kepada salah seorang ahli waris

Jika salah seorang ahli waris ingin memperoleh tanah warisan tersebut secara penuh maka harus dilakukan terlebih dahulu balik nama ke seluruh ahli waris dan kemudian dibuatkan akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di PPAT.

Atas perolehan hak oleh salah seorang ahli waris tersebut, penerima hak diwajibkan membayar BPHTB dan PPH secara proporsional.

Contoh:

Jika ahli waris ada empat orang, maka kewajiban pembayaran BPHTB dan PPH adalah sebesar tiga perempat saja karena seperempat bagian sudah miliknya.

Berdasarkan APHB bisa diajukan balik nama ke Kantor Pertanahan oleh PPAT dan jika proses balik nama selesai sertifikat akan timbul atas nama salah seorang ahli waris penerima hak sesuai dengan APHB

 

 

Artikel lainnya:

1. Tanah dijual di Cibubur Jakarta Timur, luas 4.8 Hektar

2. Tanah dijual di Bekasi Barat, luas 5 Hektar

3. Tanah dijual di Kuningan Jakarta Selatan luas 3.8 Hektar

4. Tanah dijual di Jl. TB. Simatupang luas 6850 m2

 

 

Share Button
See more..
Surat Keterangan Waris untuk Beberapa Golongan Penduduk
Surat Keterangan waris adalah surat yang menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang...
Tata Cara Peralihan Hak Tanah dan Bangunan dengan Akta Jual Beli
Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Akta Jual Beli...
Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Tanah Warisan
Sebagaimana perolehan hak berdasarkan jual beli, perolehan hak atas tanah dan bangunan karena warisanpun...
Biaya-Biaya yang Timbul Dalam Proses Jual Beli Rumah Second
Dalam proses jual beli property (seperti rumah, tanah dan lain-lain) diperlukan biaya-biaya. Biaya-biaya...
Memahami Pengertian PPJB, PJB dan AJB
Dalam proses jual beli benda-benda tetap seperti tanah, rumah, apartemen ataupun property lainnya sering...
Persetujuan Suami atau Istri dan Anak dalam Menjual Rumah dan Tanah
Seringkali kita menemukan kasus yang membutuhkan analisa hukum, seperti perlu atau tidaknya persetujuan...
Keuntungan Membeli Tanah Girik bagi Developer
Bagi sebagian developer membeli tanah girik masih dihindari. Mereka ketakutan seolah-olah tanah girik...
Tandatangan Dulu atau Transfer Dulu?
Pertanyaan diatas merupakan sebuah kisah nyata. Silahkan lanjut dibaca... Jual beli atas benda tidak...

Article Tags:

39 Responses to “ Panduan Cara Menjual Tanah Warisan ”

  1. Terima kasih atas artikelnya yang sangat informatif dan sangat membantu saya yang sedang berencana menjual rumah/tanah warisan. Sukses selalu buat Pak Asriman.

    Kalau boleh bertanya; di daerah saya banyak sekali calo2 yang ‘berkeliaran’ merayu warga untuk menjual rumah/tanah mereka. Pertanyaan saya; apakah calo2 tersebut bisa mengganggu proses jual-beli rumah saya, apabila saya menjual kepada orang lain (bukan kepada calo2 tersebut dan komplotannya)?

    FYI; rumah saya di Jl. Dukuh Pinggir, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat; yang berdasarkan rumor yang berkembang akan menjadi bagian dari ‘Proyek Kebon Melati’-nya pengembang property PT. Intiland Tbk.

    Terima kasih.

  2. Memang banyak sekali calo-calo yang bermain dalam proses jual beli tanah terutama di lokasi akan dibangun proyek oleh pengembang besar.
    Namun jangan khawatir karena mereka tidak bisa masuk atau mempengaruhi substansi proses jual beli. Karena secara hukum mereka tidak memiliki posisi dalam proses jual beli itu sendiri.
    Jika tidak merasa nyaman dengan ikut campur calo, ngga masalah cari pembeli sendiri…
    Demikian, semoga membantu

  3. selamat siang pa Asriman A.Tanjung. saya mau bertanya Apakah Bisa surat fotocopi pembayaran pajak digunakan Untuk menelusuri Asal Usul Girik atau semacamnya,karena Orang tua saya sudah meninggal dan data dikelurahan tentang Tanah tersebut mengatakan tidak ada data tanahnya tersebut. tolong pencerahan solusi dari pertanyaan saya, terrima kasih sebelummya Pa.

  4. Dear Pak Parlin,
    Foto copy SPPT PBB tidak bisa menelusuri asal usul yuridis tanah. SPPT hanya meruapakan bukti bahwa tanah tersebut dibayarkan pajaknya dan bukan merupakan bukti kepemilikan.
    Untuk menelusuri alas hak dari tanah harus dilihat dulu jenis tanahnya. Untuk tanah girik memang harus dan pasti ada di kelurahan. Akan tetapi jenis tanah lain seperti tanah eigendom, tanah garapan, tanah kavling instansi tertentu tidak ada datanya di kelurahan.
    Solusinya: Untuk kondisi yang Bapak alami coba tanya ke tetangga sebelah mengenai jenis tanah dan asal usul tanahnya, karena kemungkinan asal usulnya sama.
    Semoga membantu.
    Asriman A. Tanjung
    75d3cd3d

  5. Selamat pagi Pak Asriman, mohon petunjuk, saya beli tanah masih girik, proses jual beli di kecamatan (terbit AJB), dan semua pembayaran pajak sudah saya lakukan kecuali pajak waris (karena tidak diminta), sekarang saya mengurus peningkatan ke hak milik di notaris dan diminta menyelesaikan pajak waris.
    Pertanyaan saya apakah saya harus membayar pajak waris sedangkan harga jual belinya dibawah 300 juta ?
    Lokasi tanah saya di Cariu bogor pak.
    Terima kasih sebelumnya pak.

  6. Dear Stevy,
    Dari kondisi yang diceritakan di atas saya masih belum begitu jelas kondisinya. Kenapa timbul pajak waris? Apakah pajak waris yang dimaksud adalah PPh? Jika maksudnya PPh, memang harus dibayar pada saat transaksi, bahkan saat ini PPh musti dibayarkan sebelum akta ditandatangani.
    Kondisi lainnya, apakah yang dimaksud notaris itu pajak waris berupa BPHTB. Jika benar itu BPHTB maka belum ada kewajiban untuk membayarkannya, karena sesuai dengan maksudnya BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sementara tanah yang belum sertifikat belum timbul haknya. Sehingga belum diwajibkan pembayaran BPHTB. Pembayaran BPHTB hanya dipikul oleh orang yang mendaftarkan konversi haknya ke Kantor Pertanahan.
    Batasan pengenaan BPHTB untuk Kab. Bogor sekarang adalah Rp. 300 juta.
    Semoga membantu

  7. Salam hangat pak Asriman.
    Saya mau bertanya: 1. Saya sekarang sedang mengurus tanah warisan keluarga dari istri yang akan dijual. posisi ibu mertua dan adik adiknya adalah ahli waris langsung. sedang saya adalah cucu mantu, pertanyaannya, bila saya dikuasakan oleh mereka, apakah semua ahli waris harus turut menandatangani surat kuasa yang akan diberikan kepada saya atau cukup satu perwakilan dari mereka seorang saja?
    2. saya disarankan oleh pembeli untuk mengurus surat2 didesa, menurut bapak, surat surat apa saja yang harus saya urus? mengingat tanah tersebut belum ada sertifikat. dan apa yang dimaksud kikitir

  8. Dear Pak Moh. Jafar Razak
    Tujuan pemberian kuasa ada bermacam-macam, diantaranya hanya untuk mencari pembeli dan pengurusan segala legalitas sampai penandatanganan akta jual beli. Jika hanya untuk mencari pembeli cukup kuasa di bawah tangan oleh semua ahli waris. Jika kuasa diberikan juga untuk menandatangani akta jual beli maka harus dibuat akta notaris tentang kuasa untuk menjual tanah dan bangunan tersebut dan HARUS ditandatangani oleh seluruh ahli waris yang tercantum dalam Surat Keterangan Waris.
    Jika tanah di desa belum sertifikat bisa berupa girik atau bentuk lainnya seperti kikitir, tergantung lokasi. Surat2 yang diperlukan diantaranya:
    1. Surat Keterangan Waris termasuk Surat Keterangan Kematian pewaris
    2. Surat Keterangan Riwayat Tanah di Kantor Desa
    3. Surat Keterangan tidak Sengketa juga di desa

    Demikian semoga membantu

  9. Salam pak Asriman..
    Terima kasih sekali atas informasinya.
    Mohon bantuannya.
    Kedua orang tua kami sudah wafat. Dan kami 5 bersaudara yang mana 2 org saudara saya ada di luar pulau. Kebetulan kami ingin menjual tanah warisan dari peninggalan ortu.dan sertifikat rumah tsb masih nama ortu (Ayah). Mohon bantuannya :
    1. Bagaimana/awal proses yg mesti kami persiapkan baik persyaratan untuk jual beli?
    2. Bagaimana dengan saudara kita yg 2 org berada diluar pulau? Apakah harus hadir semua atau dikuasakan? Atau mesti ada fatwa waris?
    3. Bagaimana jika terjadi transaksi jual beli dgn pajak dan lain2nya?

    Demikian atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

  10. Salam Pak Mizwar,
    Untuk kondisi yang Bapak alami, langkah2 yang harus Bapak jalani adalah:
    1. Buat surat keterangan kematian kedua orang tua
    2. Buat Surat Keterangan Waris
    3. Buat akta jual beli
    Pada dasarnya seluruh ahli waris harus menandatangani AJB, tetapi jika ada ahli waris yang tidak bisa menandatangani AJB, maka dibuat surat kuasa menjual di hadapan notaris dimana mereka berada. Surat kuasa menjual ini berupa notaril akta atau sekurangnya harus dilegalisasi atau penandatanganan di hadapan notaris setempat. yang mana asli akta kuasa menjual ini diberikan kepada PPAT pada saat pembuatan AJB.
    Mengenai pajak-pajak yang menjadi kewajiban ahli waris adalah PPh sebesar 5% dari nilai transaksi dan BPHTB waris, perhitungannya bisa dilihat di artikel saya.

    Semoga membantu

  11. […] menentukan siapa ahli waris dari seorang Warga Negara Indonesia yang meninggal, negara kita masih menerapkan peraturan sebagai […]

  12. […] keluarga, posisi yang saling berjauhan, ada ahli waris yang masih di bawah umur, kerap menjadi ‘batu penghalang sementara’ dalam proses jual beli […]

  13. Salam hangat Pak Asriman
    Mohon bantuannya Pak,
    Ibu saya janda mendapat warisan tanah dari ayahnya yang sudah lama meninggal dan alm ayah saya membangun rumah di atas tanah tsb. Sertifikat atas nama ibu saya.
    Apabila ibu saya ingin menjual tanah tsb :
    1. Apakah ibu saya harus minta persetujuan anak-anaknya(anak ada5)?
    2. Anak laki satu2nya pernah janji membeli rumah+tanah tsb tanpa hitam di atas putih dan selama 2 th tidak ada kelanjutannya alias menggantung, bagaimana dengan hal tersebut?

    Mohon bantuannya Pak saya ucapkan terimaksih sebelumnya

  14. Dear Pak Samsul,
    Saya mencoba menjawab pertanyaan di atas:
    1. Jika bisa dibuktikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan, maka tidak diperlukan persetujuan dari anak-anaknya. Karena persetujuan diperlukan apabila ada hak dari ayah yang meninggal yang menjadi hak ahli waris. Sementara tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua ibu yang merupakan hak ibu saja atau bukan merupakan harta gono gini. Mengenai ayah yang membangun rumah tidak mempengaruhi kepemilikan secara hukum.
    2. Pembelian lisan tidak dikenal dalam hukum kita. Jadi selama tidak ada peralihan hak secara sah yang dibuat di hadapan PPAT, maka tanah tersebut belum berpindah haknya.
    Demikian semoga membantu

  15. Assalamualaikum, Singkat cerita, kami mempunya rumah warisan atas nama Ayah kami di Kota Malang Jawa Timur. Alhamdulillah para ahli waris sepakat untuk menjual rumah tersebut dan sudah ada pembeli serius. Permasalahan muncul ketika kami akan bertransaksi jual beli. Menurut notaris yang kita datangi, peraturan di Malang agak sedikit berbeda dengan pertaruan daerah lain dalam urusan menjual warisan. Dimana di daerah lain cukup dengan surat keterangan waris dan tanda tangan semua ahli waris di notaris maka rumah warisan tersebut bisa segera di jual. Dalam kondisi yang kami hadapi, kami diminta untuk balik nama sertifikat dari nama Ibu kami ke nama para ahli waris dulu sebelum transaksi bisa dilakukan. Ketika kami (dengan bantuan notaris tsb) sedang mengurus balik nama ke nama ahli waris, muncul persoalan lain di BPN, yaitu menurut BPN sertifikat kami adalah sertifikat lama keluaran taun 2000 dan harus di perbaharui menjadi keluaran tahun 2012. Kami sudah mengeluarkan uang kurang lebih 30 juta untuk mengurus balik nama waris, dan sekarang kami ditodong 5 juta lagi untuk keperluan bikin sertifikat baru. Pertanyaan saya, apakah memang teknis menjual rumah, sertifikatnya harus di balik nama ke nama para ahli waris dahulu sebelum bisa di jual belikan? apabila menurut teman-teman disini saya mengalami penipuan, kemana saya harus melapor? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum Wr.Wb

  16. Waalaikum salam Wr. Wb
    Dear Bapak Muhammad Hamada,
    Sebenarnya tidak ada aturan yang mewajibkan para ahli waris membalik nama sertifikat ke atas nama mereka terlebih dahulu ketika ingin menjual rumah atau tanah milik pewaris. Jual beli sah apabila objek tersebut ditransaksikan oleh pihak yang berhak, dalam hal ini adalah para ahli waris. Dalam komparisi akta jual beli diterangkan bahwa penjual adalah ahli waris dari nama yang tercantum dalam sertifikat. Harusnya tidak ada persoalan. Jika ada BPN daerah yang mensyaratkan balik nama terlebih dahulu, hal itu merupakan kebijakan kepala kantor yang bersangkutan. Tidak ada jalan lain harus dituruti atau bisa menghadap ke kepala kantor pertanahan untuk minta keringanan proses dengan alasan yang bisa diterima tentunya.
    Sama kondisinya dengan keharusan mengganti blanko sertifikat juga tidak ada kewajiban. Di beberapa kantor pertanahan seperti di Jakarta Selatan tidak diwajibkan, hanya disarankan untuk mengganti blangko sertifikat tersebut. Jika hanya berupa saran kita bisa menerima atau tidak menerimanya.
    Demikian semoga membantu

  17. Bpn selalu membuat masyarakat jadi ribet dalam pengurusan surat tanah walaupun kadang persyaratan itu sudah terpenuhi jadi terkesan dibuat agak lama padahal harusnya masyarakat dilayani dengan baik.

  18. Selamat Siang Pa,
    Begini pa, saya mau jual rumah waris tapi sertifikat masih atas nama Alm Bapak.

    Kami sepakat ingin jual rumah, tetapi masih bingung dengan biaya yg akan timbul dan kepada siapa nanti dibebankan, termasuk pengurusan hak waris.

    Sebagai gambaran rumah mungkin akan kami jual 310.000.000 (luas tanah + bangunan 577M2), didaerah cibinong kab bogor

    Bisakah bapak membantu memberikan ilustrasi biaya2 yg akan timbul dan kepada siapa nanti dibebankan, karena saat ini calon pembeli sudah menawar 310jt kami terima bersih artinya kami tidak mau keluar biaya lagi, tapi sekarang dia mau naik jadi 315jt tapi biaya 50:50

    Kesimpulannya kami ingin menjual net 310jt tanpa kena tanggungan biaya lagi atau 315jt kami urus surar2 warisnya, sedangakan biaya lainnya tetap ditanggung pembeli, karena memang sebetulnya kami sudah turunkan jauh dari harga pasaran

    Terimakasih sebelumnya
    Yudha

  19. Selamat sore Pak Asriman… Monon dibantu,ayah kami sudah meninggal Dunia..alm saat menikah degan Ibu sy bersetatus duda mati d akte nikah. Memang semasa hidup ayah kami ingin sekali menjual tanah tersebut yg sudah shm nama alm, Akan tetapi beliau sdh tutup usia… Yg mau sy tanyakan baru” ini ad orang yg minta.. Sy di suruh bikin Surat ahliwaris ke kelurahan tetapi karena ayah duda mati sy diminta cari Surat alm istri pertamanya yg sdh meninggal…apakah perlu karena tanah tersebut di beli d tahun 2002 sedanngkan istri pertamanya meninggal 1976.. Dan meninggalkan 9 ank..Dan menikah dengan Ibu sy mempunyai 2 ank sesuai d kk kami..trimakasih

  20. Dear Pak Asriman,

    Saya ada pertanyaan, saya akan menjual rumah warisan yang mana atas rumah tersebut masih status sertifikat hak pakai bangunan yang telah lama mati. Apakah sertifikat tersebut bisa dipulihkan kembali menjadi status hak milik?? Dan bagaimana prosedur transaksi jual belinya mengingat di dalam sertifikat tersebut masih memakai nama orang pemilik pertama?

    Terima kasih pak mohon bantuannya

  21. Dear Pak Ary,
    Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya tetap bisa ditransaksikan dengan akta pengoperan hak yang dibuat di notaris untuk selanjutnya dimohonkan sertifikat oleh penerima pengoperan haknya, dengan demikian sertifikat akan langsung terbit atas nama pemilik sekarang.
    Bisa juga dilakukan pengikatan jual beli terlebih dahulu dan akta jual belinya dibuat setelah sertifikat selesai.

    Demikian semoga membantu

  22. Dear Pak Arisman,

    Saya ada pertanyaan, ayah saya telah meninggal dan memberikan warisan tanah di Ambon. Saat ini saya berserta 9 saudara yang lain ingin menjual tanah warisan tersebut. Tanah tersebut masih atas nama ayah kami dan kami juga sudah membuat Surat Keterangan Waris. Yang menjadi pertanyaan saya :
    1. Apakah dalam Surat Kuasa Waris bisa 2 orang yang dikuasakan waris?
    2. Apakah sebelum proses jual beli apakah sertifikat tanah waris tersebut harus dibalikan nama terlebih dulu? Kalau iya apakah dibalikan nama atas nama seluruh ahli waris apa hanya yang di berikan kuasa waris saja?
    Terima kasih.

  23. Dear Pak Kupamara,
    Langsung saya jawab ya pak,
    1. Boleh saja ahli waris menguasakan kepada 2 orang saja untuk menghadap kepada Notaris/PPAT. Hal ini sebagai salah satu aplikasi dari Azas Kebebsan Berkontrak dalam perjanjian sebagaimana kita bisa lihat dalam Pasal 1338 KUHPer. Asalkan seluruh ahli waris setuju untuk memberikuasa kepada siapapun dan berapa orang pun maka surat kuasa itu sah.
    2. Untuk menjual tanah tersebut, tidak perlu dibaliknama ke atas nama ahli waris terlebih dahulu, cukup yang tandatangan sebagai penjual adalah ahli waris yang diberikuasa saja.

    Demikian semoga membantu

  24. Pak Risman yang saya hormati, saya ada pertanyaan.
    Kakek saya Rohimahullah meninggal 20 tahun lalu, ketika beliau hidup beliau membeli sebidang tanah dari adik iparnya (adik kandung nenek saya). Adik iparnya tersebut juga telah meninggal sekitar 16 tahun lalu. Proses jual beli tanah terjadi sudah sangat lama di mana pada masa itu belum biasa membuat akta jual beli dengan pengertian bahwa setelah serah terima uang maka proses jual beli sudah selesai. Sejak itu pajak tanah dilakukan oleh kakek saya dan seterusnya oleh anak2 beliau, di dalam struk pembayaran pajak tertera nama wajib pajak adalah nama kakek saya. Seiring berjalannya waktu ada beberapa oknum dari keluarga jauh (bukan turunan langsung kakek saya) mengklaim bahwa tanah tersebut masih hak mereka (kerabat dari ipar kakek saya/ pemilik awal tanah). Memang sampai hari ini tanah tersebut belum dibuatkan sertifikat hak milik. Apa saja langkah yang harus kami tempuh untuk memperkuat hak atas tanah tersebut?
    Terima kasih atas jawabannya.

  25. Selamat Siang Pak Asriman, saya mau bertanya Pak:
    Saya mau menjual tanah dan bangunan yang sertifikatnya atas nama saya. Tapi karena istri saya beberapa bulan lalu meninggal maka jika saya menjualnya harus mendapat persetujuan kedua anak saya yang Bapak sebut telah menjadi ahli waris juga bersama dengan saya. Namun karena kedua anak saya masih dibawah umur (1 tahun dan 3 tahun) maka bagaimana saya bisa menjual tanah tersebut Pak? Ada yang bilang harus mendapat penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu, tapi ada yang bilang cukup membuat surat pernyataan bermeterai tentang tujuan saya menjual tanah dan bangunan tersebut. Mohon penjelasannya ya Pak.. terima kasih

  26. Mohon penjelasan mengapa perhitungan Pajak Waris didalam artikel ini berbeda dengan Pajak Waris di Artikel “Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Tanah Warisan”.
    Dalam artikel ini Pajak Waris :{5% (NJOP – NJOPTKP)} x 50%
    Sedang dalam artikel Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Tanah Warisan,pajak waris :5% (NJOP – NJOPTKP).

  27. Assamu’alaikum wr.wb…selamat siang Pak Asriman A. Tanjung….
    Singkat saja Pak,
    1.saya mempunyai akta kepemilikan tanah dan sekarang mengurus peningkatan sertifikat di BPN. Dari BPN saya di suruh ke kecamatan bagian tata ruang, setelah setelah itu proses pengukuran oleh tata ruang kecamatan, dan kemudian keluar denah pengukuran dengan kode KUT Karya Utama Taman)kemudian saya ke BPN dan 2 hari yang lalu sudah di ukur dr Petugas BPN. Yang saya tanyakan sertifikat hak apakah yang akan saya terima nantinya.
    2. Mana yang lebih kuat hukumnya akta pemilikan, sertifikat pakai dan Verponding

    Terima kasih untuk penjelasannya…semoga bapak selalu sehat dan sukses selalu

  28. Amin Pak.
    – KUT menandakan bahwa tanah tersebut hanya bisa dibangun untuk perkantoran tetapi dengan KDB 20%.
    – Tanah dengan peruntukan KUT bisa dimohonkan sertifikat menjadi Hak Guna Bangunan (HGB)
    – Verponding merupakan alas hak untuk membuktikan kepemilikan, berdasarkan verponding bisa dimohonkan sertifikat, diantaranya Sertifikat Hak Pakai, HGB

  29. Slamat siang pak. Sy mohon pencerahanya pak….sy mau tanya pak… bagaimana cara menjual tanah warisan yg hak milikny dua atau harta gono gini. Karena tanah trsbt sbnrnya di wariskan kpd saya.karena surat wasiatny tdk kuat hukumny atau cm di tulis tangan oleh almrhm dan td ada saksiny. Maka tanah trsbt jadi harta gono gini. Jadi bagaiman pak solusinya untk menjual tanah trsbt. Trimakasih bnyak pak.

  30. Wasiat tersebut tidak berlaku, karena wasiat yang berlaku adalah wasiat yang dibuat di hadapatn Notaris. Jadi harta tersebut tetap dianggap sebagai harta gono gini sehingga untuk menjual Bapak harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya.

    Semoga membantu

  31. Betul pak, menjual tanah yang didalamnya ada hak anak yang masih di bawah umur harus melalui penetapan pengadilan.

    Semoga membantu

  32. Harus dibuktikan bahwa pemilik tanah tersebut adalah sang kakek. Setelah itu bisa langsung dimohonkan sertifikat ke atas nama ahli waris dari kakek tersebut. Kalau tanah berupa tanah girik, persyaratan yang harus dipenuhi adalah Riwayat Tanah, Surat Keterangan tidak Sengketa.

    Semoga membantu

  33. […] salah satu dari suami atau istri meninggal dan pihak yang hidup ingin menjual tanah dan rumah tersebut dan objek yang akan dijual ini merupakan harta gono gini maka diperlukan […]

  34. Assalamuialikum
    Maaf sebelumnya saya mau membeli tanah,tapi tanah itu belum ada suratnya sama sekali, caraya biar bisa legal itu kayak apa.

  35. Kalau mau membeli tanah harus ada surat2 tanahnya pak. Bapak bisa menanyakan ke Notaris setempat mengenai hal tersebut karena setiap daerah bisa saja memiliki jenis tanah yang berbeda pula.

  36. Selamat malam pak …….
    Saya mau tanya, rumah ortu kami akan dibeli oleh kakakkandung saya. Setifikat a/n ibu, tahun 2009 ibu meninggal, tahun 2011 bapak menikah lagi dan sah. apakah nanti kalau sertifikat a/n ibu dibaliknama a/n kakak saya akan menimbulkan masalah dikemudian hari, Padahal rumah itu status sdh rumah ibu, apakah nantinya istri yang sekarang akan minta bagian? Terima kasih

  37. Tidak masalah rumah keluarga dibeli oleh salah seorang anggota keluarga. Sama saja hukumnya menjual kepada orang lain. Apabila pembayaran telah selesai seluruhnya dan sudah dilakukan penandatanganan akta jual beli dan telah selesai pula balik nama ke atas nama saudara ibu sebagai pembeli maka sudah putus hubungan hukum dengan penjual. Siapapun sudah tidak bisa lagi menuntut karena penjualan dilakukan secara sah dengan memperhatikan hak seluruh pemegang hak..
    Demikian semoga membantu

  38. Selamat pagi pak,
    saya dan saudara saya menjual tanah dan rumah dimana sertifikat atas nama kami berdua. apakah kami bisa membayar pajak penjualan atas nama dan NPWP masing masing dengan nilai @ setengah dari nilai jual ?
    Terima kasih

  39. Pajak penjualan cukup atas nama salah satu, nanti dibuat kode CS atau CUM SUIS dibelakang nama menandakan atas nama bersama atau dengan rekan. Uangnya bisa saja dari kedua pemilik.
    Demikian semoga membantu

Discussion Area - Leave a Comment




XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>