asriman.com – Page 87 – Bisnis Properti Itu Mudah Bagi Orang yang Ikhlas

Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Jual Beli

contoh menghitung bphtb — Setiap transaksi jual beli tanah dan bangunan dikenakan pajak. Penjual tertagih PPh final sebesar 2,5% dan pembeli wajib membayar BPHTB sebesar 5%

Bagaimana Cara Menghitung Pajak Pembeli atau BPHTB dalam Proses Jual Beli Properti?

Besarnya BPHTB yang tertagih pada tiap-tiap transaksi jual beli properti adalah sebesar:

5% x (NPOP – NPOPTKP)

Dimana NPOP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. NPOP ini bisa juga dianggap sebagai nilai transaksi yang tercantum di dalam Akta Jual Beli (AJB).

Sementara NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, nilainya angka tetap sebesar rata-rata tiap daerah Rp60 juta. Pengecualian untuk DKI Jakarta NPOPTKP-nya adalah Rp80 juta dan Surabaya Rp75 juta.

Mungkin ada beberapa daerah lain yang menerapkan besarnya NPOPTKP yang berbeda. Silahkan tanya ke dinas pendapatan daerah masing-masing atau tanya ke kantor notaris/PPAT. Karena notaris/PPAT pasti tahu tentang besarnya NPOPTKP di wilayah kerjanya.

Karena mungkin saja ada perubahan peraturan saat atau setelah Anda membaca artikel ini. Karena peraturan-peraturan selalu ada kemungkinan berubah.

Pengaturan tentang BPHTB

Mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB), menyebutkan bahwa BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Dalam bahasa sehari-hari BPHTB juga dikenal sebagai pajak pembeli, jika perolehan berdasarkan proses jual beli.

Tetapi dalam UU BPHTB, BPHTB dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa jual beli. Semua jenis perolehan hak tanah dan bangunan dikenakan BPHTB, diantaranya: (more…)

Cara Memecah Tanah Girik Dan Memohonkan Sertifikat

Memecah tanah girik itu maksudnya adalah jika sebidang tanah girik akan dialihkan sebagian kepada pihak lain.

Misalnya sebidang tanah Girik luasnya 5000 m2 akan dialihkan atau dibeli oleh seseorang seluas 1000 m2 saja.

Maka langkah yang bisa dilakukan adalah membuat akta jual beli sebagian atas tanah tersebut.

Dalam AJB tersebut dituliskan bahwa yang dibeli adalah seluas 1000 m2 saja sementara sisanya 4000 m2 masih milik si pemilik awal.

AJB atas tanah tersebut harus dibuat dengan akta PPAT atau akta PPAT sementara atau PPAT Camat.

Biasanya jika di daerah tersebut sudah ramai dan banyak notaris yang buka kantor maka AJB lebih cenderung dibuat oleh PPAT.

Tetapi jika di daerah tersebut masih jarang terdapat kantor notaris/PPAT maka biasanya AJB dibuat oleh Camat sebagai PPAT sementara. (more…)

Tapera; Harapan Baru Karyawan Memiliki Rumah yang Layak

Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta Tapera secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang mana simpanan tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaannya berakhir.

Tentang Tapera diatur dalam UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

PP tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan pungutan iuran yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebenarnya BP-Tapera merupakan peleburan antara Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). (more…)

Apa yang dimaksud dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun?

apartemen-di-jatinangor

Sebelum membahas tentang sertifikat kepemilikan atas rumah susun terlebih dahulu dilihat pengertian Rumah Susun menurut No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Yang dimaksud dengan Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa pengertian rumah susun hanya menyebutkan bangunan bertingkat, tidak menyebutkan jenis bangunannya apakah berupa perkantoran, apartemen, kios komersil nonpemerintah atau penggunaan lainnya. Dalam pembahasan selanjutnya hanya disebut sebagai Rumah Susun. (more…)

Marketing Mix Dalam Memasarkan Proyek Properti Kekinian

marketing mix proprti

Saat ini memasarkan proyek properti tidak cukup dengan satu atau beberapa cara saja. Harus memanfaatkan semua marketing funnel yang memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya di samping melakukan pemasaran secara online juga dibarengi dengan pemasaran secara offline.

Pemasaran secara online

Pemasaran secara online atau dikenal juga pemasaran digital atau digital marketing, memanfaatkan media daring atau internet. Bentuknya juga macam-macam.

Bisa dengan membuat website mengenai proyek lalu memasarkan di media periklanan digital seperti Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, YouTube Ads atau platform lainnya.

Dengan metode ini, media periklanan dimanfaatkan untuk mendapatkan calon konsumen dan membawanya ke landing page sendiri.

Nah, di page (website) sendiri inilah kita harus membuat tampilan semenarik mungkin sehingga menarik calon pembeli.

Ads content yang menarik perhatian

Di website Anda harus mampu menampilkan iklan yang sangat menarik bagi calon pembeli.

Anda bebas menulis apapun dalam iklan Anda, karena ini adalah website proyek Anda sendiri jadi bebas narok apapun. Tentu saja bukan dengan tujuan untuk membohongi calon pembeli. (more…)

Tata Cara Pengecekan Sertifikat dan Persyaratannya

Bagaimana Cara Mengecek Sertifikat Tanah di BPN?

Suatu hari datang klien ke kantor Notaris untuk mengurus balik nama terhadap Akta Jual Beli yang sudah ditandatangani beberapa tahun yang lalu.

Setelah diperiksa berkasnya ternyata belum ada tanda pengecekan sertifikat pada saat penandatanganan akta jual beli tersebut.

Kemudian PPAT mengajukan permohonan pengecekan sertifikat ke Kantor BPN. Setelah diajukan pengecekan sertifikat ternyata diketahui bahwa pada buku tanah sertifikat tersebut terdapat catatan berupa sita dari Pengadilan Negeri (PN).

Walhasil sertifikat tersebut tidak bisa diajukan balik nama sebelum catatan sita tersebut diangkat.

Kerugian tentu saja ada pada pembeli, karena dengan ditandatanganinya akta jual beli berarti pembayaran harga jual beli sudah lunas. Sekarang tinggal berharap niat baik dari penjual untuk membantu mengangkat sita tersebut. (more…)

Goresan Tangan Sang Ketum Deprindo: Miliki Mental Seorang Pengembang!

Apa yang menjadi masalah kemajuan saat ini? Kemajuan bisnis, kemajuan keuangan!

Menjadi masalah adalah Mental-Mental “Gampang”

Kemajuan tidak akan bisa berjalan bersamaan dengan kenyamanan. Kita ingin maju, menjadi developer sukses, developer besar tetapi tidak siap untuk berkorban dan belajar lebih. Membayangkan semua Gampang namun bermimpi yang tinggi.

Uang miliaran pastinya mengikuti Mental Miliarder. Mental yang berjuang dan rela berkorban.

Mental yang tidak maunya gampang saja tetapi berani keluar dari zona nyaman (confort zone) dan mengambil resiko.

Mental yang melihat peluang dan terus mengejarnya dan bertarung untuk mendapatkan peluang.

Itulah mental Seorang Pengembang Properti!

Sebelum memulai proyek, kita mencari lahan, kita bertarung dengan pikiran kita bahwa kita saat ini belum apa-apa tetapi menuju ke “sana”, kita terus bergerak walaupun mengeluarkan diri dari zona nyaman menghadapi pemilik-pemilik lahan dan segala jenis perizinan lahan. (more…)

Apa yang Dimaksud dengan Tapera, Pesertanya, dan Besar Iurannya

Tapera diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan, lalu tentang aturan pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang sudah ditandatangani oleh presiden pada tanggal 20 Mei 2020.

Dimana PP ini merupakan landasan bagi Badan Pengelola (BP) Tapera untuk segera beroperasi dengan tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan layak huni dan terjangkau bagi peserta.

Sekarang kita bahas dulu pengertiannya, apa itu Tapera?

Apa yang dimaksud dengan Tapera?

Merujuk pada PP Nomor 25 Tahun 2020, Tapera adalah simpanan uang yang dilakukan oleh peserta Tapera secara periodik dalam jangka waktu tertentu.

Tapera hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaannya berakhir, dimana program Tapera diperuntukkan bagi seluruh segmen pekerja dengan asas gotong royong. (more…)