Seorang teman akan membeli rumah di bilangan Jakarta Barat. Rumah tersebut sudah tua dan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.

Saya sarankan dia terlebih dahulu men-cek peruntukan lokasi tempat rumahnya berada, jika peruntukannya adalah pemukiman maka tidak masalah rumah itu dibeli.

Tetapi jika peruntukan lokasi adalah selain untuk rumah tinggal maka sebaiknya rumah tersebut tidak dibeli karena di lokasi tidak akan bisa diurus IMB.

Pentingnya IMB ini karena dia akan membeli dengan bantuan KPR. Tentu saja bank mensyaratkan suatu jaminan harus memiliki IMB.

Mengenai bangunan lama dibolehkan atau wajib mengurus IMB ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 48 yang berbunyi Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Memang bunyi undang-undang tersebut tidak mengkhususkan bangunan untuk rumah tinggal tapi bangunan yang disebut adalah termasuk rumah tinggal.

Dapat dilihat bahwa bangunan yang sudah berdiri wajib mengurus IMB asalkan masih layak dan berada di lingkungan pemukiman.

Nanti akan ada petugas yang memeriksa kelaikan bangunan secara teknis. Jika bangunan masih layak oleh pengkaji teknis tersebut maka bangunan tersebut dapat diberikan IMB.

Akan halnya peruntukan lokasi tersebut bukan untuk rumah tinggal, seperti untuk penghijauan, taman, daerah komersil atau perkantoran, perdagangan dan jasa, maka IMB untuk rumah tinggal di lokasi tersebut tidak akan terbit.

Baca juga: Workshop Developer Properti di Indonesia yang Wajib Anda Ikuti

Pengurusan IMB untuk rumah tinggal yang kecil dengan batasan luas tertentu masih bisa diurus di Dinas Tata Ruang di Kecamatan setempat.

Persyaratan untuk mengurus IMB rumah tinggal yang sudah ada bangunannya ini sama saja dengan pengurusan IMB rumah baru, diantaranya:

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Fotokopi surat bukti kepemilikan tanah
  • Surat pernyataan (di atas meterai) dari pemohon yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai tidak dalam keadaan sengketa
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK)
  • dan persyaratan yang diatur oleh ketentuan lain

 

Berkas-berkas tersebut dilengkapi dengan gambar kerja yang ditandatangani oleh perencana yang memiliki ijin. Jika bangunannya sudah ada maka pemilik atau orang yang ditunjuk harus membuat gambar kerja berdasarkan bangunan tersebut.

Jika kita tidak familiar dengan istilah-istilah di atas, maka sebaiknya langsung saja konsultasi ke kantor kecamatan setempat, disana kita akan diberi pengarahan mengenai apa saja yang harus dilengkapi dan dilakukan.

Biasanya petugas sudah mengenal orang yang bisa membantu memenuhi segala persyaratan untuk pengajuan IMB tersebut.

Mengenai besaran biaya yang harus disediakan untuk mengurus IMB untuk rumah tinggal ini sama sekali tergantung kebijakan daerah setempat, sebaiknya tanyakan langsung ke petugas secara langsung.

Masukkan Nama dan Email Utama Anda untuk Mendapatkan Info Detil dan Jadwal Workshop Developer Properti

Share Button
Lihat artikel lainnya:
Ada beberapa dokumen yang melekat pada suatu objek berupa benda tidak bergerak...
Tentang UUPA Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok...
Warga Negara Asing (WNA) diperbolehkan memiliki property (dalam hal ini difokuskan...
Pada prinsipnya pemasaran sudah bisa dimulai saat perijinan proyek (Ijin Mendirikan...
Langkah Pertama adalah Mengkonsultasikan Peruntukan Lokasi ke Pemda Setempat Untuk...
Hak Pakai merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang dapat diberikan berdasarkan...

Article Tags:

Begini Cara Mengurus Rumah Lama yang Belum Punya IMB

2 thoughts on “Begini Cara Mengurus Rumah Lama yang Belum Punya IMB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *