cara menghitung bphtb warisanSebagaimana perolehan hak berdasarkan jual beli, perolehan hak atas tanah dan bangunan karena warisanpun dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Prinsipnya adalah para ahli waris memperoleh hak atas tanah dan bangunan dan karena itu negara mengenakan pajak.

BPHTB karena warisan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB karena perolehan hak karena warisan merupakan salah satu jenis perolehan hak yang dikenakan pajak. Jenis perolehan hak lain yang juga dikenakan BPHTB bisa dilihat disini.

Mengenai warisan dan siapa saja ahli waris dan bagian-bagiannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW) atau Hukum Perdata Barat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Khusus untuk yang beragama Islam juga merujuk kepada  Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam yang tidak dipositifkan (tidak dijadikan hukum tertulis di Indonesia, berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia).

Tetapi dalam pembahasan ini hanya menghitung BPHTB warisan untuk kasus yang sederhana yang paling sering terjadi, yaitu seorang meninggal memiliki ahli waris berupa istri dan anak-anak.

Penghitungan BPHTB karena pewaris pemilik tunggal hak atas tanah dan bangunan

Kondisi ini terjadi apabila pemilik tanah dan bangunan hanya atas nama satu orang atau yang tertulis dalam sertifikat hanya nama pewaris saja, maka yang berhak menjadi ahli warisnya adalah istri dan anak-anaknya.

Berbeda dengan perhitungan BPHTB karena jual beli yang menghitung BPHTB berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) atau harga transaksi, perolehan BPHTB karena warisan dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dianggap sebagai NPOP.

Prinsip perhitungan sama dengan jual beli yaitu 5 % x (NPOP – NPOPTKP)

Dimana NPOPTKP warisan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang besarnya berbeda untuk masing-masing daerah. Sebagai contoh NPOPTKP untuk DKI Jakarta adalah Rp. 350.000.000,- dan untuk daerah Bogor, Depok, Tangeran dan Bekasi adalah Rp. 300.000.000,-

Besarnya NPOPTKP untuk daerah lain ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing karena sekarang ini pemungutan BPHTB dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Untuk mencari informasinya bisa ke Kantor Pajak atau Kantor Pertanahan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Contoh perhitungan PBHTB karena warisan bisa dilihat sebagai berikut:

Seorang ayah meninggal memiliki sebidang tanah kosong di Jakarta Selatan, kemudian akan dilakukan balik nama ke atas nama para ahli waris atau anak-anak dan istrinya. Karena proses balik nama tersebut para ahli waris diwajibkan membayar BPHTB.

Data-data tanah objek warisan sebagai berikut:

  • Luas 1.000 m2
  • NJOP = 1.000.000,- per meter
  • NPOP = 1.000 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,- sama dengan NJOP total
  • NJOPTKP waris adalah Rp. 350.000.000,- (DKI Jakarta)

Besarnya BPHTB adalah sebagai berikut:

  • BPHTB = 5 % x (NPOP – NPOPTKP)
  • BPHTB = 5 % x (Rp. 1.000.000.000 – Rp. 350.000.000) = Rp. 32.500.000,-

Dalam prakteknya penulisan di lembar BPHTB hanya dituliskan nama salah satu ahli waris saja dengan diikuti menulis CS (cum suis) yang berarti dan kawan-kawan, di belakang namanya.

Penghitungan BPHTB jika objek warisan merupakan milik bersama

Adakalanya karena situasi tertentu, tanah dan bangunan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Penyebabnya bisa jadi karena pembelian dilakukan secara patungan beberapa orang untuk keperluan tertentu.

Sebagai contoh, beberapa orang sepakat untuk membeli tanah dan bangunan sehingga di dalam sertifikat tercantum beberapa orang.

Sebidang tanah kosong di Jakarta Selatan dimiliki oleh beberapa orang, sehingga di sertifikat tercantum nama semua pemiliknya:

  1. Irwandy
  2. Riza Surya Dharma
  3. Fadli Aulia
  4. Eldwin Syarif
  5. Rajo Angek Garang

Dengan bagian masing-masing seperlima sama besar (atau berapapun bagian masing-masing, menurut kesepakatan)

Pada suatu hari Rajo Angek Garang meninggal dunia, sehingga haknya beralih ke ahli warisnya. Rajo Angek Garang meninggalkan para ahli waris:

  1. Maknyak Jumas (istri)
  2. Andi Arwick Garang (anak)
  3. Mariadi Putra Garang (anak)

Data-data tanah objek warisan sebagai berikut:

  • Luas 1.000 m2
  • NJOP = 1.000.000,- per meter
  • NPOP = 1.000 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,- sama dengan NJOP total
  • NJOPTKP waris adalah Rp. 350.000.000,- (DKI Jakarta)

Besarnya BPHTB adalah sebagai berikut:

  • BPHTB = 5 % (1/5 NPOP – NPOPTKP)   1/5 NPOP karena yang menjadi hak pewaris hanya 1/5 bagian
  • BPHTB = 5 % (1/5 x Rp. 1.000.000.000 – RP. 350.000.000)
  • BPHTB = 5 % (Rp. 200.000.000 – Rp. 350.000.000)
  • BPHTB = 5 % (- Rp. 150.000.000)
  • BPHTB = Nihil

Jika diajukan balik nama atas sertifikat tersebut maka jumlah BPHTB yang harus dibayar adalah Nihil atau tidak ada. Apabila balik nama sudah selesai diajukan di Kantor Pertanahan maka dalam sertifikat akan muncul nama tujuh orang yaitu nama empat orang pemilik sebelumnya ditambah dengan ahli waris dari Rajo Angek Garang, selengkapnya pemilik tanah dan bangunan tersebut menjadi menjadi:

  1. Irwandy
  2. Riza Surya Dharma
  3. Fadli Aulia
  4. Eldwin Syarif
  5. Maknyak Jumas (istri)
  6. Andi Arwick Garang (anak)
  7. Mariadi Putra Garang (anak)

Dalam sertifikat ini juga bisa dicantumkan besarnya masing-masing bagian pemiliknya. Besarnya bagian masing-masing pemilik berdasarkan kesepakatan semua pemilik.

 

Share Button
See more..
Mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No....
Menjual tanah warisan pada dasarnya sama saja prosesnya dengan proses jual beli biasa....
Dalam proses jual beli property (seperti rumah, tanah dan lain-lain) diperlukan biaya-biaya....
Setiap transaksi yang terjadi di bidang real estate dikenakan pajak, karena dalam...
Seringkali kita menemukan kasus yang membutuhkan analisa hukum, seperti perlu atau...
Surat Keterangan waris adalah surat yang menerangkan tentang siapa saja ahli waris...
Hak Pakai merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang dapat diberikan berdasarkan...
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang...
Saat ini masih banyak tanah-tanah yang memiliki alas hak berupa Eigendom Verponding....
Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran...
Bagaimana cara mengurus sertifikat dari tanah girik? Pertanyaan ini sering saya dengar...
Warga Negara Asing (WNA) diperbolehkan memiliki property (dalam hal ini difokuskan...
Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Tanah Warisan

36 thoughts on “Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Tanah Warisan

  • November 21, 2013 at 1:32 pm
    Permalink

    salam hormat,

    terima kasih pencerahannya tentang seluk beluk hukum jual beli dan balik nama, mohon ijin bertanya, sy sudah baca tentang bphtb,……hanya mungkin kurang jelas……saya ada keponakan 3 (tiga) + ibunya (ayahnys sudah meninggal)…. mau urus balik nama waris, apakah bphtb nya di bagi empat (sperti contoh yg tanah dibeli pstungan oleh 5 orang)

    saya mohon ijin diberikan penjelasannya, saya tunggu dan terkma kasih

    Kuwat cirebon

    Reply
    • November 21, 2013 at 3:39 pm
      Permalink

      Dear Pak Kuwat,
      Pembayaran BPHTB waris cukup satu ahli waris saja namanya dicantumkan, boleh salah satu anaknya atau ibunya saja. Supaya lebih mencepat proses sebaiknya pilih ahli waris yang sudah memiliki NPWP secara format BPHTB sudah mengharuskan wajib pajak menuliskan NPWP-nya. Di belakang nama ahli waris tersebut diberikan kode CS yang menggambarkan ia membayar bersama-sama dengan wajib pajak (ahli waris) lainnya.

      Demikian semoga membantu

      Reply
      • November 29, 2013 at 2:27 pm
        Permalink

        Saya bertanya karena saya tidak tahu hukum dan saya tanya ke notaris yang satu dan yang lainnya beda rumusannya, sehingga besar biayanya, setelah membaca ini saya jadi tercerahkan, akhirnya saya menemukan notaris yang rumusannya sesuai dengan rumusan Bung Asriman.
        Atas pencerahan dan perhatiannya saya ucapkanterima kasih, semoga budi jasa baiknya mendapatkan balasan dari Tuhan Allah YME, Aamiiiiiiin

        Reply
  • December 19, 2013 at 4:26 am
    Permalink

    selamat siang, mohon pencerahannya ada tanah waris dimana tanah tersebut pada semasa hidup almarhumah dijual sebagian tapi belum dipecah oleh almarhumah. yang jadi pertanyaan bagaimana cara penghitungan pajak warisnya apakah tanah tersebut dikurangi dulu atau musti bayar pajak bphtb warisnya. catatan tanah tersebut sudah bersertifikat.terima kasih .

    Reply
    • December 19, 2013 at 4:24 pm
      Permalink

      Dedy,
      Pada prinsipnya pembayaran BPHTB waris atau jual beli dibayarkan hanya sebesar hak yang diterima. Jika hanya dibeli sebagian atau tanahnya hanya sisa sebagian maka yang wajib dibayarkan adalah sebesar yang dibeli saja atau hanya sebesar sisa saja..

      Reply
      • December 23, 2013 at 2:48 am
        Permalink

        terima kasih atas pencerahannya, tapi ada stu pertanyaan lagi gimana dengan transaksi tanah yang sebagian dijual waktu semasa almarhumah hidup. Tanah tersebut dijual hanya dibawah tangan ( pakai kuitansi dan materai ) gimana cara perlakuan BPHTB nya ??

        Reply
        • December 25, 2013 at 4:42 am
          Permalink

          To Pak Dedy,
          Jika tanah tersebut belum sertifikat, maka belum timbul kewajiban untuk membayar BPHTB. Yang harus dibayar hanya PPh final oleh penjual saja. BPHTB dibayar pada saat pembeli membuat sertifikat tanahnya. Bisa juga dibayarkan sesuai dengan luas yang dibeli pada saat jual beli bawah tangan tersebut, tetapi akan membayar kekurangan pada saat pengajuan sertfikat ke PBN oleh pembeli. Hal ini terjadi jika pengajuan sertifikat dilakukan pada tahun pajak yang berbeda dengan waktu jual beli.
          Tetapi jika tanah sudah sertifikat harus dilakukan jual beli ulang dengan akta PPAT atas objek jual beli walaupun hanya sebagian, dengan kewajiban membayar BPHTB sebesar yang dibeli saja..
          Demikian semoga membantu

          Reply
          • December 27, 2013 at 1:23 am
            Permalink

            terima kasih atas pencerahannya.oo iya pak, ada dasar hukumnya mengenai hal tersebut di atas ??

          • December 27, 2013 at 2:17 am
            Permalink

            lihat UU BPHTB Pasal 2 ayat (3)

  • Pingback: Surat Keterangan Waris untuk Beberapa Golongan Penduduk |

  • Pingback: Tata Cara Peralihan Hak Tanah dan Bangunan dengan Akta Jual Beli

  • May 30, 2014 at 4:45 am
    Permalink

    saya mao tanya
    saya mau buat akta tanah.dalam SPPT PBB atas nama nenek.
    luas tanah 135m2(2 bangunan rumah)
    NJOP per m2= Rp.702.000

    kasus seperti ini ,bisa buat akta hibah atau akta waris.Lalu cara menghitung biaya ,apabila saya membuat akta tanah hanya pada bagian rumah saya saja.

    thanks

    Reply
  • Pingback: www.asriman.com » Persetujuan Suami atau Istri dan Anak dalam Menjual Rumah dan Tanah

  • June 25, 2015 at 4:59 am
    Permalink

    Dear Pak Asriman,
    Saat ini saya sedang mengurus sertifikat rumah dinas orangtua saya.
    SK dari BPN sudah kami terima dan pihak BPN meminta kami untuk membayar BPHTB sebagai persyaratan pendaftaran/pengurusan sertifikat.
    Note; kedua orangtua sudah meninggal.
    Saya 4 bersaudara. dan saya diberi kuasa untuk mengurus sertifikat.
    Mohon infonya bagaimana kami mngisi BPHTB ini.
    Terimakasih
    Lita

    Reply
    • June 25, 2015 at 11:03 pm
      Permalink

      Dear Bu Lita,
      SK Hak yang sudah terbit harus direvisi menjadi atas nama para ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris. Kemudian BPHTB diisi cukup atas nama salah satu ahli waris saja.

      Demikian semoga membantu

      Reply
  • August 24, 2015 at 6:18 am
    Permalink

    Ini artikel penting dan perlu di sebarkan, karena banyak yang belum tahu hingga menyerahkan pengurusannya kepada calo yang meminta harga selangit, mohon ijin untuk dapat share sebagian artikel anda, saya cantumkan linknya sebagai sumber, terima kasih.

    Reply
  • October 9, 2015 at 9:03 am
    Permalink

    Pak Asriman,

    Orang tua kami tinggal seorang (Ayah) saja, lalu rencananya harta sudah ingin dibagi, dan pembagiannya pun sudah jelas dan disepakati bersama. Pertanyaan kami :
    1. Apakah pembagian ini masuk Hibah atau Waris ?
    2. Lalu ketika itu adalah Hibah/Waris, pada saat Balik Nama Waris kan muncul BPHTB yaitu sebesar (NJOP-300Jt)x5%, nantinya bisa langsung ke nama masing-masing ahli waris sesuai dengan kesepakatan pembagian tersebut atau semua ahli waris dituliskan di sertifikat tersebut ?
    3. Setelah proses itu apakah ada Biaya lainnya untuk Balik nama seperti BPHTB (NJOP-60jt)x5% ?

    Mohon pencerahannya.

    Terimakasih

    Reply
  • November 2, 2015 at 3:16 am
    Permalink

    Pak, mohon bantuannya..ibu saya mempunyai sebidang tanah girik yg berasal dari kakek. bagaimana untuk pengurusan sertifikatnya? dan berapa besar bphtb yg dikenakan untuk tanah tersebut? tanah ibu saya seluas 315 m2 di daerah jakarta timur.
    Terimakasih.

    Reply
    • November 2, 2015 at 11:22 pm
      Permalink

      Langkah2 yang harus dilakukan untuk membuat sertifikat:
      1. Minta legalisir giriknya di kelurahan, legalisir letter C
      2. Minta surat keterangan riwayat tanah di kelurahan
      3. Minta surat keterangan tidak sengketa di kelurahan
      4. Minta surat keterangan penguasaan tanah sporadik di kelurahan
      5. Lengkapi asli-asli surat tanahnya (girik dan SPPT PBB)
      6. Lengkapi identitas pemilik tanah sekarang
      Bawa seluruh perlengkapan tanah tersebut dan bawa ke BPN, BPN akan memeriksa perlengkapan permohonan tersebut dan meminta akan melengkapi persyaratan jika ada persyaratan masih kurang

      Reply
  • November 23, 2015 at 9:48 am
    Permalink

    Mas,

    mau tanya, apakah benar ada potongan untuk NPOPTKP adalah sebesar rp. 60 juta untuk daerah Bekasi.

    mohon info lengkap dan juga case-study nya.

    thanks

    Andi

    Reply
    • November 23, 2015 at 11:57 pm
      Permalink

      Untuk daerah Jakarta 80 juta, Bodetabek 60 juta.

      Reply
  • December 29, 2015 at 11:37 am
    Permalink

    Master, saya septiaan saat ini saya mau membuat sertifikat, surat awal saya Verponding indonesia dan orang tua saya sudah meninggal dan di wariskan k anak2 nya.. Apa benar untuk pembuatan sertifikat dari Verponding indonesia hanya di potong 80jt saja

    Reply
    • December 30, 2015 at 3:32 am
      Permalink

      Untuk pembayaran BPHTB ketika membuat sertifikat betul dipotong 80jt untuk tanah yang berada di Jakarta. Biaya-biaya lain bisa ditanyakan ke BPN setempat

      Reply
  • April 25, 2016 at 4:54 am
    Permalink

    Saya mau tanya.
    Saya punya rumah dan luas tanahnya 65 m2 tapi surat jual belinya atas nama ibu saya dan ibu saya sudah meninggal. yang mau saya tanyakan surat apa yang harus saya buat,surat hibah atau langsung sertifikat.

    berapa biayanya pembuatan surat tersebut.

    Trims

    Reply
    • April 26, 2016 at 12:27 am
      Permalink

      1. Buat surat keterangan kematian orang tua
      2. Buat Surat Keterangan Waris
      Berdasarkan kedua surat itu ditambah dengan asli surat-surat tanah dan foto kopi identitas bisa langsung dimohonkan sertifikat ke BPN

      Reply
  • April 29, 2016 at 12:32 pm
    Permalink

    Maaf pak Asriman, saya mau tanya
    Sekitar 7 atau 8 thn yg lalu om saya menjual tanah AJB 100m2 ke ibu saya tapi tdk langsung diurus surat2 pindah kepemilikannya. Sekarang om dan ibu saya sdh meninggal dan AJB tsb diberikan kpd saya. Om saya punya 1 istri dan 3 anak. Saya mau merubah AJB tsb jd SHM. Tapi saya bingung harus mulai darimana. Mhn dibantu. Terima kasih

    Reply
    • May 1, 2016 at 10:18 am
      Permalink

      Saya beranggapn bahwa AJBnya dibuat secara sah dengan persetujuan istrinya dulu.
      Jika akan dimohonkan SHM bisa dengan cara membawa asli surat-surat tanah termasuk AJB ke BPN, syarat lainnya:
      -PBB tahun terakhir dan seluruh pembayarannya sudah harus lunas.
      -Surat keterangn kematian an. ibu
      -Surat keterangan waris dari Ibu
      -KTP dan KK seluruh ahli waris
      -Isi blangko permohonan di BPN

      Sertifikat akan terbit atas nama seluruh ahli waris…

      Reply
      • May 1, 2016 at 3:29 pm
        Permalink

        Apakah harus membuat surat pernyataan bahwa tanah tsb memang dulu sdh dibayarkan oleh ibu saya karena AJB msh atas nama om saya atau adakah surat lainnya yg harus disertakan?

        Reply
  • June 22, 2016 at 7:09 am
    Permalink

    Siang pak Asriman, sy berkeluarga abang adik laki laki ada 4 org dan semuanya sdh mendapat rmh msg msg. Sy mau mengurus balik nama sertifikat dari bpk sy ke sy.org tua sy kondisinya msh hidup. Biaya apa sj yg akan timbul. Dan apakah pemberi hibah di kenakan pajak jg.sy tinggal di dpk jawabarat.tks.

    Reply
    • June 23, 2016 at 10:49 pm
      Permalink

      Pemberi hibah dari orang tua ke anak tidak dikenakan pajak. Hanya BPHTB penerima hibah yang dikenakan.

      Reply
  • June 22, 2016 at 9:13 am
    Permalink

    Pak Asriman,

    Mohon bantuannya untuk KASUS di bawah ini :

    A dan B (tidak ada ikatan keluarga antara A dan B) mempunyai tanah dan bangunan dalam 1 sertipikat HM di daerah Bekasi.
    Luas tanah = 1.745 M2 (NJOP Rp 285.000/M2)
    Luas Bangunan = 540 M2 (NJOP Rp 505.000/M2)
    NJOPTKP Bekasi = Rp 300.000.000,-

    Mereka berdua meninggal dalam waktu yang sama karena kecelakaan maka Ahli Waris dari A dan B mengurus Balik Nama Sertipikat dibantu oleh teman yang biasa mengurus urusan Balik Nama Sertipikat.

    Untuk PPh Waris para Ahli Waris sudah mendapatkan SKB PPh Waris.

    Dari contoh yang Bapak sampaikan maka Ahli Waris menghitung sbb :

    Luas Tanah untuk Ahli Waris keluarga A = 1/2 x 1.745 M2 = 873 M2
    Luas Tanah untuk Ahli Waris keluarga B = 1/2 x 1.745 M2 = 872 M2
    Luas Tanah berbeda 1 M2 untuk A dan B karena luas tanah tidak bisa desimal.

    Luas Bangunan untuk Ahli Waris Keluarga A = 1/2 X 540 M2 = 270 M2
    Luas Bangunan untuk Ahli Waris Keluarga B = 1/2 X 540 M2 = 270 M2

    Maka BPHTB yang disetorkan :

    Oleh Ahli Waris A :
    Tanah = 873 x Rp 285.000 = Rp 248.805.000
    Bangunan = 270 x Rp 505.000 = Rp 136.350.000
    NPOP sama dengan Total NJOP = Rp 385.115.000
    NJOPTKP = Rp 300.000.000
    BPHTB = 5% x Rp (385.115.000 – 300.000.000) = Rp 4.255.750

    Oleh Ahli Waris B :
    Tanah = 872 x Rp 285.000 = Rp 248.520.000
    Bangunan = 270 x Rp 505.000 = Rp 136.350.000
    NPOP sama dengan Total NJOP = Rp 384.870.000
    NJOPTKP = Rp 300.000.000
    BPHTB = 5% x Rp (384.870.000 – 300.000.000) = Rp 4.243.500

    Dan itu sudah dibayarkan pada awal Maret 2016 dan pada pertengahan Mei 2016 teman yang mengurus Balik Nama memberitahukan bahwa kemungkinan digabungkan harus bayar lagi sebesar Rp 15 juta (yaitu 5% dari Rp 300 juta). BPN akan mengabulkan tidak akan bayar lagi apabila kita bisa dapat surat penegasan dari Pemda yang menerangkan bahwa BPHTB Waris dimungkinkan untuk dapat dilakukan pengurangan 2 kali pada 1 objek tanah. Tapi sampai sekarang Pemda tidak memberikan surat tersebut.

    Logikanya kalau melihat contoh yang diberikan oleh Bapak Asriman, penghitungan kita sudah betul.
    Kalau dalam kasus yang dicontohkan hanya baru 1 orang pemilik yaitu Rajo Angek Garang yang meninggal tapi kalau ada pemilik lain yang meninggal lagi maka menghitungnya pasti seperti perhitungan ahli waris Rajo Angek Garang yaitu berhak mendapatkan NJOPTKP Rp 350 juta untuk wilayah Jakarta.

    Kembali ke kasus A dan B meninggal dalam waktu yang sama, apakah BPN Bekasi tidak bisa secara bijaksana untuk memutuskan bahwa Ahli Waris A dan B berhak mendapatkan NJOPTKP masing-masing sebesar Rp 300 juta untuk wilayah Bekasi.

    Mungkin BPN belum pernah mengalami kasus dimana 2 pemilik sertipikat meninggal dalam waktu yang sama.

    Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

    Reply
    • June 23, 2016 at 10:46 pm
      Permalink

      Itu kebijakan masing-masing daerah. BPHTB dihitung berdasarkan objek bukan berdasarkan penerima haknya. Ahli waris A dan B dianggap sebagai 1 ahli waris maka pengurangan NJOPTKP hanya sekali.

      Reply
      • July 11, 2016 at 7:18 am
        Permalink

        Yang dicontohkan oleh Bapak Asriman adalah 1 bidang pemilik 5 orang yaitu :
        Irwandy
        Riza Surya Dharma
        Fadli Aulia
        Eldwin Syarif
        Rajo Angek Garang

        Dari 5 orang tersebut yang meninggal duluan adalah Rajo Angek Garang, sehingga ahli warisnya mengurus balik nama waris dan dalam hal pembayaran BPHTB mendapatkan pengurangan NJOPTKP.
        Bagaimana dengan nasib ahli waris dari pemilik lain meninggal beberapa tahun kemudian (Irwandy, Riza Surya Dharma, Fadli Aulia, Eldwin Syarif) ? Apakah ahli waris dari mereka ini tidak berhak lagi mendapatkan pengurangan NJOPTKP karena sudah keduluan diambil oleh keluarga Rajo Angek Garang ?

        Reply
        • July 11, 2016 at 1:37 pm
          Permalink

          Meninggalnya pemilik lainnya dalam waktu yang tidak bersamaan maka dihitung sebagai peristiwa baru, sudah tidak ada hubungan lagi dengan peristiwa sebelumnya (Meninggalnya Rajo Angek Garang). Perhitungan BPHTB dihitung sebagai kejadian baru sehingga untuk menghitung BPHTB, NJOP dikurangi dengan NPOPTKP terlebih dahulu sebelum dikali 5%.

          Tetapi apabila satu atau dua pemilik atau semua meninggal dalam waktu bersamaan maka pengurangan NPOPTKP hanya satu kali saja.

          Reply
          • July 14, 2016 at 8:10 am
            Permalink

            Terima kasih Pak Asriman atas jawabannya.

          • July 15, 2016 at 7:52 am
            Permalink

            Sama-sama bu 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *