Cara Mengurus Sertifikat dari Tanah Girik





Share Button

cara mengurus sertifikat dari tanah girikBagaimana cara mengurus sertifikat dari tanah girik? Pertanyaan ini sering saya dengar dari beberapa teman, terutama developer baru dan mungkin ini banyak ditanyakan oleh masyarakat awam.

Untuk diketahui girik merupakan jenis tanah milik adat yang belum didaftarkan konversi haknya ke negara melalui kantor pertanahan. Bukti girik bukan merupakan hak atas tanah tapi berupa bukti bahwa atas bidang tanah tersebut dikuasai dan dibayarkan pajaknya oleh si pemilik girik.

Seharusnya pada saat UU No. 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan, seluruh tanah-tanah yang belum sertifikat, termasuk girik harus didaftarkan konversi haknya ke kantor pertanahan setempat menjadi salah satu jenis hak yang ada dalam UUPA, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha dan lain-lain. (jenis tanah lainnya yang belum bersertifikat adalah ketitir, petok D, rincik, ketitir, Verponding Indonesia, Eigendom Verponding, erfpacht, opstaal, vruchtgebruik.)

Tetapi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai proses konversi hak-hak tersebut maka sampai saat ini masih banyak tanah-tanah yang belum sertifikat.

Proses sertifikasi tanah-tanah yang belum sertifikat itu berbeda-beda antara satu jenis tanah dengan yang lainnya, khusus untuk tulisan ini kita akan bahas cara mengurus sertifikat dari tanah girik.

Untuk mengurus sertifikat dari tanah girik ada dua tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hak, yaitu tahapan pengurusan di kantor kelurahan dan di kantor pertanahan.

Pengurusan di Kelurahan Setempat

1. Mengurus Surat Keterangan tidak Sengketa

Fungsinya adalah untuk mengetahui bahwa atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut tidak ada sengketa. Pemohon adalah pemilik yang sah. Dalam surat keterangan tidak sengketa tersebut ada tanda tangan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Biasanya saksi ini adalah pejabat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat. Karena RT dan RW umumnya diangkat dari masyarakat asli yang mengetahui sejarah penguasaan tanah tersebut. Jika di suatu daerah tidak ada RT dan RW seperti beberapa daerah di Sumatera Barat, saksi bisa dari tokoh adat setempat.

2. Mengurus Surat Keterangan Riwayat Tanah

Surat Keterangan Riwayat Tanah berfungsi untuk menerangkan secara tertulis riwayat penguasaan tanah dari sejak awal mulai ada pencatatan di kelurahan sampai dengan penguasaan saat ini. Dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut diceritakan proses peralihan baik berupa peralihan sebagian-sebagian atas keseluruhan, karena pada awalnya tanah girik biasanya sangat luas kemudian dijual atau dialihkan secara sebagian-sebagian.

Contoh kalimat yang ada dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah:

Pada tahun 1975 Girik C 45 Persil No. 100 luas 15.000 m2 dijual kepada Girik C 51 seluas 5.000 m2.

Pada tahun 1980 Girik C 45 Persil No. 100 luas 10.000 m2 dijual kepada Girik C 52 seluas 6.000 m2.

Dari kalimat di atas diketahui bahwa awalnya Girik C 45 seluas 15.000 m2 dan dijual dua kali masing-masing kepada Girik C 51 seluas 5.000 m2 pada tahun 1975 dan kepada C 52 seluas 6.000 m2 pada tahun 1980, sehingga Girik C 45 tersebut tersisa luas 4.000 m2. Jika tidak ada peralihan setelah tahun 1980 maka luas tanah yang bisa dimohonkan saat ini adalah seluas 4.000 m2.

3. Mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik

Dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik ini dicantumkan sejak kapan waktu perolehan penguasaan tanah tersebut.

Pengurusan Di Kantor Pertanahan

1. Mengajukan permohonan sertifikat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diurus di kelurahan, dan dilengkapi dengan syarat formal seperti:

  • Fotocopy KTP dan KK pemohon
  • Fotocopy PBB tahun berjalan
  • Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang

2. Petugas dari Kantor Pertananahan melakukan pengukuran ke lokasi

Pengukuran ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan.

Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau kuasanya.

3. Pengesahan Surat Ukur

Hasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan dipetakan di BPN dan Surat Ukur disahkan atau tandatangani oleh pejabat yang berwenang, pada umumnya adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

4. Penelitian oleh Petugas Panitia A

Setelah Surat Ukur ditandatangani dilanjutkan dengan proses Panitia A yang dilakukan di Sub Seksi Pemberian Hak Tanah. Anggota Panitia A terdiri dari petugas dari BPN dan Lurah setempat.

5. Pengumuman data yuridis di Kelurahan dan BPN

Data yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan di Kantor Kelurahan dan BPN selama enampuluh hari, hal ini bertujuan supaya memenuhi pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997. Dalam prakteknya bertujuan untuk menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari pihak lain.

6. Terbitnya SK Hak atas Tanah

Setelah jangka waktu pengumuman terpenuhi dilanjutkan dengan penerbitan SK Hak atas tanah, dimana tanah dengan dasar girik ini akan langsung terbit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).

7. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)

BPHTB dibayarkan sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan seperti yang tercantum dalam Surat Ukur. Besarnya BPHTB tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah. BPHTB ini juga bisa dibayarkan pada saat Surat Ukur selesai yakni pada saat luas tanah yang dimohon sudah diketahui secara pasti.

8. Pendaftaran SK Hak untuk diterbitkan sertifikat

SK Hak kemudian dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikat pada subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI).

9. Sertifikat selesai dan bisa diambil di loket pengambilan

girik adalahLama Waktu Pengurusan Sertifikat dari Tanah Girik

Lamanya waktu pengurusan sertifikat ini tidak dapat dipastikan, banyak faktor yang menentukan. Tapi jika diambil rerata sekitar 6 bulan dengan catatan bahwa tidak ada kekurangan persyaratannya.

Besarnya Biaya Pengurusan Sertifikat dari tanah  Girik

Biaya sangat relatif terutama tergantung pada lokasi dan luasnya tanah, makin luas lokasi dan makin strategis lokasinya biaya akan semakin tinggi.

Demikian cara pengurusan sertifikat tanah dari girik, semoga ada manfaatnya

 

 

Share Button
See more..
Jenis Hak Atas Tanah yang Bisa Dibangun Proyek
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan...
Mengakuisisi Tanah Girik Oleh Developer
Seringkali kita sebagai developer mendapatkan tanah yang menguntungkan untuk dikembangkan jadi proyek...
Cara Meningkatkan Status Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan atau HGB menjadi Sertifikat Hak Milik atau SHM
Di forum-forum diskusi masih banyak peserta yang bertanya-tanya bagaimana caranya meningkatkan status...
Cara Meningkatkan Sertifikat Hak Pakai Menjadi SHM
Hak Pakai merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang dapat diberikan berdasarkan Undang-Undang Pokok...
Panduan Cara Developer Mengakuisisi Lahan Sampai Pemecahan Sertifikat
Ada beberapa langkah yang harus dilalui seorang developer dalam mengakuisi lahan atau membeli tanah....
Aspek Hukum WNA Membeli Property di Indonesia
Warga Negara Asing (WNA) diperbolehkan memiliki property (dalam hal ini difokuskan tanah dan bangunan)...
Keuntungan Membeli Tanah Girik bagi Developer
Bagi sebagian developer membeli tanah girik masih dihindari. Mereka ketakutan seolah-olah tanah girik...
Cara Meningkatkan Status Tanah Garapan Menjadi SHM
Selain girik, masih ada beberapa status tanah yang belum sertifikat, diantaranya adalah tanah garapan....

Article Tags:

52 Responses to “ Cara Mengurus Sertifikat dari Tanah Girik ”

  1. […] dengan tanah dengan status girik yang permohonan konversi hak untuk pertama kali diberikan SHM, tanah-tanah yang belum sertifikat […]

  2. […] daerah setempat. Sehingga tanah-tanah yang belum didaftarkan, seperti tanah milik adat (seperti girik, letter D, petuk, ketitir dan lain-lain, yang berlaku menurut daerah) tidak diatur dalam […]

  3. […] sebagian developer membeli tanah girik masih dihindari. Mereka ketakutan seolah-olah tanah girik itu tidak bisa diperjualbelikan. Mereka […]

  4. […] yang ada di Indonesia. Menurut UUPA jenis-jenis sertfikasi tanah ada beberapa macam, diantaranya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Hak Gunan Usaha, […]

  5. […] yang melekat pada suatu objek berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, diantaranya Sertifikat, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan […]

  6. bila 2 bidang tanah di belah 2 saya dan adik saya …. apa wajib kedua nya bikin sertifikat bersama …. kendalanya adik saya tak berniat untuk membuat nya …. tapi bersedia membantu

  7. ma.af … 1 bidang tanah di belah 2 .. apa hukum nya wajib untuk ke dua nya … di sertiffikat…. apa bisa hanya mengurus sebidang saja

  8. Harus dipecah menjadi 2 bagian pak, jadi nantinya akan timbul 2 buah sertifikat.
    Dalam istilah pertanahan dinamakan pemecahan sempurna.

    Terima kasih

  9. Harus dipecah menjadi 2 bagian pak, jadi nantinya akan timbul 2 buah sertifikat.
    Dalam istilah pertanahan dinamakan pemecahan sempurna.

    Terima kasih

  10. Pak ada pendapat bahwa pengurusan tanah dari asal hiruk tidak dikenakan BPHTB karena pada prinsipnya girik bukan bukti kepemilikan yang sah sehingga belum ada hak kepemilikan yang sah, sehingga belum ada hak yang dialihkan. Apakah betul? Apa yang menjadi dasar hukum nya?
    Bila ada bagaimana menetap kan npop yang wajar? Bagaiman bila ada keberatan mengenai besaran angka penetapan nya?
    Terimakasih

  11. Pak asriman yg baik, alm. Nenek sy memp. 2 anak. Paman sy dan alm. Ayah sy. Nenk mempunyai. Sebidang tnh luas± 1450m2. Yg tlh dipecahmenjadi 7 pbb. 6 atas nama. Anak2 ayah dan 1 msh atas nma nenek alm. Paman tdk diberikan krn telah mendapatkan sebelum ayahsy meninggal. Stl. Pecahpbb sedikit2 tnh tlh terjual. Saat ini kami sepakat ingin membuat shm atas tnh tsb menjadi 1 nama. Langkah2 apa ygdpt sy lakukan krn sebelumnya alm nenek belum memberikan surat waris untuk. Kami. Terima kasih

  12. Dear Ilham,
    JIka tanah seluas 1450 m2 tersebut belum sertifikat dan dijual sebagian-sebagian maka sisanya bisa langsung dimohonkan sertifikat. PBB yang sudah dipecah-pecah tidak mempengaruhi alas hak dari tanah tersebut karena PBB bukan bukti kepemilikan tanah. Jadi atas tanah tersebut bisa langsung dimohonkan sertifikat.

    Demikian semoga membantu

  13. selamat siang pak..

    saya ingin menanyakan Jika surat girik sudah lengkap, dan dari BPN sudah bilang kalo sebenernya dengan surat ini sudah bisa terbit sertifikat.. tapi karena keninginan untuk dijual dengan kondisi tanah hanya dengan girik..pihak Notaris tidak mau mengeluarkan AJB karena masalah riwayat tanah…bagaimana solusinya untuk mengurus riwayat tahah tersebut padahal sudah tidak ada yang punya ? kami juga sudah membuat surat keterangan tanah tidak bermasalah dari kelurahan dan kepolisian..

    terimakasih informasinya

  14. Dear Ariejack,
    Tepatnya yang membuat akta jual beli untuk tanah girik adalah PPAT, bukan Notaris. Seharusnya PPAT bersedia membuat AJB tersebut apabila persyaratan untuk AJB sudah dipenuhi diantaranya Surat Keterangan tidak Sengketa dari Kelurahan, Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan dan girik aslinya juga dilampirkan.
    Sebaiknya cari PPAT yang lain yang memiliki ilmu tentang pembuatan AJB karena dalam kenyataannya tidak semua PPAT memiliki ilmu yang sama.
    Jalan keluar lainnya yaitu dimohonkan dulu sertifikat atas nama pemilik kemudian dibuat AJB setelah sertifikat selesai. Sementara sertifikat sedang diurus bisa dibuat akta Pengikatan Jual Beli dengan pembeli.

    Demikian semoga membantu

  15. selamat malam
    saya mau tanya pak,kalo sudah ada ajb,bila mau urus sertifikatnya,dokumen apalagi yg diperlukan?kira2 brp biaya pembuatan sertifikat untuk tanah luas 120 m2?bila sudah ada ajb,apakah girik msh diperlukan?sebelumnya terima ksh atas pencerahannya..

  16. Dear Pak Arisman ( maaf klo salah nama).

    Saya mau beli tanah, tapi tanah itu hanya memiliki surat dari kelurahan dan ukurannya tidak sesuai dgn fisiknya. Tanah ini tanah keluarga, dimana kepala keluarga sdh meninggal. Yang ada istri dan am anak2 nya yg sdh pada berkeluarga.
    Saya tidak ingin ada masalh nanti di belakang. Saya nntinya mau langsung buat sertifikatnya. Document2 apa yg harus aq siapkan?.Apkah surat ahli waris dri krluarga ini cukup untuk mrlakukan transaksi jual beli? Rencana saya akan melakukan pengukuran ulang spaya nanti sertifikat sesuai yg sebenarnya. Mana dulu yg hrs dilakukan? Jujur saya kuatir untuk batas2 tanah bermaslah di belakang hari. Mohon bantuannya. Terimakasih banyak.

  17. selamat pagi pak Asriman… keluarga sya punya mslh,kakek pnya tanah yg diwariskan ke bude dgn bukti Kohir (zaman dulu) tp tanah itu ditempati keponakan dan skrg malah di buatkan sertifikat dgn cara kerjasama dgn pihak kelurahan…yaitu dgn cara mengatasnamakan tanah adat jadi dlm letter C. atas nama bude saya di bawahnya tertulis nama yg punya sertifikat tanpa ada keterangan asal tanah…yg jadi mslh smua
    pihak kelurahan yg dlu mengurus itu sudah mati ( Lurah dan kadusnya)…skrg ganti Lurah baru dan sejak dlu bude saya tdk pernah di beri surat tanda pajaknya….Tp msih punya kohir aslinya.gmnakah cara untuk mendapatkan kembali tanah itu terimakasih….

  18. Pak Asriman, mohon bantuan informasinya.
    pada tahun 1977 Ayah saya beli tanah girik seluas 150m2, terdapat Surat Perjanjian Jual Beli dan akta jual beli yang dibuat oleh lurah, Ipeda/PBB. kami hendak membuat sertipikat atas tanah tsb, dikarenakan ayah sdh wafat,yang ingin kami tanyakan:
    1. Bisakah proses pembuatan sertipikat langsung diatas namakan ibu kami atau salah satu anak
    2. Apakah bisa langsung dikerjakan sesuai urutan diatas untuk proses pembuatan sertipikat, atau perlu proses lain lagi

    Terima kasih

  19. salam pak Arisman
    saya mau bertanya pak, bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah yang dikuasai oleh saudara dari kakek saya, dimana kakek saya ini telah meninggal, namun kakek saya mewariskan itu kepada ayah saya . Namun saudara kakek saya ini ngotot pengen memiliki tanah ini . Tapi tanah ini belum brsertifikat …
    Tolng beri solusinya pak

  20. Dear Pak Asriman,

    Mohon info & advice -nya, untuk pembuatan Sertifikat dari Girik, luas tanah yang tercantum pada Girik dengan keadaan sebenarnya itu berbeda.
    Luas tanah yang tercantum pada girik sebesar 450m2, sedangkan actual -nya ada +/-1000m2.
    Bagaimana cara kami membuat sertifikat-nya?

    Mohon info

    Thanks

  21. Sangat lumrah luas fisik tanah yang sebenarnya berbeda dengan luas yang tertera di surat giriknya… Luas yang dipakai ketika permohonan sertifikat adalah luas sebenarnya hasil ukur mutakhir karena luas yang ada di girik tidak akurat. Oleh karena itu disiasati ketika menuliskan luas di akta jual beli didahului dengan tanda ‘lebih kurang’.
    Untuk proses yang harus dilakukan silahkan datang ke kantor BPN setempat dan menanyakan perihal tersebut..

    Terima kasih semoga membantu

  22. Cara menyelesaikan sengketa sangat disarankan dengan jalan damai atau di luar pengadilan. Duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Karena jika bersengketa di pengadilan akan menghabiskan begitu banyak waktu, energi dan biaya.

    Semoga membantu

  23. Salam,

    Saya mau bertanya tentang tanah yang tidak bisa diurus sertifikatnya, alasan dari keluarahan (peta tanah hilang). Padahal waktu beli tanah itu ada saksi dan nota pembelian tanah. Pembeli dari pemilik ada dua orang, tetangga dan kakek saya, jadi lokasi tanah kami berdempetan. Namun ketika tetangga saya membuat sertifikat,dia bisa lancar mendapatkannya (tetangga saya membuat sertifikat terlebih dahulu tanpa memberitahu pihak kami). Tetapi ketika pihak kami membuat sertifikat, kelurahan tidak bisa mengurus karena alasan peta tanah tidak ada. Apa yang harus kami lakukan? Mohon bantuannya

  24. Selamat malam,

    Saya mau tanya tanya masalah tanah dan rumah yang sekarang masih saya tempati bersama orang tua saya.
    Jadi dulu waktu jaman kakek saya masih hidup beliau menyewa tanah dari seseorang yang waktu itu katanya adalah “tuan tanah” yang tak lain adalah tetangga rumah yang sekarang masih kami tempati.
    Jadi kakek saya menyewa tanah tapi tidak berikut bangunannya. Kesepakatan dan transaksi sewa menyewa hanya terjadi antar kekeluargaan saja. Hanya ada hitam di atas putih bermaterai yang isinya tertulis perjanjian sewa menyewa tanah tidak berikut bangunan karena bangunan sudah dijual pada pihak kami.

    Nah setelah sekian lama kakek saya dan orang yang bersangutan telah meninggal, sampai akhirnya diteruskan ke ayah saya dan anak dari pihak tetangga saya itu.
    Namun sejauh ini, iuran pbb dibayarkan oleh pihak kami yaitu ayah saya dan atas nama ayah saya juga.

    Tadi siang ada salah seorang keluarga dari pihak sana datang dan menanyakan kelanjutan dari tanah yang kami tempati ini.
    Apa pihak kami harus membayar tanah yang kami tempati ini kepada mereka?
    Kalau iya, apa kami harus membayar sejumlah berdasar harga tanah sekarang?
    Lalu dokumen apa saja yang harus kami ketahui apabila kami harus membayarkan tanah ini kepada mereka supaya tidak ada kecurangan di dalam bernegosiasi?

    Tolong pencerahannya tahap tahap apa yang harus saya ketahui dan yang harus saya lakukan supaya urusan seperti ini cepat selesai.

    Terima kasih sebelum dan sesudahnya.
    Selamat malam. ☺

  25. Kalau tanah saya ukurannya 7×7 terus berada di perkampungan , berapa biaya bikin girik

  26. Saya juga mau lihat pak, contoh giriknya seperti apa , soalnya saya cuma di kasih selambar kerta aja , terimakasih pak

  27. Saya mau tanya, dirmh yg skrng ditempati milik bapak saya belum ada surat girik atau apapun.karna ini tanah peninggalan dr nenek saya, setelah nenek saya meninggal dibagi2 dan Hanya ada surat keterangan ahli waris yg sudah dibagi rata dengan adik dan kknya bapak saya. Kalau saya mau buat surat tanah terlebih dahulu saya harus buat surat apa? Terima kasih..

  28. Selamat Siang Bapak Tanjung..
    Saya mau nanyakan, berencana membeli sebidang tanah di Gunung Sindur bogor, status tanah masih AJB. Pada saat saya melakukan pengecekan tentang tanah ke kelurahan, lurah setempat langsung meminta komisi 10 % dari nilai jual beli (bukan NJOP), sebagai komisi, kalau tidak, pihak kelurahan tidak mau memberikan tanda tangan mengenai tanah yang kita. Saya haring dengan rekan-rekan, tidak ada peraturan begitu, JADI APAKAH HAL SEPERTI ITU MEMANG ADA atau hanya Indonesia bagian Bogor aja Pak?

    Trimakasih sebelumnya pak.

  29. Memang tidak ada aturan yang mengatur tentang Lurah yang minta komisi atas penjualan tanah di wilayahnya. Tapi berita buruknya adalah bahwa proses jual beli harus melibatkan Lurah tersebut. Pintar-pintar kita aja menegosiasikan angka-angkanya.

    Semoga membantu

  30. Selamat malam pak arisman…
    Saya mau menanyakan, apakah noleh disertifikat hak milik dituliskan luasnya : “lebih kurang” 200m2? Menurut saya kekuatan hukumnya tidaklah kuat..karna tidak menunjukkan kepastian luasnya..mohon penjelasannya

  31. Luas tanah yang tertulis di sertifikat sudah pasti, karena sudah diukur ke lokasi ybs, tidak boleh lagi ada tulisan ‘lebih kurang’. Luas ‘lebih kurang’ digunakan untuk luasan tanah yang belum sertifikat untuk menghindari perbedaan pendapat mengenai luasan setelah diukur.

    Demikian semoga membantu

  32. 1. Sertifikat bisa dimohonkan ke atas nama seluruh ahli waris.
    2. Bisa

    Demikian semoga membantu

  33. Silahkan diukur terlebih dahulu untuk mengetahui luas pastinya. Kalau bisa diukur oleh petugas BPN sehingga nanti jika akan mengajukan sertifikat luas hasil ukur tersebut bisa dipakai dengan demikian luasnya tidak berubah lagi.
    Persyaratan mengurus sertifikat sebaiknya langsung konsultasikan dengan BPN setempat atau ke kantor PPAT.

    Semoga membantu

  34. bagaimana jika kita kredit Tanah dengan orang pemilik/penjual..apakah begitu selesai pembayaran/lunas atau sebelum lunas surat sertifikat tanah udah dibuat ???

  35. Malam pak aku mau tnya aku mau membeli sebidang rmh yg hanya ada AJB sm PBB saja kata pemilik pertama surat Girik nya hilang apa kah AJB itu bisa di tingkatkan jdi SHM apa saja syarat2 terima kasih

  36. Jika pemilik memegang AJB asli, maka bidang tanah tersebut bisa diajukan sertifikat ke BPN. Data tanah Girik bisa dilihat kebenarannya di kantor kelurahan, jika girik yang dipegang masyarakat hilang, forocopynya bisa dilegalisir di kantor kelurahan. Dengan demikian bisa dihindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemalsuan, mengaku-ngaku girik hilang dsb. Syarat selanjutnya bisa melaporkan kehilangan surat tanah tersebut ke kepolisian. Berdasarkan itu bisa diajukan permohonan hak sertifikat ke BPN

    Semoga membantu

  37. Pembelian dengan kredit ke pemilik tanah harus berdasarkan perjanjian, kalau bisa dibuatkan akta notaris. Jadi proses kredit dan pelunasan dan pembuatan sertifikat bisa dituangkan di dalam akta perjanjian tersebut. Hindari perjanjian yang bersifat lisan.
    Permohonan sertifikat bisa diajukan atas nama pemilik tanah terlebih dahulu kemudian dilakukan akta jual beli dan balik nama setelah sertifikat selesai. Bisa juga seluruh pembayaran sudah lunas terlebih dahulu yang ditandai dengan dibuatnya AJB kemudian pembeli mengajukan sertifikat ke BPN.

    Jadi pembuatan sertifikat bisa sebelum lunas, bisa juga setelah lunas.

    Demikian, semoga membantu

  38. Siang pak, orang tua saya beli tanah dari seseorang dan sudah lunas tapi belum ada akta jual beli. Setelah kita urus ke penjual kavlingnya bilang masih ada pajak dll yang harus diselesaikan. Yang jadi pertanyaan, kalau saya mau bantu urus mulainya dari mana yah? yang jelas saya ada bukti kwitansi pelunasan tanah dan bukti pembayaran PBB.
    Terima kasih.

  39. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dibuatkan AJB di hadapan PPAT. Kuitansi lunas tidak bisa dijadikan dasar atas peralihan hak atas tanah dan bangunan. Konsekuensi dari AJB adalah harus dibayarkan pajak-pajaknya, baik pajak sebagai penjual maupun pajak sebagai pembeli.
    Demikian semoga membantu

  40. Cara menguurus surat tanah yg hilang giman pak..

  41. check this out:
    http://asriman.com/cara-mengurus-sertifikat-tanah-yang-hilang/

  42. […] siap bangun dan dari segi legalitas tanah tersebut masih belum sertfikat atau masih dalam kondisi girik atau jenis tanah yang belum sertifikat […]

  43. […] orang yang benar-dalam arti direksi perusahaan, maka anda hanya akan buang-buang waktu menjualkan tanah milik perusahaan tersebut. Kalau masih punya banyak waktu untuk dibuang-buang ya nda masalah tho? […]

  44. […] girik, masih ada beberapa status tanah yang belum sertifikat, diantaranya adalah tanah garapan. Tanah […]

  45. […] hak pakai tersebut diberikan kepada WNI, maka sertifikat hak pakai tersebut bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik dengan mengajukan peningkatan […]

  46. Mau bertanya, mohon dibantu solusinya.
    Dulu hak atas kepemilikan tanah an ibu Midong dan suami, terus ada tetangga ibu maskah ikut menanamkan seperti phon nangka, bambu dll, yg pnya tanah itu mengijinkan untuk ikut menanam d atas tanah mliknya. Setiap panen, anak dari ibu maskah sering ikut dan merasa n memahaminya bhwa tanah itu milik ortunya. Ibu midong mewariskan tanahnya pada anaknya nama mamun. Bp. mamun menjual tanah hasl warisannya kpada bpa apad. Hingga ibu midong dan suami n ibu maskah meninggal. Anaknya yang sekarang mash hidup menuntut hak atas tanah tersebut, sedangkan tanah tersebut sudah d jual oleh pemiliknya bp mamun sbgai pewaris tanah trsbt dan skrg sudh brdiri rumah d atas tanah trsbt. Namanya org dlu, ga ada sertifikat tanah, sampai skrg blum d urus oleh pemilik tanah yg skrg, hanya ada hitam d atas putih. Bagaimana solusi dr permasalahan tersebut, sedangkan pihak2 berkepentingan sprti kelurahannya mendukung anaknya ibu maskah. Mohon d bantu, terima kasih.

  47. Perlu diketahui bahwa cerita seperti ini mungkin hanya dari satu pihak saja. Dari pihak lain mungkin lain lagi ceritanya.
    Solusi mengenai masalah ini bisa dengan damai atau kekeluargaan. Bertemu masing-masing pihak dengan menghadirkan saksi-saksi yang kredibel, diambillah suatu keputusan yang mengakomodir hak masing-masing pihak.
    Jika cara damai tidak bisa untuk mencapai suatu kesepakatan maka diajukan ke pengadilan sehingga masing-masing pihak diminta membuktikan kepemilikannya. Karena masalah perdata adalah tentang bukti-bukti dan dokumen-dokumen. Siapa pemiliknya? nanti tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap di pengadilan.

    Semoga membantu

  48. […] yang kami cari di Bali harus jelas legalitasnya seperti tanah sudah bersertifikat dan peruntukan lokasi sudah diketahui pada saat menawarkan kepada kami. Penawaran lokasi di Bali […]

  49. […] dibagi menurut pemilik yang berhak yang lebih dari satu orang atau sebab lainnya yang menyebabkan sertifikat itu harus dilakukan […]

  50. […] Sertifikat sangat penting untuk mengetahui property tersebut tidak ada permasalahan hukum. Umur bangunan berhubungan dengan nilai appraisal dari bangunannya, semakin tua umur bangunan maka harga bangunannya dihitung lebih rendah. Kesesuaian IMB dengan bangunan fisik untuk mengantisipasi kemungkinan penambahan bangunan di luar yang diijinkan. Karena banyak kejadian rumah kos dibangun melebihi ijin yang diberi pemerintah. Misalnya ijinnya hanya tiga lantai tapi dibangun menjadi empat lantai. Hal ini akan berpengaruh jika anda ingin menjaminkan property ini kepada lembaga keuangan. […]

  51. ayah saya mempunya anak 8 orang dan akte jual beli atas nama kaka pertama saya yg sudah Alm, namun skrng ingin dibagi 8 orang utk memecah pbb, supaya mendapat tangung jwb membayar masing2, karna dr dulu sampe skrng saya yg membyar, dan ayah saya pun masi hidup, bagaimana ya solusi untuk memecah pbb, tanah yg seluas 220m itu, dan apa syarat2, dikenakan biaya brp ya , trimakasi utk solusinya

  52. Menurut saya tidak perlu memecah PBB hanya untuk membagi kewajiban. Cukup bicarakan dan kesepakatan internal saja. Sepakati berapa persen masing-masing kewajibannya yang berhak.

Discussion Area - Leave a Comment




XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *