cara-bayar-bphtb

Mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB), menyebutkan bahwa BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Dalam bahasa sehari-hari BPHTB juga dikenal sebagai pajak pembeli, jika perolehan berdasarkan proses jual beli. Tetapi dalam UU BPHTB, BPHTB dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa jual beli. Semua jenis perolehan hak tanah dan bangunan dikenakan BPHTB, diantaranya:

  1. Jual Beli
  2. Tukar Menukar
  3. Hibah
  4. Hibah Wasiat
  5. Waris
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
  7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
  8. Penunjukan pembeli dalam lelang
  9. Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  10. Penggabungan usaha
  11. Peleburan usaha
  12. Pemekaran usaha
  13. Hadiah
  14. Hasil Lelang Non Eksekusi

BPHTB dalam Jual Beli

bphtb-pada-jual-beli

Untuk peralihan hak berupa jual beli, pajak dikenakan kepada kedua belah pihak baik kepada penjual ataupun pembeli. Kepada penjual dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan pembeli dikenakan BPHTB, yang besarnya dihitung berdasarkan harga perolehan hak atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Dalam bahasa sehari-hari NPOP bisa juga diartikan sebagai nilai transaksi atau nilai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

Ada faktor lain yang menentukan besarnya BPHTB yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu nilai yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atau dalam kehidupan sehari-hari dinamakan NJOP saja. 

Jika nilai transaksi lebih tinggi dari NJOP maka dasar pengenaan BPHTB adalah nilai transaksi tersebut. Namun jika sebaliknya, nilai transaksi lebih rendah dari NJOP maka dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP tersebut. 

Karena ada perbedaan antara harga pasar suatu objek dengan NJOP-nya. Sering kita melihat suatu bidang tanah yang nilai NJOP-nya masih sangat rendah tetapi harga pasaran dari tanah tersebut beberapa kali lebih tinggi dari NJOP. 

Misalnya sebidang tanah di daerah Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat nilai NJOP-nya 35.000 rupiah per-meter persegi.

Namun harga pasar dari tanah ini adalah 500.000 rupiah per-meter persegi. Itu hanya sebagai suatu contoh saja, jika Anda memiliki sebidang tanah silahkan lihat harga yang tertera pada SPPT PBB-nya dan bandingkan dengan harga pasar tanah tersebut.

Baca juga: Workshop Developer Properti di Indonesia yang Wajib Anda Ikuti

Atau rasa-rasakan kemungkinan harga yang Anda inginkan jika ingin menjual tanah tersebut. Tentu Anda ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi dari NJOP kan? Itulah harga pasarnya. Patokannya bagi Anda adalah transaksi jual beli yang terjadi (jika ada) di sekitar tanah Anda. Itulah strategi untuk menentukan harga pasar suatu lokasi.

Penyebab nilai transaksi lebih tinggi atau lebih rendah dari NJOP

kenapa-njop-lebih-rendah

Ada saja kemungkinan nilai NPOP ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Banyak faktor yang mempengaruhi nilai NPOP, seperti perkembangan yang luar biasa di suatu daerah dalam waktu singkat sehingga harga tanah meningkat dengan cepat. Daerah seperti ini nilai NPOP bisa jauh lebih besar dari NJOP.

Misalnya perencanaan tata ruang wilayah suatu daerah akan membangun jalan protokol di suatu lokasi, maka daerah yang dilalui jalan protokol tersebut akan tergerek harganya. Lainnya, pembangunan fasilitas massal juga bisa menyebabkan naiknya harga tanah. Seperti di sekitar Majalengka, Jawa Barat dimana akan dibangun bandar udara, maka di daerah sekitarnya sudah naik duluan harga tanahnya.

Demikian juga rencana adanya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, daerah di sekitar stasiun kereta tersebut juga sudah pasti harga tanahnya naik berkali lipat.

Sebaliknya ada daerah yang nilai NPOP-nya lebih rendah dari nilai NJOP seperti daerah yang direncanakan akan dijadikan tempat pembuangan sampah, daerah yang berdekatan dengan area pemakaman, lokasi yang berada di dekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau Sutet, daerah dengan potensi konflik atau sengketa di kemudian hari, daerah banjir dan lain-lain.

Dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, selain ada pajak yang dibayarkan oleh pembeli, juga ada pajak yang dibayarkan oleh penjual atau Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.

PPh atas peralihan tanah dan bangunan dihitung sebesar 2,5 % dari NPOP atau NJOP. Sedangkan untuk perhitungan BPHTB, NPOP dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) kemudian dikali 5 %.

Besarnya NPOPTKP ini berbeda tiap daerah, sebagai contoh untuk DKI Jakarta NPOPTKP adalah Rp. 80 Juta sedangkan untuk daerah Bogor, Depok,Tangerang dan Bekasi adalah Rp. 60 Juta. Untuk daerah lain di Indonesia sebaiknya ditanyakan ke Kantor Pajak atau Pertanahan atau ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat.

Untuk contoh perhitungan bisa dilihat sebagai berikut:

Diperjual-belikan sebidang tanah kosong di Jakarta Selatan dengan data-data sebagai berikut:

  • Luas 1.000 m2
  • NJOP = 1.000.000,- per meter
  • NPOPTKP adalah Rp. 80.000.000,- (DKI Jakarta)
  • Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah Rp. 2.000.000,- per meter
  • Maka nilai NPOP (Nilai Transaksi) = 1.000 x 2.000.000,- = Rp. 2.000.000.000,-

Besarnya PPh dan BPHTB adalah sebagai berikut:

  • PPh = 2.5 % x NPOP
  • Besarnya PPh = 2.5 % x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
  • BPHTB = 5 % x (NPOP – NPOPTKP)
  • Besarnya BPHTB = 5 % x (Rp. 2.000.000.000 – Rp. 80.000.000) = Rp. 96.000.000,-

Perhitungan BPHTB untuk Peralihan Hak secara Hibah

Pada hibah, perhitungan BPHTB sama dengan jual beli, bedanya terletak pada dasar pengenaannya. Jika pada jual beli dasar pengenaan BPHTB adalah nilai transaksi atau NJOP, sementara pada hibah dasar pengenaannya hanya NJOP.

Hibah dilakukan untuk peralihan hak antar orang yang memiliki pertalian darah seperti orang tua ke anak, anak ke orang tua atau antar saudara.

Dalam hibah, pertalian darah dibedakan menjadi dua yaitu pertalian darah vertikal dan pertalian darah horizontal. Pertalian darah vertikal adalah pertalian darah antara orang tua dan anak, sementara pertalian darah horizontal adalah pertalian darah antar saudara sekandung.

Satu lagi perbedaan hibah dengan jual beli adalah pengenaan PPh, jika pada jual beli pengenaan PPh wajib dikenakan sementara pada hibah tidak ada PPh kecuali hibah horizontal. Jadi hibah orang tua ke anak atau anak ke orang tua tidak dikenakan PPh.

Syarat hibah vertikal adalah adanya bukti yang menyatakan bahwa antara pemberi dan penerima hibah ada pertalian orang tua dan anak yang ditunjukkan dengan akta kelahiran si anak dan surat nikah orang tua.

Namun hibah horizontal tetap dikenakan PPh dengan dasar pengenaan NJOP. Jadi hibah antar saudara dikenakan PPh seperti jual beli, yang besarnya 2,5% dari NJOP. Makanya banyak orang yang membuat peralihan hak antar saudara menggunakan akta jual beli karena pajak-pajak yang dibayarkan sama besar.

Alasan lainnya orang lebih suka membuat akta jual beli dibanding hibah jika peralihan hak antar saudara adalah untuk keamanan masing-masing pihak di kemudian hari. Jika peralihan karena hibah, ada kekhawatiran suatu saat nanti ada ahli waris yang mempertanyakan.

Namun jika peralihan haknya berupa jual beli maka prosesnya sudah terputus karena ada akta jual beli yang ditandatangani diiringi dengan syarat-syarat jual beli. Itulah pengalaman seorang teman yang berprofesi sebagai Notaris.

BPHTB atas perolehan hak karena warisan

mengurus-shm-dari-hgb

Perhitungan BPHTB karena warisan sama dengan perhitungan BPHTB karena jual beli dan hibah. Perbedaannya terletak pada besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP). Jika pada jual beli dan hibah NPOPTKP rata-rata 60 juta (untuk DKI Jakarta 80 juta), maka NPOPTKP untuk warisan adalah 300 juta rupiah. (untuk DKI Jakarta 350 juta).

Jadi untuk contoh diatas, jika tanah tersebut akan dibaliknama ke atas nama ahli waris, maka BPHTB-nya menjadi:

= 5% x (NJOP – NPOPTKP)

= 5% x (1.000.000.000 – 350.000.000)

= 32.500.000

Penulis: Asriman A. Tanjung
Founder and Mastercoach of PropertyLearningTechnologies, Inc.
Author book of Cara Benar Meraih Sukses di Bisnis Properti
Owner of asriman.com | #1 Property Blog in Indonesia

Masukkan Nama dan Email Utama Anda untuk Mendapatkan Info Detil dan Jadwal Workshop Developer Properti

Lihat artikel lainnya:
Tentang UUPA Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok...
Setiap transaksi yang terjadi di bidang real estate dikenakan pajak, karena dalam...
Dalam proses jual beli property (seperti rumah, tanah dan lain-lain) diperlukan biaya-biaya....
Menjual tanah warisan pada dasarnya sama saja prosesnya dengan proses jual beli...
Sebagaimana perolehan hak berdasarkan jual beli, perolehan hak atas tanah dan...

Article Tags:

Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Jual Beli

41 thoughts on “Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Jual Beli

  • Pingback: Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Tanah Warisan

  • Pingback: www.asriman.com » Tandatangan Dulu atau Transfer Dulu?

  • November 10, 2016 at 11:03 am
    Permalink

    Mohon bantuan saraMohon bantuan saran Bapak untuk kondisi ini.
    Klien saya membeli apartemen dari developer dengan harga sudah termasuk Ppn. DP 20% cicil 24x sisanya kpa. Klien baru ttd surat pesanan saja, belum ppjb.
    Saat ini klien sudah mencicil DP 15x dan rencana mau menjual apartemen ini.
    Developer mengenakan biaya sbb:
    1. Ppn atas cicilan yg sudah dibayar walau sdh termasuk dlm cicilan 15x tersebut, harus ditagih lagi.
    Alasannya karena pembayaran masih mencicil alias belum lunas maka Ppn yg sudah dibayar harus dibayar lagi atas nama pembeli baru.
    2. Pph 5% atas cicilan yang sudah dibayar sebelum Sept 2016 dan Pph 2,5% atas cicilan yang sudah dibayar setelah Sept 2016.

    Pertanyaan saya:
    1. Apakah benar Ppn atas cicilan yg sudah dibayar harus dibayar ulang karena beda nama pembeli Pak?
    2. Apakah benar PPh dibayarkan atas jumlah cicilan pembeli pertama seperti di atas Pak? Atau Pph ini nanti dikenakan atas keseluruhan nilai transaksi atau hanya dari selisih harga yg sudah dibayar Pak? Pembeli pertama menjual apartemennya dibulan November.

    Terima kasih atas bantuan Bp. Eddi.

    Reply
    • November 10, 2016 at 2:15 pm
      Permalink

      1. Benar
      2. Benar

      Reply
  • March 2, 2017 at 6:19 pm
    Permalink

    Mohon bantuannya
    Saya sebentar lagi akan akad kredit KPR BTN bersubsidi, dan saya diminta untuk membayar pajak PPH dan BPHTB.
    Bagaimana rumus penghitungan untuk KPR subsidi pemerintah..??

    Reply
    • March 3, 2017 at 2:31 pm
      Permalink

      PPh-nya 1%
      BPHTB 5% x (harga rumah – NPOPTKP)

      Reply
  • March 14, 2017 at 9:39 am
    Permalink

    Mohon pencerahannya,sy melihat berita mengenai keputusan presiden yg menurunkan besar BPHTB menjadi maks 1%. Penurunan ini berlaku untuk apa saja ya?Apakah berlaku untuk KPA/KPR yg dilakukan pada Maret 2017?
    Terima kasih.

    Reply
    • March 14, 2017 at 10:40 pm
      Permalink

      Saat ini BPHTB masih 5%

      Reply
  • April 8, 2017 at 4:26 pm
    Permalink

    mohon penjelasannya, pak..
    saya beli rumah di surabaya seharga Rp 725.000.000,-. yang nantinya akan saya kpr kan di bank.
    Adapun nilai total NJOP Rp. 214.508,- dengan pajak tahunan (PBB) Rp 199568,-.
    Yang mau saya pertanyakan, berapakah nilai PPh dan BPHTB atas transaksi beli rumah yang akan saya lakukan?
    Demikian pertanyaan saya, terima kasih sebelumnya

    Reply
    • April 9, 2017 at 1:31 am
      Permalink

      Nilai transaksi 725.000.000
      PPh = 2,5% x transaksi = 18.125.000
      BPHTB = 5% (transaksi – NPOPTKP)
      = 5% (725.000.000 – 75.000.000) = 32.500.000

      Catatan: Jika NPOPTKP Surabaya = 75.000.000

      Reply
  • May 30, 2017 at 3:00 am
    Permalink

    Mohon bimbingan.
    Saya beli tanah girik di cikarang cibarusah, dengan
    Nilai jual beli : 37.400.000.
    NJOP : 36.000/m²

    Berapa ya PPH dan BPHTB nya?

    Saya mau mengurus akta jual beli (lewat perantara, bukan PPAT)
    Apa benar ya ;
    1. Ada biaya hak desa 5% dari NJOP + admin 200rb.?
    2. Ke kecamatan kena biaya 5% dari NJOP + admin 200rb?
    3. Blm biaya embel2 lain..
    klo dijumlah kisaran 3.5jt

    Itu pun katanya nti kena biaya lg untuk byr PPH & BPHTP.

    Apa bener ampe segitu mahalnya cuma biaya AJB saja.

    Mohon bntuan penjelasannya.

    Reply
    • June 4, 2017 at 5:41 am
      Permalink

      1. Tidak ada aturan tentang ini
      2. Tidak ada aturan juga tentang ini
      3. sda

      PPh kena 2,5% dari nilai jual beli
      BPHTB nihil karena lebih kecil dari 60juta

      Reply
  • June 22, 2017 at 2:15 am
    Permalink

    Dalam perhitungan BPHTB, pengurangan nilai transaksi dengan NPOPTKP apakah pada transaksi nama wajib pajak yang sama dilakukan setiap transaksi atau hanya untuk transaki pertama dalam tahun yang sama?
    Ringkasnya, untuk satu wajib pajak yang sama bila melakukan pembelian tanah/rumah lebih dari 1 kali dalam satu tahun apakah BPHTB yang dibayar = nilai transaksi dikurangi NPOPTKP pada setiap transaksi atau pengurangan NPOPTKP hanya pada satu transaksi yang awal saja?
    Terima kasih atas jawabannya.

    Reply
    • July 14, 2017 at 3:43 am
      Permalink

      Harusnya tiap transaksi penghitungan BPHTB dikurangi NPOPTKP.

      Kami pernah mengalami bahwa penghitungan pengurangan NPOPTKP hanya untuk transaksi pertama.

      Karena saat ini BPHTB domainnya pemda, mungkin saja tiap pemda memberlakukan aturan berbeda.

      Reply
  • July 13, 2017 at 5:11 pm
    Permalink

    Mohon pencerahannya pak Asriman.
    Saya membeli rumah di Lampung dengan harga 1.1m dg PPJB belum AJB. Setelah beberapa bulan saya jual di angka 1.4m. Apakah pph yg hrs saya bayar kan senilai 2.5% X 1.4m? Jika ya, bgmnkah perhitungan BPHTB pembeli baru? Apakah dasar hitungan dari harga 1.1m ataukah 1.4m?

    Reply
    • July 14, 2017 at 3:26 am
      Permalink

      -PPh 2,5% dari harga baru.
      -BPHTB pembeli baru dihitung dari harga baru

      Reply
  • July 17, 2017 at 2:22 am
    Permalink

    Mohon pencerahannya pak Asriman. Saya pemegang ktp dki dan sdh lebih dr 2 tahun, ingin membeli apartemen di Dki Jakarta. Saya sebelumnya pernah mengajukan kpr rumah di bekasi, jawa barat dan masih berlangsung sampai sekarang. Yang ingin saya tanyakan apakah saya memenuhi syarat untuk pembebasan BPHTB apartemen tsb? Apartemen tersebut seharga 1.980.000an namun setelah ditambah ppn dan admin menjadi di atas 2 milyar. Yg ingin saya tanyakan apakah perhitungan BPHTB harga sebelum Ppn atau harga transaksi final? Terimakasih sebelumnya

    Reply
    • July 19, 2017 at 11:01 pm
      Permalink

      Ini syarat pembebasan BPHTB di DKI Jakarta:

      -Perorangan Warga DKI yang sudah punya KTP DKI dan sudah berdomisili di DKI minimal 2 tahun berturut-turut sebelum transaksi dilakukan.
      -Belum pernah punya rumah di DKI.
      -NJOP di bawah Rp.2 miliar.
      -Hanya untuk transaksi rumah/apartemen/tanah yang lokasinya di wilayah DKI Jakarta.

      Catatan: Yang diperhitungkan adalah NJOP, berarti belum ditambah dengan PPN

      Reply
  • August 21, 2017 at 11:04 pm
    Permalink

    Mohon pencerahannya,
    Saat ini saya sedang proses pembelian rumah second seharga 350jt di kab bekasi tepatnya tambun selatan, saya sebagai pembeli yg menanggung pajak penjual.
    Pertanyaan saya berapa % tarif pajak penjual dan pembeli untuk daerah bekasi perhitungan pajak penjual dan pembeli yg harus saya bayar berapa?
    Terimakasih

    Reply
    • August 22, 2017 at 12:50 am
      Permalink

      -Pajak penjual (PPh) 2,5% x nilai transaksi
      -Pajak pembeli (BPHTB) = 5% (Nilai transaksi – 60jt)

      Reply
  • August 24, 2017 at 8:34 am
    Permalink

    Maaf Pak Asriman kalo saya mau koreksi tulisan bapak di atas:

    “Satu lagi perbedaan hibah dengan jual beli adalah pengenaan PPh, jika pada jual beli pengenaan PPh wajib dikenakan sementara pada hibah tidak ada PPh kecuali hibah vertikal. Jadi hibah orang tua ke anak atau anak ke orang tua tidak dikenakan PPh.”

    Apakah seharusnya menjadi:

    “Satu lagi perbedaan hibah dengan jual beli adalah pengenaan PPh, jika pada jual beli pengenaan PPh wajib dikenakan sementara pada hibah tidak ada PPh kecuali hibah horizontal. Jadi hibah orang tua ke anak atau anak ke orang tua tidak dikenakan PPh.”

    Jika salah mohon di koreksi kembali pemahaman Saya, terima kasih.

    Reply
    • August 25, 2017 at 3:24 am
      Permalink

      Baik Pak. Terima kasih koreksinya.

      Reply
  • September 8, 2017 at 5:48 pm
    Permalink

    Dear pak Asriman.

    1) saya mau tanya perihal Akte Hibah yang saya Miliki dari Orang Tua Kandung saya. Apakah benar tidak di kenakan PPh. Karena saya mau ikut program PRONA dari pemerintah kota Tangerang Selatan.
    2)Kalau memang tidak kena PPh persyaratan apa yg harus saya buat untuk petugas BPN / PTSL nya

    Terima kasih

    Reply
    • September 11, 2017 at 1:29 pm
      Permalink

      hibah dari orang tua ke anak tidak dikenakan pph.
      lampirkan akta kelahiran, selebihnya syarat normatif pengajuan balik nama.

      Reply
  • September 12, 2017 at 12:30 am
    Permalink

    Pak Asriman sy mau tanya: ayah saya mau menghibahkan tanah miliknya ke anak2nya.. 1 sertifikat akan dibagi (dipecah) menjadi 5 serifikat ( 1 sertipikat utk ayah, 3 sertifikat utk anak& 1 sertifikat utk cucu)..yg menjadi pertanyaan sy:
    1. Utk perhitungan BPHTB dilakukan sebelum / setelah tanah(sertipikat) dipecah? 2. Utk pembayaran BPHTBnya jg dilakukan sblm/stlh tanah dipecah?
    3. Utk hibah ke cucu berarti dikenakan PPh ya?
    Terimakasih Pak

    Reply
    • September 15, 2017 at 12:52 am
      Permalink

      1. Dasar perhitungan BPHTB adalah sertifikat yang sudah dipecah.
      2. BPHTB dibayarkan setelah pemecahan sertifikat. Proses pemecahan sertitikat tidak ada kewajiban membayar BPHTB karena tidak ada peralihan hak pada proses itu.
      3. Ke cucu tidak dikenakan PPh karena masih berupa hibah vertikal.

      Reply
  • September 12, 2017 at 5:48 pm
    Permalink

    Kalau nilai NJOP lebih kecil dari NPOPTKP. Gimana perhitungan BPHTB nya?

    Reply
    • September 15, 2017 at 12:46 am
      Permalink

      BPHTB-nya nihil

      Reply
  • September 14, 2017 at 10:44 pm
    Permalink

    Mohon pencerahannya pak Asriman,
    Sy membeli tanah tahun 2015 yang lalu. Sekarang saya sedang proses balik nama sertifikat tanah yang saya beli tsb ke nama saya. Untuk itu sya harus membayar bphtb terlebih dahulu. Karena sejak awal membeli tanah saya belum pernah membayar bphtb.

    Skrng di tanah tersebut sdh berdiri bangunan. Bangunan sy dirikan sendiri scra bertahap tidak lama setelah membeli tanah. Dan skrng ketika sy hrs membayar bphtb, sy dikenai untuk tanah beserta bangunannya.
    Apakah benar jika sy dikenai pajak atas bangunan tersebut?
    Jika iya, lalu dasar pengenaan nya apa?. Jika tanah sdh betul sesuai harga transaksi lalu jika bangunan bagaimana?

    Terima kasih sebelumnya.

    Reply
    • September 15, 2017 at 12:56 am
      Permalink

      Perhitungan BPHTB berdasarkan NJOP atau harga transaksi, dilihat mana yang lebih besar.
      Jika saat ini sudah ada bangunan dan sudah tercantum dalam SPPT PBB maka perhitungan BPHTB harus memperhitungkan NJOP bangunan baru. Jika nilainya lebih tinggi dari saat dibeli dulu maka perhitungan BPHTB menurut NJOP yang terbaru.

      Reply
      • September 15, 2017 at 1:32 am
        Permalink

        Terima kasih atas jawabannya.
        Sy mau menanyakan lagi, bangunan tersebut kan tidak termasuk dalam jual beli karena sy bangun sendiri. Jadi tidak ada harga transaksinya.
        Sampai sekarang bangunan belum ada SPPT PBB. Utk bphtb sy dikenai perhitungan sesuai hasil survei oleh petugas pemda. Apakah benar pengenaan tsb dan adakah ada dasar hukumnya?

        Reply
  • September 20, 2017 at 8:06 am
    Permalink

    Mohon pencerahannya Pak Asriman,
    Saya mau membuat sertifikat untuk tanah dan bangunan orang tua (sebelumnya belum ada sertifikat), ayah saya sudah meninggal, meninggalkan ahli waris1 istri dan 7 anak, pertanyaan saya:
    1. apakah baiknya sertifikat itu “atas namanya” di pecah sesuai jumlah ahli waris atau satu orang misalnya sertifikatnya atas nama ibu saya
    2. NJOP 490 jt, NPOPTKP 8jt, jika sertifikat dipecah sesuai jumlah ahli waris atau dibuat atas nama 1 orang ahli waris, apakah berpengaruh kepada BPHTB ?

    Reply
    • September 22, 2017 at 3:13 am
      Permalink

      1. Sertifikat harus atas nama seluruh ahli waris
      2. Jika akan dipecah menurut jumlah pemilik maka masing-masing pemilik akan kena BPHTB.

      Reply
  • October 2, 2017 at 5:55 am
    Permalink

    Mohon pencerahannya Pak Asriman…
    di tahun 2005 yang lalu saya ada membeli tanah seharga Rp. 50jt. pada waktu itu tidak saya balik namakan atau belum membuat sertifikat atas nama saya dengan alasan belum mempunyai uang yang cukup untuk biaya balik nama setifikat. sekarang di tahun 2017 ini saya ingin mengurus balik nama sertfikat tanah tsb. pertanyaan :
    1. apakah NJOP yang dipakai masih harga pada saat saya membeli (50jt).. karena menurut informasi, NJOP yang dipakai adalah sesuai dengan harga pasar sekarang. misal disekitar tanah saya nilainya sekarang sudah meningkat, dan menurut penilaian bisa mencapai 100jt. padahal tanah tersebut tidak saya jual.

    Reply
    • October 2, 2017 at 11:05 pm
      Permalink

      Betul. BPHTB dibayarkan berdasarkan nilai saat ini.

      Reply
  • October 8, 2017 at 2:46 pm
    Permalink

    SY BELI TANAH DI DESA HARGANYA 58 JUTA CARA MENGHITUNG PAJAK PENJUALAN DAN PAJAK PEMBELIAN GIMANA YA? PENJUAL BERAPA ? PEMBELI BERAPA ?

    Reply
    • October 9, 2017 at 12:23 am
      Permalink

      Baca lagi artikel di atas. Pelan-pelan bacanya ya.

      Reply
  • November 13, 2017 at 10:16 am
    Permalink

    Mohon bantuannya pak.. Saya mau jual rumah daerah jakarta timur buka harga Rp300.000.000,- dan pembeli hanya menyanggupi Rp285. 000.000,- untuk penghitungan pajak penjual dan pembeli bagaimana ya? Ditunggu respon secepatnya.. Terima kasih

    Reply
    • November 14, 2017 at 10:33 pm
      Permalink

      silahkan baca lagi artikel di atas.

      Reply
  • November 17, 2017 at 1:13 am
    Permalink

    Salam pak
    Sy mau tanya ntk perhitungan pph itu apakah harus mengacu ke harga tertinggi atau harga ril transaksi yg bisa dibilang lebih murah dari pada NJOP tanah tersebut??

    Reply
    • November 18, 2017 at 3:35 pm
      Permalink

      Perhitungan PPh dan BPHTB mengacu kepada nilai transaksi atau NJOP. Dipilih mana yang lebih besar

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *