Memahami Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan, Roya dan Prosesnya

hak-tanggungan-dan-roya

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau yang lebih dikenal sebagai UU Hak Tanggungan, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan terhadap hak atas tanah.

Secara gampang dapat kita pahami jika kita mengajukan pinjaman uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya maka sertifikat rumah atau property lainnya kita serahkan sebagai jaminannya. 

Proses yang harus dilalui ketika kita mengajukan pinjaman tersebut adalah dengan menandatangani Perjanjian Kredit  (PK) diikuti dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di PPAT berdasarkan PK tersebut. Dalam PK dan APHT dicantumkan segala sesuatu tentang kredit dan pelaksanaannya.

Diantara data yang penting yang harus dicantumkan di dalam PK dan APHT adalah jumlah hutang si debitur dan tata cara pembayaran dan pelunasannya. Lainnya, juga disepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tak lupa juga dicantumkan solusi yang diambil jika debitur wanprestasi (cidera janji) dalam membayar kewajibannya. (more…)

Cara Mudah Menjadi Pengembang Properti Syariah

mengembangkan properti syariah

Pengembangan proyek properti secara syariah saat ini makin diminati, baik oleh konsumen maupun oleh developer.

Developer properti syariah adalah pengembang yang membangun dan memasarkan proyek properti yang sesuai dengan syariat Islam. Perwujudannya adalah dalam pengembangannya tidak melibatkan bank konvensional.

Apakah bisa mengembangkan proyek properti tanpa melibatkan bank? Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh peserta Workshop Developer Properti yang saya adakan. Saya jawab, bisa!.

Untuk lebih mengetahui secara detil, mari kita runut dulu langkah-langkah yang kita lakukan ketika akan membangun proyek properti. Langkah pertama adalah mengakuisisi tanah. Ketika kita mengakuisisi lahan tidak ada bank yang terlibat. Kita hanya membeli dari pemilik tanah dan membaliknama ke atas nama kita atau PT sebagai developer. (more…)

Cara Mudah Memulai Bisnis Developer Properti, Terbukti!

workshop properti

‘Orang kaya selalu memiliki properti, walaupun dia bukan pebisnis properti”. Ya, itulah ungkapan yang cocok tentang properti. Tak kurang seorang Ray Kroc—si pemilik restoran cepat saji asal negeri Abang Sam—mengaku bahwa sebenarnya bisnisnya adalah properti, alih-alih sebagai penjual ayam goreng dan burger. Hmmm.

Begitu seksinya bisnis properti, sehingga saat ini, sudah tidak aneh kita melihat pebisnis yang biasanya bukan dikenal sebagai pebisnis properti, belakangan ia muncul sebagai pebisnis properti dengan proyek yang mentereng.

Kenapa mereka bela-belain masuk ke bisnis properti? Banyak alasannya, terutama karena bisnis properti sangat menarik dan menguntungkan. Uniknya di bisnis properti, keuntungan yang besar masih dibarengi dengan resiko bisnis yang relatif rendah. Nilai properti yang naik terus menjadi alasannya.

Baca juga: Workshop Developer Properti di Indonesia yang Wajib Anda Ikuti

Sehingga sebuah proyek properti yang terbengkalaipun jika suatu saat akan dikembangkan lagi atau dijual bisa saja menguntungkan, asalkan tanahnya tidak bermasalah. Ini baru satu alasan yang dikemukakan, masih banyak lagi alasan lainnya.   (more…)

Panduan Cara Menjual Tanah Warisan

cara menjual tanah warisan

Menjual tanah warisan pada dasarnya sama saja prosesnya dengan proses jual beli biasa.

Perbedaan hanya terletak pada pihak penjual dan pajak-pajak yang timbul karena jual beli tersebut.

Jika dalam jual beli biasa penjual atau orang yang namanya tercantum di sertifikat hadir untuk menandatangani akta jual beli, namun pada proses jual beli tanah warisan ini yang menjadi penjual adalah ahli waris dari orang yang meninggal (pewaris) dan adanya kewajiban membayar pajak waris.

Surat Keterangan Waris untuk Beberapa Golongan Penduduk

Siapa saja ahli waris harus dibuktikan secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Waris (SKW). Untuk WNI asli, SKW dibuat di bawah tangan dengan ditandatangani oleh dua orang saksi dan disahkan oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat. Sementara untuk WNI keturunan Tionghoa dan Eropa, SKW dibuat dengan akta Notaris dan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing seperti Arab dan India, SKW dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

(more…)

Memahami Pengertian PPJB, PJB dan AJB

arti-ajb-dan-ppjb

Dalam proses jual beli benda-benda tetap seperti tanah, rumah, apartemen ataupun property lainnya sering kita mendengar istilah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Pengikatan Jual Beli (PJB), Akta Jual Beli (AJB).

Kesemua istilah tersebut adalah cara peralihan hak atas tanah dan bangunan. Perbedaan masing-masing istilah tersebut adalah terletak pada proses dan bentuk perbuatan hukumnya.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

PPJB dibuat untuk melakukan pengikatan sementara sebelum pembuatan AJB resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Secara umum isi PPJB adalah kesepakatan penjual untuk mengikatkan diri akan menjual kepada pembeli dengan disertai pemberian uang tanda jadi atau uang muka berdasarkan kesepakatan.

Demikian juga PPJB juga dalam PPJB tersebut menyatakan kesediaan pembeli untuk membeli objek. Beerikut beberapa hal yang wajib ada pada sertiap PPJB: (more…)

Page 20 of 58« First...10...1819202122...304050...Last »