apartemen-di-jatinangor

Ada beberapa dokumen yang melekat pada suatu objek berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, diantaranya Sertifikat, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang berfungsi sebagai penanda sahnya legalitas objek tersebut di mata hukum. Masing-masing dokumen ini dikeluarkan oleh instansi yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula.

Sertifikat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), IMB adalah urusannya pemerintah daerah setempat melalui dinas perijinan bangunan, baik tingkat kota/kabupaten atau kecamatan sedangkan SPPT-PBB manjadi domainnya Kantor Pelayan Pajak (KPP), tapi saat ini pengelolaan sudah dilimpahkan ke Pemerintah Daerah masing, sebagai tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Sertifikat Tanah dan Bangunan

hgb-jadi-shm

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Sertifikat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui kantor pertanahan masing-masing wilayah.

Pada dasarnya sertifikat dicetak dua rangkap, dimana satu rangkap disimpan di kantor BPN sebagai buku tanah dan satu rangkap dipegang masyarakat sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan. Dalam arsip buku tanah tersebut tercantum secara detil mengenai tanah, baik data fisik maupun data yuridis seperti luas, batas-batas, dasar kepemilikan, data-data pemilik dan data-data lainnya.

Data fisik tanah yang tercantum dalam Surat Ukur yang terlampir dalam sertifikat pada halaman terakhir hanya berupa luasnya dan tidak melampirkan ukuran secara detil. Dan data bangunan juga tidak dicantumkan dalam sertifikat, jika di atas tanah tersebut ada bangunan, maka dalam sertifikat hanya tertera bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan.

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

imb-rumah-tinggal

Tentang IMB diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam UU tersebut mensyaratkan bahwa untuk mendirikan bangunan gedung di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.

IMB merupakan landasan sah kita mendirikan bangunan. Dalam IMB tersebut tercantum data-data bangunan secara detil. Mulai dari peruntukan, jumlah lantai dan detil teknis yang menjadi lampirannya.

IMB terdiri dari IMB Rumah Tinggal, IMB Bangunan Umum Non Rumah Tinggal sampai dengan 8 lantai dan IMB Bangunan Umum Non Rumah Tinggal 9 lantai atau lebih. Masing-masing tipe bangunan tersebut memiliki syarat yang berbeda. Semakin tinggi atau semakin rumit bangunan maka semakin banyak pula yang harus diperhitungkan dalam pemberian IMB.

Untuk IMB Rumah tinggal pengurusannya cukup melalui seksi Perijinan Bangunan di Kantor Kecamatan setempat, sedangkan untuk bangunan non rumah tinggal permohonan IMB dilakukan di Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi setempat dan untuk bangunan dengan tipe dan luasan tertentu perijinan dikeluarkan oleh Pemda atau gubernur. Sedangkan untuk bangunan dengan fungsi khusus ijinnya langsung dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pentingnya IMB

kpr-inden

Untuk mengajukan kredit ke bank, IMB merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Karena dari IMB tersebut bank dapat menilai bahwa bangunan yang turut menjadi jaminan hutang dibangun sesuai dengan peraturan. Seperti sesuai dengan peruntukan di lokasi, misalnya ruko memang dibangun di area komersil. Rumah tinggal dibangun memang di lokasi yang diijinkan untuk hunian. Gedung perkantoran dan hotel atau apartemen memang dibangun di area yang diperuntukkan bagi peruntukannya.

Selain itu aspek teknis seperti garis sempadan bangunan tidak melanggar, Koefesien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefesien Luas Bangunan (KLB) sesuai dengan yang dipersyaratkan. Penting juga diperhatikan bahwa antara bentuk bangunan seperti tertera dalam IMB sesuai dengan bangunan fisiknya.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB)

sppt-pbb-tanah

SPPT diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). SPPT merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan.

SPPT hanya menentukan bahwa atas objek pajak tersebut dibebankan hutang yang harus dibayarkan oleh subjeknya. SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Karenanya sering kita menemukan bahwa nama yang tercantum di sertifikat berbeda dengan nama yang tercantum dalam SPPT PBB.

Hal ini bisa terjadi karena pemilik tidak melakukan balik nama SPPT PBB setelah dilakukannya peralihan hak atau balik nama sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut. Dalam pembayaran PBB yang perlu disesuaikan adalah Nomor Objek Pajak (NOP)-nya.

Kondisi lainnya adalah SPPT PBB hanya mencantumkan nama salah satu pemilik saja, jika pemilik objek pajak tersebut lebih dari satu orang.

Jadi dapat dipahami bahwa yang merupakan tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang sah adalah sertifikat, sementara IMB untuk menyatakan bahwa bangunan yang didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan SPPT PBB untuk menentukan atas objek pajak tersebut dibebankan pajak yang harus dibayarkan kepada Negara oleh pemiliknya.

Masukkan Nama dan Email Anda untuk Mendapatkan Info Lengkap Workshop Developer Properti

Share Button
Lihat artikel lainnya:
Hak Pakai merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang dapat diberikan berdasarkan...
Pendaftaran peralihan hak sertifikat atau yang lebih dikenal dengan istilah balik...
Ada dua macam pemecahan yang bisa dilakukan terhadap sertifikat atas tanah. Pertama...
Seorang teman akan membeli rumah di bilangan Jakarta Barat. Rumah tersebut sudah...
Saat ini masih banyak tanah-tanah yang memiliki alas hak berupa Eigendom Verponding....
Ada beberapa langkah yang harus dilalui seorang developer dalam mengakuisi lahan...

Article Tags:

Sekelumit Mengenai Sertifikat, IMB dan SPPT-PBB

Dapatkan Update Terbaru Tentang Properti

Masukkan nama dan email anda di form di bawah ini, kami akan kirimkan update di inbox anda.

55 thoughts on “Sekelumit Mengenai Sertifikat, IMB dan SPPT-PBB

  • Pingback: Perumahan Dijual di Jatiasih Bekasi

  • Pingback: Cara Membeli Tanah Sebagian dan Memecah Sertifikat dari Sertifikat Induk

  • Pingback: Persetujuan Suami atau Istri dalam hal menjual Rumah dan Tanah

  • Pingback: Tata Cara Pengecekan Sertifikat dan Persyaratannya

  • Pingback: Tata Cara Peralihan Hak Tanah dan Bangunan dengan Akta Jual Beli

  • Pingback: www.asriman.com » Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Tanah Warisan

  • Pingback: www.asriman.com » Cara Meningkatkan Status Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan atau HGB menjadi Sertifikat Hak Milik atau SHM

  • Pingback: www.asriman.com » Cara Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang

  • Pingback: www.asriman.com » Tandatangan Dulu atau Transfer Dulu?

  • Pingback: www.asriman.com » Begini Mengurus Rumah Lama yang Belum Punya IMB

  • Pingback: www.asriman.com » Cara Meningkatkan Sertifikat Hak Pakai Menjadi SHM

  • Pingback: www.asriman.com » Memecah Sertifikat secara Pribadi

  • Pingback: www.asriman.com » Panduan Cara Developer Mengakuisisi Lahan Sampai Pemecahan Sertifikat

  • Pingback: www.asriman.com » Mungkinkah Sertifikat Tanah Ganda?

  • March 19, 2015 at 1:19 pm
    Permalink

    Ak beli rumah yang sudah bersiri lebih dari 20 tahun imb bya ngga ada gimana yaaaaaaa????
    Mohon bantu yaaaaa

    Reply
    • March 20, 2015 at 1:41 am
      Permalink

      Bisa diurus IMBnya ke instansi yang berwenang asalkan peruntukan lokasi memang untuk pemukiman

      Reply
  • April 12, 2015 at 9:07 am
    Permalink

    yth,
    mohon penjelasan, kami warga kebon jayanti utara kecamatan kiaracondong, kami mendapat undangan dr pr kai, atas penetapan biaya sewa kpd pt kai, sedangkan selama 50 thn lbh tdk ada penetapan sewa , pd tgl. 13 mendapat undsngan dr pt kai utk membicarakan penetapan sewa oleh pt kai, sedangkan pbb tiap thn dilunasi, tiba2 ada pengakuan tanah milik pt kai, sedangkan sebagian warga telah memiliki shm.utk tanah ug saat diaku oleh pt kai kami sebagai warga apa yg hrs dipetbuat.tks kami atas nama warga kebon jayanti utara.

    Reply
    • April 12, 2015 at 10:38 pm
      Permalink

      Minta penjelasan (bisa juga dalam bentuk mediasi) dari pihak terkait: BPN, PT. KAI, Pemda melalui Kelurahan dan Kecamatan.

      Reply
  • May 14, 2015 at 11:32 am
    Permalink

    Mohon bantuan, sya masih awam….
    Saya bru membeli sebidang tanah kosong, dan sudah ada sertifikat serta akta jual beli tanahnya atas nama saya.
    Yg sya ingin tanya, saya tidak diberi SPPT ato surat pajak lainya,apakah sya tdk dikenakan pajak nantinya atas tanah trsbut, ato bgmna?
    Bukankahpembayaran pajak setiap tahun?

    Reply
  • May 19, 2015 at 4:11 am
    Permalink

    sy mau tanya utk AJB dan PBB apartemen.
    sy sudh mau melakukan tanda tangan utk AJB sabtu besok, tapi waktu sy tanya utk nama di PBB tidak diganti ke nama sy juga, tetap pakai nama pengembang, apakah akan ada masalah nantinya?
    untuk ganti ke nama sy bisa, hanya ada biaya tambahan, apa itu benar?
    bukannya seharusnya biaya AJB sudah termasuk biaya balik nama utk PBB juga?
    mohon pencerahannya, krn sy tdk mau ada masalah nantinya karena nama di PBB berbeda dgn sertifikat apartemen.
    Terima kasih

    Reply
  • June 1, 2015 at 1:50 pm
    Permalink

    Ass.kum mau tanya nih.sy ngurus balik nama dari surat girit ke akte.dan sdh keluar di thn 2011 sebuah akte jual beli.yg ingin sy tanyakan knp wajib pajak kami blm trima ya.pdhl sdh blk nama.kemana sy bisa dapatin wajib pajak .mksh infonya

    Reply
    • June 4, 2015 at 10:48 pm
      Permalink

      Mungkin maksud Bapak adalah SPPT PBB. Apabila tanah dan bangunan sudah sertifikat, maka berdasarkan seertifikat itu bisa diurus SPPT PBB-nya ke Kantor Pajak setempat.

      Reply
  • July 25, 2015 at 11:24 am
    Permalink

    Ass,sy mau nanya pak, apa mungkin.sy bisa melakukan pengurusan sertifikat berdasarkan pbb yg sdh an ibu kami? B’hubung rinci yg kami percayakan sm om utk pengurusan katanya hilang sbelum dia meanings dunia. minta tlong pencerahannya, makasih sbelumnya.

    Reply
  • August 15, 2015 at 2:48 pm
    Permalink

    bagaimana cara mengurus atau ingin diterbitkannya SPPT PBB? saudara saya punya tanah/rumah sudah ada sertifikat hak miliknya tapi waktu ditanya selama ini tidak tahu soal SPPT PBB. apakah kalau diurus akan dikenakan biaya besar atau membayar SPPT PBB selama tidak pernah membayar.

    Reply
  • August 19, 2015 at 3:42 am
    Permalink

    Terima kasih banyak pak atas informasinya.

    Reply
  • August 21, 2015 at 10:49 am
    Permalink

    Sy membeli tanah (kontrakan)sudah pecah girik Dan sdh sy buat akta jual beli,sy ingin byr PBB bgmnkah proses yg hrs sy lakukan sementara pemilik girik sdh sekian tahun tdk membayar PBB?

    Reply
    • August 23, 2015 at 10:31 am
      Permalink

      Datang saja ke kantor Pajak setempat nanti bapak akan dipandu untuk membuat SPPT-PBB atas tanah yang sudah bapak beli.

      Reply
  • August 31, 2015 at 1:30 am
    Permalink

    Saya mengajukan pinjaman KPR ke bank dengan beberapa surat yang menjadi jaminannya, salah satunya IMB.
    Setelah KPR tersebut lunas, beberapa surat jaminan sudah saya ambil, namun IMB masih belum ditemukan oleh pihak Bank. Sudah beberapa bulan saya tanyakan, jawabnya masih dalam proses pencarian.
    Yang saya ingin tanyakan :
    1. Sampai berapa lama batasan saya harus menunggu hasil pencarian dokumen IMB tsb?
    2. Apabila belum ditemukan (saya khawatirkan dokumen tsb hilang, namun belum ada pernyataan resmi dari pihak bank), langkah apa yang harus saya tempuh?

    Terima kasih atas masukannya.

    Reply
    • September 1, 2015 at 12:52 am
      Permalink

      Setelah hutang dilunasi bank tidak berkepentingan lagi terhadap dokumen-dokumen milik debitur. Kemungkinan besar memang berkas tersebut hilang pada saat penyimpanan di bank.
      Jika IMB hilang bisa diajukan lagi pembuatan salinan IMB di instansi terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.

      Reply
  • November 9, 2015 at 5:48 am
    Permalink

    Selamat Siang,

    Mohon penjelasannya, saya membeli rumah dengan dilengkapi dengan dengan sertifikat tanah berupa SHM tetapi IMB belum ada. Yang ingin saya tanyakan adalah Sertifikat tanah tersebut belum mempunyai sppt-pbb sendiri (masih induk). Jika diurus sppt-pbbnya sendiri apakah tidak bermasalah karena sertifikat dikeluarkan tahun 2009 dan sanksinya apa? Klopun tidak diurus sppt-pbbnya apakah ada efek kedepannya?

    Untuk sppt-pbb induk juga belum dibayarkan sampai saat ini, langkah apa yang harus saya ambil? Terima kasih atas bantuannya.

    Reply
    • November 10, 2015 at 1:14 am
      Permalink

      -Jika SPPT PBB masih berupa SPPT PBB induk maka bisa diajukan pemecahan SPPT PBB dengan dasar SHM yang dimiliki. Intinya setiap objek pajak seperti tanah dan bangunan harus memiliki SPPT PBB. Jika tidak diurus nanti juga harus diurus apabila objek tersebut akan dilakukan permohonan IMB, pendaftaran hak berupa jual beli, pemasangan hak tanggungan, dll. Dan akan ada denda apabila tidak pernah dibayar.

      Reply
  • November 10, 2015 at 12:20 am
    Permalink

    Sy lg proses jual beli rumah dan sekarang sedang proses di notaris. Nah SPPT-PBB tahun terakhirnya tidak ada, apakah memang SPPT-PBB itu harus ada? Apa fungsi SPPT-PBB buat notaris tsb, apakah fungsinya bisa diperoleh tanpa harus ada

    Reply
    • November 10, 2015 at 1:08 am
      Permalink

      SPPT-PBB harus ada untuk melihat NJOP dari objek yang bersangkutan. NJOP digunakan untuk menghitung pajak-pajak yang timbul karena jual beli tersebut.
      SPPT-PBB harus ada, bisa dimintakan di kantor PBB/Dispenda daerah. Kalau tidak ada harus dibuatkan dulu.

      Reply
  • November 20, 2015 at 5:14 am
    Permalink

    Saya berencana untuk mengurus tanah milik orang tua. buku kretek kelurahan masih an ayah saya. setelah dicek dilokasi sudah ada bangunan milik orang lain. sertifikat yang saya punya Petok D dan Letter C. Bagaimana saya mengurusnya?

    Reply
    • November 22, 2015 at 9:45 pm
      Permalink

      Bapak harus memastikan kebenaran surat-surat dan lokasi fisik tanahnya. Ajukan plotting ke BPN dan minta surat keterangan di kantor desa. Kalau memungkinkan ajak si pemilik bangunan itu untuk berdiskusi dan menunjukkan bukti kepemilikannya.

      Reply
  • November 23, 2015 at 1:24 am
    Permalink

    bagaemana cara kita mengrtahui sppt pbb yang kita byrkan cocok dengan sertpikat tanah yang kita miliki

    Reply
    • November 24, 2015 at 12:00 am
      Permalink

      Di sertifikat ada alamat tanah dan bangunan, cocokkan dengan bagian Letak Objek Pajak di SPPT PBB.

      Reply
  • November 29, 2015 at 11:40 pm
    Permalink

    Salam, Pa Asriman. Saya mau tanya. Suami saya baru diberikan hak atas tanah warisan dari orangtuanya. Dan sekarang kami ingin membangun rumah diatas tanah tersebut. Pada saat kami ingin mengurus izin atas IMB tersebut ternyata surat yang ada hanya surat atas pemecahan pbb, girik awal tidak ada, karena tidak ada yg bisa diminta tanggungjawab atas hilangnya girik tsb dikarenakan pembangunan rumah2 sblumnya(ahli waris lain). Sehingga pengurusan IMB tertahan.
    Yang mau saya tanyakan, apakah surat pemecahan pbb itu sudah merupakan bukti sah atas kepemilikan tanah? Bagaimana jika ingin mengurus menjadi sertifikat hak milik? Apakah akan menemui kesulitan? Karena IMB pun masih tertahan.
    Terima kasih.

    Reply
    • November 30, 2015 at 8:59 am
      Permalink

      SPPT PBB/surat pemecahan PBB bukan merupakan bukti hak atas tanah.
      Bapak bisa datang ke kelurahan/kantor desa setempat untuk meminta legalisir girik nya, lebih dikenal dengan istilah legalisir letter C. Jika memang tidak ada girik aslinya bisa diurus surat kehilangan girik tersebut asalkan ada data-datanya di kelurahan/kantor desa setempat.

      Reply
      • December 11, 2015 at 10:44 am
        Permalink

        saya mw nanya pak Asriaman A. Tanjung
        orang tua saya dapat warisan tanah dari nenek saya, truss itu tanah belum ada sertifikat tapi uda punya SPPT dan PBB pak sama surat jual beli juga ada dan itu d.beli nenek pada tahun 70an pak,,
        teruss ortu saya juga bayar PBB nya tiap tahun ..
        tapi kok bisa ya pak orang lain mempunyai sertifikat tanah warisan nenek saya ini,, padahal dia punya sertifikat tahun 2004 dan paling saya heran nya pak,, waktu kami ngurus sertifikat nya tanah nenek ini kok ga d.boleh’in padahal ini tanah uda ada PBB dan SPPTsekalian surat jual beli…
        truss pak Asriaman yg punya sertifikat ini menggugat ke pengadilan…
        saya mw nanya pak ??
        menurut bapak siapa yg salah buat hukum d.pengadilan…

        Reply
        • December 11, 2015 at 4:39 pm
          Permalink

          Maaf saya tidak bisa memberikan komentar yang bersifat kasuistis. Silahkan konsultasi ke advokat terdekat.
          Terima kasih

          Reply
  • April 1, 2016 at 3:39 am
    Permalink

    Bro udah 3 tahun ini PBB bukan domainnya kantor pelayanan pajak (KPP) lagi, tapi domainnya dispenda daerah masing2

    Reply
    • April 2, 2016 at 11:28 pm
      Permalink

      Terima kasih atas koreksinya. 🙂

      Reply
  • April 29, 2016 at 7:47 am
    Permalink

    Saya mau tanya,,,cara mengetahui no akteu tanah gmn ya,soalnya dulu udh balik nama atas nama kake saya berhubung kake saya sudah meninggal, dan hanya ada bukti pengambilan akteu nya saja ke notaris,nah notaris nya pun sudah meninggal, tanya ke BPN katanya ada di pengadilan negeri,tanya ke pengadilan negeri di minta no akteu nya,,,kan saya gk tau kan blm di ambil dl di notaris. Mohon pencerahannya…apa yg harus saya lakukan?

    Reply
    • May 1, 2016 at 10:27 am
      Permalink

      Akteu tanah itu mungkin AJB. Jika maksudnya AJB harus dicari ke pemegang protokol Notaris/PPAT yang membuat. Jika mengandalkan bukti tanda terima memang susah melacaknya karena akta yang disimpan di PPAT itu bisa dicari kalau ada nomor aktanya.
      Jika nomor akta tidak ada, ya terpaksa cari satu-satu, pelan-pelan oleh petugas di kantor PPAT pemegang protokol. Itupun harus tahu nama para pihak atau apapun yang bisa dikenali.

      Reply
  • August 29, 2016 at 1:27 am
    Permalink

    Mohon bantuannya Pak,. Saya punya bangunan dekat dengan jalan, pemerintah setempat tak mau mengeluarkan IMB, yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika terjadi pelebaran jalan,.sementara saya memiliki Sertipikat bangunan tersebut, terima kasih

    Reply
    • August 29, 2016 at 2:25 am
      Permalink

      Memang begitu peraturannya Pak. Lokasi tanah yang berada di pinggir jalan yang termasuk daerah milik jalan (Damija), kena garis sempadan jalan (GSJ) tidak boleh dibangun. Begitu juga lokasi di pinggir jalan yang akan terkena rencana pelebaran jalan. Nanti jika ada pelebaran jalan dan mengenai tanah milik Bapak maka Bapak akan menerima ganti rugi.

      Reply
  • October 5, 2016 at 2:34 pm
    Permalink

    Mohon dibantu pak, bpk saya hanya punya sppt dan nama depannya tdk sesuai ktp. Tanah ini blm ada sertifikat,, apa yg harus saya lakukan, trimm atas bimbingannya

    Reply
    • October 5, 2016 at 10:23 pm
      Permalink

      Bawa surat-surat tanah yang dimiliki ke BPN untuk diajukan permohonan sertifikat. Nanti BPN akan memberikan arahan terkait dengan syarat-syarat pengajuan sertifikat

      Reply
      • November 3, 2016 at 1:46 pm
        Permalink

        Misi pak saya mau tanya. Saya beli tanah garapan blm SHM dan SPPT PBBnya juga blm ada, gmna cara untuk menjadikan sertifikat dan apa saja persyaratannya ya pak??

        Reply
        • November 3, 2016 at 3:32 pm
          Permalink

          1. Buat surat rekomendasi permohonan tanah negara di kelurahan
          2. Buat advice planning di dinas tata kota
          3. Buat surat keterangan tidak sengketa
          4. Ajukan pembuatan PBB

          Lampirkan seluruh surat-surat bukti kepemilikan dan ajukan permohonan hak ke BPN

          Reply
  • December 8, 2016 at 3:16 pm
    Permalink

    Assalamualaikum,

    Saya mempunyai rumah yg diberikan oleh orang tua, saya sudah tinggal dirumah itu sekitar 25tahun, tetapi saya hanya pny Sppt PBB aja sedangkan surat- surat seperti girik ataupun serifikat tanah tidak pny.

    Yang ingin saya tanyakan adalah apakah saya bisa untuk nengurus pembuatan girik dan sertifikat tanah tersebut?

    Terima kasih, wassalam

    Reply
    • December 11, 2016 at 12:36 am
      Permalink

      Girik tidak bisa dibuat baru. Bapak langsung saja ajukan sertifikat ke BPN nanti BPN akan meminta syarat-syaratnya. Karena apabila seseorang memiliki sebidang tanah atau bangunan lebih dari 20 tahun secara berturut-turut tanpa tuntutan dari pihak lain, maka dia berhak memohonkan hak atas tanah tersebut. Itu diatur dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

      Reply
  • December 24, 2016 at 1:56 am
    Permalink

    Trimakasih atas artikel nya..saya mau tanya sedikit pa… kalau girik salah satu bukti kepemilikan atau gmna..misalkan surat rumah nya hanya masih girik saja..

    Reply
    • December 24, 2016 at 2:50 am
      Permalink

      Girik merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah. Berdasarkan girik bisa dimohonkan sertifikat.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *